Selasa, 17 November 2009

pemberdayaan masyarakat 2

Dari Redaksi 1
Suara Anda 2
Laporan Utama
Pemberdayaan Masyarakat 3
Keterlibatan Masyarakat Secara Aktif Menjadi
Kunci Keberhasilan Pemberdayaan 6
Wawancara
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas 8
Nina Sidle Unsulangi 10
Peraturan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12
Wawasan
Sistem Pengelolaan Air pada Masyarakat Kampung Naga 14
Teknologi Jamban yang Tepat bagi Masyarakat 17
Pemanasan Global 19
Reportase
Air di Ciruyung 21
Teropong
Multi Purpose Deep Tunnel 23
Stormwater Management and Road Tunnel 25
Tamu Kita
Tasya: "Sampah Bisa Jadi Sahabat Kita" 26
Inovasi
Shirvaqua, Unit Pengolahan Air Gambut 28
Seputar Plan
Pengembangan Masyarakat Berpusat pada Anak 29
Seputar ISSDP
Menuju "Konferensi Sanitasi Indonesia 2007" 31
Seputar WASPOLA
Penguatan Strategi Komunikasi 33
Seputar AMPL
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2007 34
Refleksi Hari Bumi 35
Program
Program Kampanye Nasional Cuci Tangan Pakai Sabun 2007 45
Abstraksi 47
Klinik IATPI 48
Info Buku 49
Info Situs 50
Info CD 51
Agenda 52
Pustaka AMPL
�� Majalah Percik dapat diakses di situs AMPL: http://www.ampl.or.id ��
Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
Diterbitkan oleh:
Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL)
Penasihat/Pelindung:
Direktur Jenderal Cipta Karya
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Penanggung Jawab:
Direktur Permukiman dan Perumahan,
BAPPENAS
Direktur Penyehatan Lingkungan,
DEPKES
Direktur Pengembangan Air Minum,
Dep. Pekerjaan Umum
Direktur Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman,
Dep. Pekerjaan Umum
Direktur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, DEPDAGRI
Direktur Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup, DEPDAGRI
Pemimpin Redaksi:
Oswar Mungkasa
Dewan Redaksi:
Zaenal Nampira,
Indar Parawansa,
Bambang Purwanto
Redaktur Pelaksana:
Maraita Listyasari, Rheidda Pramudhy,
Raymond Marpaung, Bowo Leksono
Desain/Ilustrasi:
Rudi Kosasih
Produksi:
Machrudin
Sirkulasi/Distribusi:
Agus Syuhada
Alamat Redaksi:
Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.
Telp./Faks.: (021) 31904113
http://www.ampl.or.id
e-mail: redaksipercik@yahoo.com
redaksi@ampl.or.id
oswar@bappenas.go.id
Redaksi menerima kiriman
tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan
dengan air minum dan penyehatan lingkungan
dan belum pernah dipublikasikan.
Panjang naskah tak dibatasi.
Sertakan identitas diri.
Redaksi berhak mengeditnya.
Silahkan kirim ke alamat di atas.
Tak bosan-bosannya kami menyuarakan kesadaran akan
arti penting air baku dan lingkungan sehat. Berbagai
informasi seputar air minum dan penyehatan lingkungan
(AMPL) terus kami hadirkan di hadapan pembaca setia
Percik.
Sudah menjadi semacam tugas, mengetuk pintu kesadaran
tepatnya bagi kita semua, dengan jalan mentransformasi pengetahuan
dan berbagai informasi hingga majalah yang diterbitkan
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja
AMPL) ini telah memasuki Edisi XVIII.
Di bulan Mei dan Juni 2007 ini, dunia memperingati dua
peristiwa bersejarah yang mengemban nasib seluruh umat
manusia. Adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh
pada 5 Juni 2007 dan Hari Bumi (earth day) dua bulan
sebelumnya yaitu 22 April 2007.
Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang kita
sumbangkan untuk lingkungan kita? Terlebih untuk bumi kita
tercinta? Sepertinya pertanyaan ini kerap terpercik saat bencana
alam melanda atau saat kesadaran yang melintas hanya sesaat.
Tahukah Anda, bahwa bumi yang kita pijak sudah empat
miliar tahun lebih usianya. Dan setiap saat terus ada perubahan
pada planet yang sudah ribuan tahun dihuni makhluk bernama
manusia. Perubahan yang meskipun pelan namun pasti.
Perubahan bumi ini terkait eksistensi penghuninya. Bencana
alam yang melanda berbagai belahan dunia adalah wujud percepatan
perubahan bumi. Dan sangat tidak bijak bila bencana
yang melanda bumi dibebankan pada alasan fenomena alam.
Apa sebenarnya sumbangsih kita sebagai makhluk yang
beradab untuk bumi ini? Sudahkah hal positif kita lakukan demi
pelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia?
Coba perbandingkan seberapa perbuatan baik kita dan perilaku
merusak bagi bumi manusia. Bukan tidak mungkin,
perubahan besar yang menyebabkan kerusakan bumi karena
ulah manusia sendiri.
Lebih mengerikan lagi adanya fenomena pemanasan global
(global warming) yang kembali menjadi buah bibir beberapa
tahun terakhir. Berbagai bencana alam melanda dan berbagai
penyakit menyerang penduduk bumi, adalah pertanda keganasan
efek pemanasan global.
Bayangkan, fenomena ini akan mempercepat proses kehancuran
bumi manusia yang berarti kehancuran pula bagi kehidupan
penghuninya. Proses ini semakin cepat dengan ketidakperdulian
penghuninya. Ini bukan lagi masalah individu
atau masalah satu-dua negara. Nasib bumi adalah tanggung
jawab seluruh penduduk dunia.
Lagi-lagi, kesadaran manusia dipertaruhkan. Dan berbicara
kesadaran manusia, baik secara individu maupun komunal,
menuntut masyarakat yang berdaya guna, peka terhadap
lingkungan dan mampu menyelesaikan persoalan hidup dengan
bijak.
Bahasan pemberdayaan masyarakat menghiasi Laporan
Utama edisi kali ini. Pada kenyataannya, masih banyak umat
manusia yang belum tersentuh lingkungan bersih untuk keberlangsungan
hidup. Dengan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan
manusia secara sadar mutlak diperlukan dan ini perlu
bimbingan dan pendampingan.
Sebuah tulisan mengulas bagaimana program dan proyek
AMPL di Indonesia tak lepas dari metode pemberdayaan
masyarakat sebagai kendaraan menuju keberhasilan. WSLIC
(Water and Sanitation for Low Income Communities), CWSH
(Community Water Services and Health Project), Sanitasi oleh
Masyarakat (Sanimas) dan Program Air (Proair). Bahkan, program
Sanimas dalam pelaksanaannya mengklaim 70 persen
bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
Laporan utama edisi ini semakin lengkap dengan wawancara
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Dr. Pungky
Sumadi yang berbicara banyak hal sehubungan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tak ketinggalan
kehadiran Tasya, penyanyi cilik yang beranjak remaja, di rubrik
Tamu Kita. Duta Cilik Lingkungan Hidup ini mewakili anakanak
seusianya berbicara soal sampah.
Untuk semua itu, kritik dan saran tetap kami tunggu dari
pembaca setia Percik demi keberlangsungan dan kemajuan
majalah kita tercinta. Demikian dan selamat membaca. ��
�� DARI REDAKSI ��
Stan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) - WASPOLA di pameran Indowater 2007.
Foto: Bowo Leksono.
Percik 1
Juli 2007
Bagaimana Cara Buka Percik Digital?
Assalamu'alaikum wr. wb.
Alhamdulillah. Kiriman Majalah Percik edisi Desember
2006 (English ver.) telah saya terima dengan baik. Terima kasih
atas kiriman tersebut. Di cover bagian dalam tertulis bahwa
Majalah Percik (versi digital, PDF?) dapat diakses di situs
AMPL. Saya telah mencoba beberapa kali untuk mengunduhnya
namun tidak pernah berhasil. Apakah diperlukan izin, cara, atau
syarat khusus untuk mengunduhnya?
Terima kasih
Wassalamu'alaikum.
Denny Herlard
Terima kasih Bp Denny,
Sebenarnya tidak diperlukan izin, cara, atau syarat
khusus. Mungkin karena file dengan ukuran besar, lebih dari 3
MB, sehingga lama dalam mengaksesnya. Kami sedang usahakan
untuk lebih mudah diakses dengan memperkecil file.
Ingin Bundel dan CD Percik
Saya sangat berterimakasih atas balasan email saya. Bila
anda tidak memiliki bundel majalahnya, saya ingin mendapatkan
CD-nya, saya juga ingin berlangganan majalah Percik.
Berikut ini saya sertakan alamat kantor dan alamat rumah saya.
Saya sangat berterimakasih atas kiriman CD dan majalahnya.
Harap beritahu saya bila ada biaya kirimnya.
Terimakasih
Yuliyanti
Pusat Penelitian Kesehatan UI
Fakultas Kesehatan Masyarakat Gedung G Ruang 211
Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
Perlu Majalah Percik
Halo Percik,
Saya Yudi. Mengetahui Percik dari Millis wartawan
lingkungan. Saat ini saya tidak lagi menjadi wartawan namun
lebih banyak menjadi trainer untuk wartawan radio. Kadang
saya mengajar tema khusus soal lingkungan. Karena itu saya
perlu majalah yang Anda terbitkan. Kalau memang gratis saya
amat berminat. Saya juga menginginkan edisi-edisi terdahulu.
Kalau tidak bisa mengirim ke alamat saya, saya akan mengambil
sendiri ke kantor Anda jika boleh.
Yudi
Pondok Cipta blok c25
Bekasi Barat
17134
Butuh CD dan Buku
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan
mahasiswa/i dalam Ilmu Lingkungan, kami Himpunan Mahasiswa
Teknik Lingkungan (HMTL) Unpas Bandung, bersama
ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk mengirimkan kepada
kami beberapa CD dan Buku sebagai berikut :
�� Reducing Energy Cost in Municipal Water Supply
Operation.
�� Pedoman Penanggulangan Limbah Cair Domestik, Direktorat
Jenderal Tata perkotaan dan Tata pedesaan, 2003.
�� Bergulat Melawan Sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Depok.
�� Daur Ulang, Tony Hare, PT. Rosda Jayaputra Jakarta.
�� Bringing Water to the Poor. Selected ADB Case studies.
ADB Water Awareness Program.
�� Municipalities & Community Participation A Sourcebook
of Capacity Building, Jenelle Plummer. Earthscan
Publication Ltd, London .
�� Kamus Istilah dan Singkatan Asing Teknik Penyehatan dan
Lingkungan, Penerbit Universitas Trisakti.
�� Majalah Percik secara rutin.
Dengan alamat Sebagai Berikut :
Kampus IV Universitas Pasundan Bandung
Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL)
Universitas Pasundan Bandung
Sekertariat : Gedung C Jalak Harupat Lantai 7
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Bandung.
Demikian permohonan kami, atas perhatian, kerjasama
serta perhatian Bapak/Ibu dan demi kepentingan kemajuan
HMTL Unpas Bandung, kami ucapkan beribu terimakasih.
Asep Pulloh Hidayat
Kiriman Telah Sampai
Bersama ini kami sampaikan bahwa kiriman majalah
Percik XVII, Percik Yunior, dan CD Data (3 buah) telah kami
terima dengan baik. Terima kasih atas kirimannya, mudahmudahan
materi ini akan membantu banyak pihak di jurusan
kami untuk berbagai keperluan, terutama mahasiswa, sehingga
tujuan agar data dan informasi di bidang air minum dan penyehatan
lingkungan tersebar dengan baik dapat tercapai.
Demikian informasi dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Ketua Jurusan Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Andalas
Kampus Limau Manis
Padang
�� SUARA ANDA ��
2 Percik
Juli 2007
S epertinya kegiatan yang tidak berlabel pemberdayaan
masyarakat menjadi ketinggalan jaman. Kecenderungan
seperti ini belum terdengar sampai awal dekade
1990-an ketika kemudian banyak proyek pemerintah
mulai menggunakan label berbasis masyarakat. Pengertian
pemberdayaan masyarakat pun kemudian menjadi sangat
beragam. Mulai dari pengertian yang paling ketat yaitu dari,
oleh, dan untuk masyarakat dengan menafikan sebanyak mungkin
peran pemerintah sampai pengertian yang sangat longgar
dalam bentuk sosialisasi satu arah saja dengan menghadirkan
masyarakat penerima manfaat di awal kegiatan. Saat ini bahkan
pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat. Tulisan ini mencoba memberi gambaran lebih
jauh tentang pengertian, prinsip dasar, kelebihan dan keuntungan,
termasuk juga porsi pemerintah dalam kegiatan yang berbasis
masyarakat.
Apa itu Pemberdayaan Masyarakat?
Pemberdayaan masyarakat mempunyai beragam pengertian,
tetapi paling tidak terdapat dua hal yang harus terpenuhi jika
sebuah kegiatan hendak dikatakan sebagai berbasis masyarakat.
Pertama bahwa masyarakat mempunyai hak untuk
mengambil keputusan. Kedua, masyarakat bertanggungjawab
terhadap operasi dan pemeliharaan fasilitas.
LAPORAN UTAMA
Percik 3
Juli 2007
Persyaratan Berbasis Masyarakat
Kegiatan berbasis masyarakat akan
dapat berlangsung dengan baik jika
masyarakat mempunyai (i) kemampuan;
dan (ii) keinginan untuk mengelola.
Beberapa persyaratan ini dapat diperoleh
melalui pelatihan dan pengembangan
kemampuan, selebihnya dapat melalui
penyempurnaan organisasi. Namun banyak
juga yang didapatkan melalui fasilitasi
pemerintah
Manfaat dan Kerugian
Disadari bahwa keinginan masyarakat
dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya
dipengaruhi oleh seberapa besar
manfaat yang didapatkan oleh masyarakat.
Untuk itu, dikenali beberapa manfaat
yang mungkin diperoleh masyarakat (i)
rancangan kegiatan berdasar kebutuhan
masyarakat; (ii) tingkat layanan didasari
oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat
untuk membayar; (iii) pemahaman
masyarakat menjadi pertimbangan; (iv)
masyarakat menjadi kurang tingkat ketergantungannya
pada pihak luar; (v)
prinsip pemulihan biaya (cost recovery)
dan sistem pembayaran dapat disesuaikan
dengan kondisi masyarakat; (vi) kapasitas
pengelolaan masyarakat membaik;
(vii) masyarakat akan dapat memiliki
fasilitas; (viii) meningkatkan kepercayaan
diri masyarakat.
Kerugian yang mungkin terjadi dapat
beragam tergantung kondisi setempat,
tetapi secara umum dapat berupa (i) unit
pengelola sarana hanya berfungsi pada
saat ada kerusakan, sehingga cenderung
mati suri; (ii) unit pengelola sarana
dikuasai oleh kelompok/orang tertentu;
(iii) penanganan keuangan sering menjadi
sumber konflik; (iv) terjadi persaingan
antara unit pengelola sarana dan pemimpin
tradisional bahkan pemerintah
desa; (v) ketergantungan yang tinggi terhadap
bantuan dari fasilitator.
Implikasi Hukum
Terkait dengan pengelolaan fasilitas
berbasis masyarakat, terdapat beberapa
isu yang ditengarai dapat menimbulkan
masalah di belakang hari. Berdasar
pengalaman, kepemilikan aset dari fasilitas
yang dibangun menjadi isu utama.
Apalagi jika sumber dana berasal dari
berbagai sumber seperti misalnya donor,
pemerintah (pusat dan daerah), LSM,
dan masyarakat. Penyerahan aset ke masyarakat
akan menghapuskan aset tersebut
dari neraca pemerintah dan kemungkinan
konsekuensinya alokasi dana perbaikan
tidak akan tersedia. Jika aset diserahkan
pada pemerintah maka masyarakat
akan mempertanyakan perwujudan
dari kontribusi mereka. Salah satu cara
yang banyak dilakukan adalah menyerahkan
kepemilikan pada pemerintah sementara
hak pengelolaan diserahkan pada
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat
mengelola dan menerima pendapatan
dari pengelolaan tersebut.
Selain itu, diperlukan juga perubahan
regulasi untuk memungkinkan penyerahan
hibah dari pemerintah ke masyarakat,
dan status hukum dari Unit Pengelola
Sarana.
Bagaimana agar Dukungan Pemerintah
Optimal?
Ketika masyarakat terlibat langsung
dalam seluruh proses kegiatan, pemerintah
akan mengalami kegamangan dalam
merubah perannya dari penyedia menjadi
fasilitator, koordinator dan pendukung
masyarakat. Keadaan ini mensyaratkan
bahwa pegawai pemerintah harus menyesuaikan
sikapnya. Selain tidak lagi
mengambil keputusan sendiri dan memberi
instruksi pada masyarakat, mereka
perlu mendengarkan ide dan pandangan
masyarakat. Pegawai pemerintah harus
menjawab pertanyaan masyarakat tentang
pilihan teknologi, biaya, kehandalan,
tingkat pelayanan, kebutuhan operasi
�� LAPORAN UTAMA ��
4 Percik
Juli 2007
HAK MASYARAKAT UNTUK MEMUTUSKAN
KEMAMPUAN MENGELOLA
�� Pilihan teknologi
�� Tingkat layanan
�� Bentuk organisasi
�� Mekanisme keuangan
�� Pemeliharaan dan perbaikan
�� Pengaturan
�� Pendanaan
�� Organisasi pengelolaan
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT UNTUK
KEINGINAN MENGELOLA
�� Ketersediaan kemampuan
teknis
�� Ketersediaan kemampuan
manajemen dan memecahkan
masalah
�� Kekompakan
�� Kompleksitas teknologi
�� Ketersediaan suku cadang
�� Kemampuan membayar
�� Kerangka peraturan
�� Ketersediaan informasi
�� Kebutuhan
�� Kuantitas, kehandalan, dan
kualitas sumber daya
�� Manfaat
�� Kesetaraan
�� Penerimaan teknologi
�� Penerimaan tingkat layanan
�� Keinginan membayar
�� Biaya kesempatan layanan
�� Pilihan pengelolaan
�� Faktor politik
�� LAPORAN UTAMA ��
Percik 5
Juli 2007
dan pemeliharaan dan sebagainya. Sebagai
tambahan, mereka juga harus fleksibel
dan dapat mengkompromikan antara
pertimbangan efisiensi teknis dan
faktor non teknis yang mendasari kebutuhan
masyarakat. Tentu saja beberapa
persyaratan minimal perlu dipenuhi seperti
(i) kemampuan berkomunikasi; (ii)
mempunyai motivasi membantu; (iii)
mempunyai dana yang memadai; (iv) meluangkan
waktu lebih banyak bagi masyarakat.
Manfaat dan Kerugian dari Dukungan
Pemerintah
Sebagaimana masyarakat, pemerintah
juga hanya akan mendukung masyarakat
ketika manfaatnya jelas. Manfaat yang
paling nyata adalah berkurangnya kegiatan
perbaikan dan pemeliharaan rutin
fasilitas. Selain itu, beberapa manfaat
lainnya adalah (i) meningkatnya keinginan
membayar karena masyarakat menganggap
layanan bukan lagi oleh pemerintah;
(ii) kehandalan sistem meningkat;
(iii) tersedia cukup waktu bagi pemerintah
untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan tanpa terganggu oleh kegiatan
perbaikan rutin; (iv) keterbatasan
pemerintah dalam hal dana dan kuantitas
sumber daya manusia dapat terbantu; (v)
dana pemeliharaan dan perbaikan dapat
dialihkan ke dana pembangunan.
Sebaliknya, dengan sendirinya terdapat
beragam kerugian bagi pemerintah
dalam mendukung kegiatan berbasis
masyarakat (i) kehilangan kekuasaan, status
dan pengaruh; (ii) membutuhkan
waktu yang lebih lama; (iii) lebih sulit
melakukan pendekatan yang seragam;
(iv) kemungkinan sulit melakukan kompromi
antara kebutuhan masyarakat dan
pertimbangan politis.
Penerapan pada Pembangunan
AMPL
Salah satu kendala utama pemerintah
dalam penyediaan air minum dan penyehatan
lingkungan adalah kapasitas pendanaan
yang terbatas. Keterbatasan ini
disebabkan orientasi penyediaan pemerintah
yang konvensional sehingga cenderung
(i) menekankan pada pembangunan
fasilitas daripada peningkatan layanan;
(ii) menekankan penyediaan layanan
melalui sektor publik saja daripada pendekatan
kemitraan; (iii) tidak mempunyai
keinginan politik untuk mendorong masyarakat
agar membayar layanan publik.
Kondisi ini kemudian dalam beberapa
dekade terakhir mulai mendorong perubahan
orientasi pembangunan dengan
mulai melibatkan pihak di luar pemerintah.
Kecenderungan ini sejalan dengan dimulainya
era desentralisasi yang memberikan
pemerintah daerah tanggungjawab
yang lebih besar tetapi sekaligus juga
dituntut untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, dan keberlanjutan layanan.
Proses ini lalu mulai mendorong perubahan
peran pemerintah dari penyedia
menjadi fasilitator, koordinator, dan pendukung.
Keduabelah pihak, baik pemerintah
maupun masyarakat, mengalami
kegamangan dalam proses transisi
ini. Di satu sisi, pemerintah daerah cenderung
melepas seluruh proses ke masyarakat
sementara masyarakat sendiri belum
siap menerima peran yang baru tersebut.
Sebenarnya pengelolaan fasilitas
AMPL berbasis masyarakat tidak berarti
seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat.
Ide dasarnya adalah saling membagi
peran sesuai kapasitas masing-masing.
Bahkan swasta dapat terlibat dalam proses
pembangunan ketika masyarakat
tidak mampu melaksanakan sendiri.
Pembagian peran akan berbeda tergantung
jenis kegiatan, kemampuan teknis
dan keuangan masyarakat, kemampuan
pendampingan oleh pemerintah dan sebagainya.
Menemukan bentuk pemberdayaan
masyarakat yang tepat dalam pembangunan
AMPL menjadi tugas kita semua.
Sehingga pendulum yang sekarang sedang
mengarah pada pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan AMPL tidak
berbalik lagi ke arah pemerintah sebagai
satu-satunya penyedia layanan
AMPL. �� (OM dari berbagai sumber)
Napila Hilwati, A.M.Keb, bidan desa Tanjung Tiga, Muara Enim, Sumatera Selatan, sedang
memberikan arahan hidup sehat di hadapan remaja putri. Foto: Bowo Leksono.
S alah satu hal utama dalam setiap
kegiatan atau proyek dalam masyarakat
adalah keterlibatan masyarakat
untuk tidak sekedar menikmati
manfaat namun juga rasa memiliki sehingga
baik untuk keberlanjutan kegiatan
atau proyek tersebut.
Pelibatan masyarakat sebagai satu wujud
nyata pemberdayaan masyarakat menuju
kemandirian. Seperti yang diterapkan
pada proyek-proyek air minum dan penyehatan
lingkungan (AMPL) di Indonesia.
Berbagai cara dan metode pun diterapkan
untuk menghasilkan kemampuan
masyarakat secara maksimal. Seperti pada
proyek WSLIC (Water and Sanitation
for Low Income Communities) menerapkan
teknik Metodology for Participatory
Assessment (MPA) dan Participatory
Hygiene and Sanitation Transformation
(PHAST) yaitu partisipasi dan demokrasi
secara riil terutama perempuan dan
orang miskin. Metode ini tidak berbeda
dengan proyek CWSH (Community Water
Services and Health Project)
Pada kegiatan sanitasi masyarakat
(Sanimas), dengan RPA (Rapid Paricipatory
Assessment) dinilai dapat melakukan
identifikasi masalah sanitasi dan keinginan
masyarakat untuk memecahkannya
atas dasar kemampuan sendiri yang
dilakukan secara cepat dan sistematis.
Sementara pada program air (Proair)
lebih pada pendekatan tanggap kebutuhan
masyarakat (demand responsive approach)
yang terbuka untuk semua lapisan
masyarakat dengan perhatian khusus
pada kaum wanita sebagai penggerak
masyarakat (pendekatan partisipatif) dan
menempatkan masyarakat sebagai 'aktor
utama'.
Berbagai cara dan metode yang diterapkan
pada hakekatnya mempunyai tujuan
yang tidak jauh berbeda. Keterlibatan
masyarakat secara aktif menjadi suatu
keniscayaan agar mereka merasa memiliki
dan bertanggung jawab agar kegiatan
atau proyek dapat berkesinambungan.
Sejauh Mana Keterlibatan Masyarakat?
Disetiap kegiatan dan proyek menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama.
Seperti pada pelaksanaan pembangunan
Sanimas, masyarakat terlibat
secara penuh dan dominan sehingga tanpa
adanya pelibatan masyarakat tidak
akan terjadi pembangunan sanitasi
masyarakat. "Dalam pelaksanaan pembangunan
Sanimas, 70 persen adalah kegiatan
pemberdayaan," kata Emah, staf
Departemen PU yang sehari-hari menangani
Sanimas.
Lebih jauh dalam proyek CWSH masyarakat
terlibat secara aktif dan berperan
dalam pengambilan keputusan, penyusunan
perencanaan, pelaksanaan dan
pengelolaan kegiatan desa serta pengawasan
terhadap pemanfaatan sumber
daya yang ada. Bahkan pada program air
atau Proair yang merupakan proyek hibah
Pemerintah Jerman, keterlibatan
masyarakat selain pemikiran juga kontribusi
dana dan tenaga.
CPMU WSLIC-2 Imam Syahbandi,
mengatakan target dari proyek WSLIC-2
adalah masyarakat menjadi berdaya dan
berpartisipasi sehingga pembangunan
tumbuh dari masyarakat (Community
Driven Development). "Masyarakat
menggagas, merencanakan, melaksanakan,
memanfaatkan dan memelihara,
serta bertanggung jawab terhadap keputusan
yang telah dibuat sehingga timbul
�� LAPORAN UTAMA ��
Keterlibatan Masyarakat Secara
Aktif Menjadi Kunci
Keberhasilan Pemberdayaan
6 Percik
Juli 2007
Sekelompok anak muda desa tanpa membedakan status dan jenis kelamin,
bermusyawarah tentang pembangunan desa. Foto: Bowo Leksono.
rasa memiliki (sense of belonging) dan kesinambungan pembangunan
dapat dicapai," terangnya.
Pada CWSH target untuk meningkatkan kemandirian
masyarakat, rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab.
"Diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan terhadap
kegiatan PHBS, pencegahan penyakit, peningkatan kualitas
air dan lingkungan, pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi," tutur Staf Perencanaan dan Keuangan Proyek CWSH
Dra. Pimanih, M.Kes.
Dan pada proyek Proair, target pencapaian pemberdayaan
masyarakat adalah adanya kesinambungan sarana air bersih
yang dibangun karena investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan
sarana ini besar. Semua target adalah agar
masyarakat benar-benar berdaya dengan adanya bukti partisipasi
dan keterlibatan masyarakat secara berkesinambungan.
Kendala dan Solusi
Menurut Imam, alasan klasik yang menjadi kendala dalam
peningkatan pemberdayaan yaitu kemampuan sosial ekonomi
masyarakat yang masih rendah dan tidak semua desa sama, sangat
beragam. Dan yang lebih berat, lanjutnya, pada pemasaran
ke sektor terkait dalam usaha adopsi dan replikasi pendekatan.
"Mungkin kita semua menyadari kegiatan yang berbasis
pemberdayaan lebih nyata hasil dan manfaatnya, tetapi ketika
kita memasarkan keberlanjutan kegiatan pascaproyek dengan
dukungan dana dari APBN dan APBD secara mandiri sangat
sulit. Oleh karena itu hambatan kita kedepan adalah exit strategy,"
ungkap Imam.
Ia mencoba mengatasinya dengan pendampingan fasilitator
yang dapat diperankan oleh lintas sektor atau konsultan untuk
meningkatkan kesiapan masyarakat, baik melalui pertemuan
ulang di tingkat komunitas atau cara lain yang sesuai.
Disamping tentunya perlu selalu koordinasi dengan lintas sektor,
terutama dalam hal anggaran dan kesinambungan pasca
proyek untuk replikasi kegiatan (exit strategy).
Kurangnya dedikasi tenaga fasilitator lapangan yang menjadi
ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan, menjadi kendala
bagi program Sanimas. Emah mengakui pemberdayaan tidaklah
mudah, malah bisa dikatakan sulit jika dilakukan tidak dengan
hati dan tidak dipahami secara mendalam.
Pada Proair, kendala terletak pada patokan target dan tahun
anggaran. "Selain itu untuk daerah Proair dalam hal in cash juga
memerlukan waktu karena dana yang akan disalurkan untuk
pembangunan sarana besar sehingga otomatis in cash
masyarakat juga besar," terang Ir. Deni Mulayana, M.Kes, sekretaris
eksekutif Proair. Kerja keras fasilitator di lapangan yang
tidak kenal lelah untuk memfasilitasi masyarakat, menurut
Deni, adalah solusi yang konkrit.
Sementara menurut Pimanih, atau akrab disapa Upi, sulitnya
merubah pola pikir aparat adalah kendala bagi proyek
CWSH. "Mereka selama ini terpola dengan proyek orientik,
menganggap masyarakat miskin tidak mampu, kurang pendidikan
dan tidak tahu apa-apa. Bukan sulit menerima paradigma
baru tapi susah merubah/meninggalkan kebiasaan lama,"
jelasnya.
Untuk itu, CWSH mempunyai cara pemecahan dengan
berusaha meningkatkan kemampuan aparat dalam bidang fasilitasi
dan pendekatan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan
dan studi banding melihat proyek-proyek pemberdayaan
yang telah sukses dengan pola pemberdayaan masyarakat.
Ukuran Keberhasilan
Proyek WSLIC 2 memberi ukuran keberhasilan dengan
adanya kesinambungan yang berupa kemandirian dari
masyarakat. Cara untuk mempertahankan keberdayaan dan
partisipasi masyarakat ini, menurut Imam, dengan memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola
pembangunan, memberikan penghargaan (reward) kepada
masyarakat, dan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat
dengan pemerintah untuk membahas perkembangan
kegiatan.
Proair memberi ukuran keberhasilan dengan banyaknya
sarana yang dibangun dan adanya badan pengelola sarana serta
adanya dukungan kelembagaan dan kebijakan. Sementara
Emah menegaskan perlunya dibuat kriteria penilaian terhadap
tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat. "Keberhasilan
itu tidak hanya berwujud fisik bangunan tetapi keberlanjutan
dari fasilitas yang dibangun bersama kreatifitas dan aktifitas
masyarakat," tegasnya.
Dan bagi proyek CWSH, keberhasilan pemberdayaan bila
masyarakat telah dapat mengidentifikasi analisis dan pemecahan
masalah yang dihadapi dan menolong dirinya sendiri, memiliki
rasa percaya diri dan rasa tanggungjawab sehingga terjadi
proses pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.�� Bowo
Leksono
�� LAPORAN UTAMA ��
Percik 7
Juli 2007
Warga desa sibuk berdiskusi program penyehatan lingkungan desa.
Foto: Istimewa.
Program pemberdayaan masyarakat sudah ada sejak Orde
Baru. Banyak hal yang harus diperbaiki dimasa sekarang untuk
mendapatkan arti kemandirian yang sesungguhnya. Pemahaman
terhadap masyarakat yang berdaya pun bergeser pada pengertian
kualitas manusia dalam menyelesaikan persoalan hidupnya.
Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) yang tercetus satu tahun silam, diharapkan menjadi
program payung untuk mengkoordinasi program-program yang
berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
Bagaimana pelaksanaan program nasional ini dan seberapa
efektif bagi masyarakat? Berikut petikan wawancara Percik dengan
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Dr.
Pungky Sumadi di kantornya.
A pa yang melatarbelakangi adanya Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini?
Awalnya pada Mei 2006, Menko Kesra dan Menko Ekuin
mengundang kami bersama Bank Dunia membicarakan keberhasilan
Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan ingin
memperluas ke seluruh Indonesia. Saya sempat kaget, kok
mereka tahunya hanya PPK karena banyak program lain seperti
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
Bahkan ada lebih dari 19 kementerian dan lembaga yang memiliki
56 program berbasis pemberdayaan masyarakat.
Kemudian kami sampaikan kondisi senyatanya. Sebetulnya
tahun 2007 terutama PPK sudah mendekati penyelesaian dan
P2KP sampai tahun 2010 untuk seluruh Indonesia. Kami juga
sampaikan lebih baik bertahap untuk menyiapkan institusinya
terlebih dahulu.
Diperoleh kesepakatan, pada tahun 2007 ini PPK dan P2KP
diperluas menjadi 2800 kecamatan, tahun 2008 menjadi 3800
kecamatan, dan untuk seluruh kecamatan pada tahun 2009.
Tapi kami juga menyampaikan tidak akan tercapai target jangka
pendek hanya sampai tahun 2009 karena bantuan langsung
masyarakat (BTL) sangat terbatas. Harus diperpanjang hingga
tahun 2015 karena pada saat itu Indonesia harus mengumumkan
pencapaian target MDGs. Dan disepakati.
Setelah ada kesepakatan, apa yang kemudian
dilakukan?
Ya, ini artinya kita tidak bisa main-main. Harus ada standar
minimum yang diberlakukan terhadap program-program yang
ada dan bukan berarti penyeragaman. Ini yang membuat kami
harus hati-hati dalam mendesain PNPM.
Setelah kami mendata kemudian mengevaluasi programprogram
yang ada dan hasilnya tidak semua efektif. Ini tidak
boleh didiamkan karena itu PNPM harus jadi payung dan koordinator
bagi program pemberdayaan agar nantinya semua program
bisa berjalan efektif dan efisien.
Program pemberdayaan ini diharapkan masyarakat ikut aktif
memiliki akses infrastruktur dasar dan kebutuhan ekonomi produktif
skala kecil. Dan kuncinya adalah bila masyarakat matang
dalam berorganisasi, mereka bisa mengembangkan kegiatan ke
sektor-sektor lainnya. Inilah fungsi keberadaan PNPM.
�� WAWANCARA ��
Dr. Pungky Sumadi
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas
MENJADIKAN MASYARAKAT
SEBAGAI AKTOR UTAMA
8 Percik
Juli 2007
Foto: Bowo Leksono
Jadi apa sebenarnya tujuan adanya PNPM?
Ya jelas untuk membereskan 56 program yang ada agar
masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam usaha peri kehidupan
mereka sehari-hari atau dalam kegiatan pembangunan dan
juga bisa menjadi mitra pemerintah daerah.
Apa prinsip yang diterapkan?
Adanya transparasi, demokratisasi dalam pemilihan kelompok
masyarakat, akuntabilitas yang harus didorong, kerelawanan
dari warga masyarakat untuk pendamping anggota
masyarakat sendiri disamping prinsip kesetaraan. Itu yang terus
kita dorong.
Pengertian pemberdayaan masyarakat di sini seperti
apa?
Bahwa yang kita anggap masyarakat berdaya apabila mereka
mampu mengidentifikasi masalah mereka dan mampu memikirkan
apa alternatif pemecahannya dengan jalan membuat
prioritas permasalahan. Keputusan itu harus ada di tangan
mereka. Kalau mereka diberikan kesempatan mengambil keputusan
sendiri, efeknya akan luar biasa. Ini yang saya anggap intisari
dari pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat
sebagai aktor utama.
Bagaimana penerapannya?
Paling tidak program PNPM murni kita kategorikan PPK
dan P2KP dan tahun ini yang juga sedang berjalan program
SPADA, semacam PPK untuk daerah konflik, tertinggal, dan
terisolir. Untuk tahun 2008 dipersiapkan program Regional Infrastructur
for Sosio-economic (RISE), atau program infrastruktur
sosial ekonomi wilayah. Ini yang juga menjadi inti
PNPM.
Tahun depan, kami akan menghimbau pada program-program
lain untuk melaksanakan kegiatan di lokasi PNPM secara
bertahap dengan aturan main dan koordinasi yang kita buat. Ini
satu konsekuensi karena program-program itu dengan label
pemberdayaan masyarakat.
Sasarannya?
Ada dua hal dalam kontek penanganan kemiskinan berkaitan
dengan PNPM. Kami akan memberikan keleluasaan pada
masyarakat untuk memilih siapa yang paling miskin di antara
mereka. Kalau kita berdasarkan BPS, lebih cenderung target
individu.
Karena pendekatannya berbasis komunitas, kita berikan
panduan siapa yang menjadi penerima dan sasaran. Harus dilihat
juga tujuan mendekatkan masyarakat pada infrastruktur dasar
dan ekonomi bergulir. Jadi sasarannya serahkan pada masyarakat
sendiri. Mereka bisa dengan leluasa menentukannya.
Sebenarnya bidang apa saja yang hendak disentuh?
Utamanya infrastuktur dan kegiatan ekonomi bergulir melalui
sistem kredit bergulir. Sebetulnya kalau kita mau mengurangi kemiskinan,
yang paling jelas ya melihat bidang ekonomi yaitu pendapatan
seseorang yaitu dengan jalan penciptaan lapangan kerja.
Disini infrastruktur dan ekonomi kecil menjadi pintu utamanya.
Namun kemiskinan tak bisa diukur dari sudut pandang ekonomi
saja. Aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga
menjadi ukuran kemiskinan. Semuanya saling mendukung.
Apa saja kendala yang dihadapi?
Yang jelas, kami masih kekurangan tenaga dan waktu untuk
melakukan sosialisasi lebih gencar pada teman-teman di pusat
dan daerah, karena kami masih dalam tahap menyelesaikan desain
PNPM. Sementara pedoman umum sudah tersedia tinggal
menunggu masukan.
Masalahnya banyak orang beranggapan kami semacam
agen. Padahal tidak seperti itu, pelaksananya ya tetap
departemen bersangkutan. Disamping ada anggapan PNPM
seolah-olah mengambil bagian. Padahal kita membutuhkan
kerjasama agar ada koordinasi sehingga semua program berjalan
lebih efektif.
Belum lagi efek otonomi daerah berupa ketidakefektifan
penggunaan keuangan daerah. Pemerintah daerah lebih banyak
membuang uang untuk kenyamanan kantor daripada untuk
pelayanan masyarakat.
Solusinya?
Lagi-lagi harus ada strategi komunikasi dan sosialisasi yang
benar. Kami juga sedang bekerja sama dengan Depkominfo dalam
menyusun desain strategi tersebut agar nantinya di tingkat
bawah, para fasilitator mempunyai pemahaman yang sama untuk
dikabarkan pada masyarakat. Disamping monitoring dan evaluasi
juga akan menjadi alat untuk mengatasi semua kendala.
Jadi apa targetnya?
Tahun 2015 posisi masyarakat Indonesia dalam pembangunan
menjadi lebih kuat. Mereka mempunyai hak untuk
memperbaiki diri, mempunyai partisipasi, cukup keberanian bicara
dengan pemerintahnya dan membuat pemerintah daerah
lebih sensitif dalam melayani masyarakat. �� Bowo Leksono
�� WAWANCARA ��
Percik 9
Juli 2007
Foto: Bowo Leksono
Sungguh, tak mudah memberdayakan masyarakat di sekitar
kita untuk mencintai dan merasa memiliki lingkungan.
Mewujudkan seputar rumah saja butuh waktu panjang. Apalagi
lingkungan yang lebih luas. Perlu pengorbanan dan peran sosial
yang tinggi. Dan Nina Sidle Unsulangi bersama warga sekitar
membuktikan peran sosial mereka.
Ibu tiga anak dan nenek tujuh cucu ini bersama pelopor
lingkungan Ibu Bambang "Sampah" Wahono, bertekad menghijaukan
sebagian kecil Jakarta dan konsisten dengan pendidikan
lingkungan.
Tepat sekali pada tahun 2001 bertepatan Ulang Tahun Kota
Jakarta yang ke-474, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih
rumah perempuan berusia 70 tahun ini sebagai Pemenang
Pertama Lomba Tata Rumah Tinggal.
Rumah seluas 25 meter persegi dan berlantai tiga dengan
lebih dari seratus tanaman obat keluarga (Toga) dan tanaman
bunga yang memenuhi seluruh sudut rumah. Percik menyambangi
rumah Nina yang terletak di Jl. Banjarsari No. 13, RT
05/RW 08, Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
Berikut petikannya.
S ejak kapan Anda tinggal di
Jakarta?
Dari Bandung saya pindah ke Jakarta
tahun 1973. Dulu, lingkungan sini sangat
kumuh. Sama sekali tidak terpikir untuk
menghijaukan lingkungan. Awalnya dimulai
dari tingkat RT dengan 23 kepala
keluarga. Kami bersama-sama menyediakan
drum-drum sampah dan menanam
bunga. Lama-lama mulai terlihat indah
dan karena tanaman bunga mulai banyak
kami letakkan di pinggir jalan untuk
dirawat bersama.
Kemudian saya bergabung dengan
Ibu Bambang yang tinggal di RT lain sekitar
tahun 1982. Saya banyak mendapat
bimbingan dari dia. Kebetulan kami
berdua satu selera dan satu ide, jadi
cocok sampai sekarang. Kami bersamasama
membentuk kelompok Tani Dahlia.
Mulanya hanya sekitar 20 orang, sekarang
sudah sekitar 40-an, termasuk
kaum laki-laki. Tim inti ada tujuh orang,
termasuk saya.
Pada tahun 1987, UNESCO memberi
bantuan berupa pelatihan seperti pemanfaatan
sampah dan penghijauan lingkungan.
Mereka datang tidak untuk
menyumbangkan uang tapi pendidikan.
Dan kami malah senang sekali. UNESCO
maupun Pemerintah tidak pernah memberikan
sumbangan dana tapi berupa
pelatihan. Tanaman kami beli sendiri.
Setelah berhasil kami kerap didatangi
tamu dari sekitar Jakarta, dari pelosok
daerah, bahkan tamu luar negeri untuk
belajar bersama.
Pemberdayaan semacam apa
yang Anda terapkan?
Banyak hal. Intinya bagaimana hidup
bersih dan sehat dengan cara yang
mandiri. Dimulai dari diri sendiri, terus
lingkup kecil yaitu keluarga, bagaimana
tinggal di rumah yang sehat dan bebas
sampah agar terhindar dari penyakit.
Terbebas dari sampah itu kan salah satu
upaya mencegah polusi, disamping
menghijaukan lingkungan dengan jalan
belajar pembibitan dan perawatan tanaman.
Anda juga membina para pemulung?
Ya, dan itu tidak mudah karena latar
belakang tingkat pendidikan dan kemampuan
ekonomi mereka. Kita harus lebih
menggunakan perasaan. Misalkan dengan
pelan-pelan memberi pengertian
bahwa pemulung juga sama hak dan
kewajibannya dengan WNI (Warga
Negera Indonesia) lainnya, tidak kaya
tidak miskin. Kalau kalian merasa sebagai
WNI ya harus bertanggung jawab terhadap
bumi ini. Saya juga memotivasi
para pemulung agar tidak selamanya jadi
pemulung. Jadilah petani, petani kota.
Tidak hanya itu, saya juga melakukan
�� WAWANCARA ��
10 Percik
Juli 2007
Nina Sidle Unsulangi
JADI PETANI TAK
HARUS DI DESA DAN
PUNYA TANAH LUAS
Foto: Bowo Leksono
pendidikan bagi anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar.
Ada cara tersendiri untuk mendidik anak-anak?
Tentu. Anak-anak kan masih polos tentu lain cara mendidiknya.
Mereka baru berumur lima sampai delapan tahun.
Harus banyak menggunakan perumpamaan agar pengertiannya
sampai pada mereka. Misalkan; kalian bangun jam berapa?
Mereka menjawab setengah enam! Kalau begitu sama dengan
bunga butterfly yang juga mekar pada jam itu. Disamping kita
memberitahu nama bunga dalam bahasa Inggris juga dalam
bahasa latin. Belajar sambil bersenang-senang. Kemudian kami
menyanyi bersama. Terus mereka selalu berkata; Omah doakan
kami agar selalu mencintai lingkungan. Rasanya seperti panas
setahun diguyur hujan sehari.
Selain Jakarta, dari daerah mana saja yang datang
untuk pelatihan?
Seluruh Indonesia. Sekitar Jakarta seperti Tangerang dan
Bekasi, Bandung, Cimahi, Subang, terus Indonesia bagian timur
seperti Gorontalo, Makassar, dan lainnya. Kalau pesertanya
banyak, biasanya mereka yang mengundang kami. Jadi kami
yang memelopori di sini bukan lagi hanya milik lingkungan
kami tapi milik semua orang, milik masyarakat seluruh
Indonesia.
Memang tidak semua yang datang ke sini atau yang
mengikuti pelatihan itu berhasil. Ya banyak faktor, diantaranya
karena yang dikirim dari kalangan menengah ke atas. Dari
kalangan ini masih berpikir kebersihan atau sampah itu urusan
Pemerintah bukan urusan kita. Jadi ngapain diurusin. Itu pikiran
mereka, menunggu tindakan Pemerintah.
Bagaimana orang atau turis akan datang ke kota kita? Kalau
lingkungan kita kotor. Bagaimana kita akan mudah untuk mendapatkan
uang? Kalau lingkungan kita tidak nyaman. Pola pikir
semacam ini berbeda dengan kaum ekonomi lemah, mereka
lebih mudah sadar dan lebih mudah diarahkan.
Kendala apa yang dihadapi dalam memberikan
pelatihan?
Ya banyak. Kalau dari sisi usia ya mereka yang sudah diatas
40 tahun akan lebih susah bila dibandingkan dengan usia 20-an.
Usia muda pun akan sulit bila karena suruhan Pemerintah atau
LSM karena mereka mengikuti pelatihan setengah dipaksa,
datang ke sini jadi seperti turis.
Selain itu, faktor ekonomi juga jadi masalah. Kebanyakan
yang mengikuti pelatihan adalah ibu-ibu rumah tangga dan
mereka dari kalangan ekonomi lemah. Di sini ada harapan seorang
ibu rumah tangga bisa menunjang suami mereka, mempunyai
penghasilan walaupun masih kecil. Sebuah keluarga kan
butuh gula, kopi, beras, gas, dan sebagainya. Berusaha memperingan
tugas suami dengan berusaha mandiri. Itu yang
namanya hidup sejahtera.
Bagaiman caranya? Ya dengan cara jadi petani. Ini salah satu
pengertian yang kami berikan pada warga di kota seperti
Jakarta ini, bila jadi petani itu bukan berarti hidup di desa dan
punya sawah yang luas. Iya kan? Kalau cuma punya lahan sempit,
mau apa lagi? Kita mesti bisa kreatif. Yang penting kita mau
usaha, kerja keras, tanpa itu prestasi tidak dapat dicapai.
Kita bisa bertanam tanaman hias atau bunga. Paling modalnya
cuma Rp 5 ribu sudah dapat potnya sekalian. Bila disewakan
di perkantoran atau untuk hajatan misalnya, bisa sampai Rp 10
ribu, belum lagi kalau kita jual. Ada nilai jual untuk menambah
pendapatan. Akhirnya ibu-ibu di sini termotivasi setelah melihat
keberhasilan ini semua.
Bagaimana cara mempertahankan stamina?
Ya kami harus melakukan pendekatan, pengertian, dan pemberdayaan
terus-menerus. Setiap bulan kami mempunyai program
arisan sampah, itu untuk mempererat persaudaraan dan
membagi informasi. Semuanya dilakukan secara terbuka, tidak
ada perbedaan, baik untuk kalangan miskin seperti pemulung
maupun kalangan berada.
Mungkin tidak akan berhasil 100 persen tapi paling tidak
kami sudah berusaha keras bagaimana warga mencintai dulu
lingkungan sekitar. Pokoknya selama masih sehat, kami akan
terus berusaha, melakukan regenerasi agar Jakarta dan
Indonesia bisa jadi hijau dan nyaman dihuni. �� Bowo Leksono
�� WAWANCARA ��
Percik 11
Juli 2007
Nina Sidle Unsulangi di depan rumahnya yang asri di Jl. Banjasari,
Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Foto: Bowo Leksono
Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004, tentang Sumber Daya Air, pemerintah
termasuk di dalamnya pemerintah daerah diamanatkan
untuk menjalankan pengembangan sistem penyediaan air
minum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan
kebutuhan air baku yang keberadaannya diperlukan dan diutamakan
bagi pemenuhan air minum rumah tangga.
Untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah
memerlukan alat bagi pengaturan penyelenggaraan sistem
penyediaan air minum. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan
peraturan pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum melalui PP RI Nomor 16 Tahun 2005.
Pengaturan sistem penyediaan air minum (yang selanjutnya disingkat
SPAM) yang dilakukan pemerintah mempunyai tujuan
untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain itu pengaturan
SPAM dimaksudkan untuk mencapai terjadinya keseimbangan
dalam kepentingan baik antara konsumen dan penyedia
jasa pelayanan, dan juga untuk mencapai peningkatan baik
efisiensi maupun cakupan pelayanan air minum.
Pemerintah melakukan pengaturan dalam beberapa ruang
lingkup yang mendukung terselenggaranya pengembangan
SPAM agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Peraturan pemerintah ini menggambarkan lingkup penyelenggaraan
SPAM di mana di dalamnya meliputi lima unit lingkup
penyelenggaraan yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi,
unit pelayanan, dan juga unit pengelolaan. Untuk penerapannya,
SPAM tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu
jaringan perpipaan dan/atau jaringan bukan perpipaan.
Air Baku sebagai Komponen Penting dalam SPAM
Pengaturan dalam unit air baku secara garis besar untuk
mendukung konservasi sumber daya air. Hal ini sangat penting
di mana beberapa daerah termasuk juga Jakarta mulai mengalami
kesulitan untuk mencari sumber air baku baik secara
kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berpedoman pada peraturan
ini, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air baku,
baik pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama
antar daerah.
Karena ketersediaan air baku merupakan salah satu unsur
�� PERATURAN ��
12 Percik
Juli 2007
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
Berdasarkan PP RI No. 16 Tahun 2005
terpenting dalam terselenggaranya
SPAM, maka dalam peraturan pemerintah
ini diatur pula secara khusus perlindungan
terhadap air baku. Untuk mendukung
hal tersebut pengaturan pengembangan
SPAM diarahkan agar berjalan
sesuai dengan pengembangan prasarana
dan sarana sanitasi yang berkaitan dengan
air minum yaitu air limbah dan persampahan.
Hal ini dikarenakan baik air
limbah maupun persampahan sangat
berpotensi menjadi penyebab pencemaran
air. Yang perlu diingat dalam
pengembangan prasarana dan sarana
sanitasi ini adalah adanya keberpihakan
pada masyarakat miskin dan daerah
rawan air, peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, pemenuhan standar pelayanan,
serta tidak menimbulkan dampak
sosial.
Khusus untuk penyelenggaraan pengembangan
SPAM itu sendiri, peraturan
pemerintah ini mengarahkan agar pengembangan
SPAM berjalan bersamasama
dengan pengembangan prasarana
dan sarana sanitasi untuk setiap tahapannya
yang setidaknya dapat dilaksanakan
pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan
rencana induk maupun dalam
perencanaan teknik. Dalam melaksanakan
hal-hal tersebut, pemerintah daerah
dapat melakukan kerjasama antar daerah.
Kebijakan dan strategi nasional
pengembangan SPAM disusun dan ditetapkan
oleh Pemerintah yang penyusunannya
perlu memperhatikan kebijakan
nasional sumber daya air dan sektor
lain yang terkait. Untuk rencana
induk, yang terdapat dalam perencanaan
pengembangan SPAM, ditetapkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah
sedangkan rencana induk yang cakupan
wilayah layanannya bersifat lintas Kabupaten/
Kota ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi setelah berkoordinasi dengan
daerah Kabupaten/Kota terkait. Jika bersifat
lintas provinsi, maka ditetapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri terkait, pemerintah provinsi,
dan/atau kabupaten/kota.
Rencana induk pengembangan SPAM
sedikitnya memuat rencana umum, rencana
jaringan, rogram dan kegiatan
pengembangan, kriteria dan estándar
pelayanan, rencana alokasi air baku,
keterpaduan dengan sarana dan prasarana
sanitasi, indikasi pembiayaan dan
pol investasi, serta rencana pengembangan
kelembagaan. Di samping rencana
induk, perencanaan pengembangan
SPAM juga memerlukan studi kelayakan
dan perancangan teknik secara rinci.
Penyelenggaraan pengembangan
SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD
yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan
SPAM. Apabila BUMN/
BUMD tidak dapat meningkatkan kuantitas
dan kualitas pelayanan SPAM di
wilayah pelayanannya, maka atas persetujuan
dewan pengawas/komisaris dapat
mengikutsertakan koperasi, badan usaha
swasta, dan/atau masyarakat dalam
penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.
Peran Serta Masyarakat dalam
SPAM
Untuk mencapai tujuan pengaturan
pengembangan SPAM maka diperlukan
suatu badan yang disebut Badan Pendukung
Pengembangan SPAM (BPP
SPAM). BPP SPAM merupakan badan
non-struktural yang dibentuk oleh, berada
di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri. Keanggotaan BPP SPAM
terdiri atas unsur Pemerintah, unsur
penyelenggara dan unsur masyarakat.
Dalam hal pembiayaan pengembangan
SPAM yang meliputi pembiayaan
untuk membangun, memperluas serta
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan
sistem non-fisik dapat berasal dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah,
BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha
swasta, dana masyarakat dan/atau sumber
dana lain yang sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.
Tarif air minum yang dibebankan
kepada pelanggan (terutama rumah tangga)
merupakan biaya jasa pelayanan air
minum dan air limbah yang wajib dibayar
untuk setiap pemakaian air minum yang
telah diberikan oleh penyedia jasa/penyelenggara.
Perhitungan dan penetapan
tarif air minum tersebut berprinsip pada
keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan,
pemulihan biaya, efisiensi pemakaian
air, transparansi dan akuntabilitas,
serta untuk perlindungan air baku.
Koperasi, badan usaha swasta
dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan
sendiri jika wilayahnya belum terjangkau
pelayanan BUMD/BUMN
berdasarkan izin dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah di mana koperasi/
badan usaha swasta tersebut dibentuk
khusus untuk usaha di bidang penyediaan
SPAM. Namun dengan mengingat
kembali tanggung jawab yang dipegang
pemerintah dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM, pemerintah harus
melakukan pembinaan terhadap koperasi,
dan badan usaha swasta/masyarakat
tersebut baik dalam hal pemberian
stándar, pedoman, dan manual
maupun bimbingan, supervisi, konsultasi,
serta pendidikan dan pelatihan yang
disertai pengawasan dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM. Hal ini
berlaku juga terhadap BUMN atau
BUMD serta pemerintah daerah.�� Afif
�� PERATURAN ��
Percik 13
Juli 2007
Sistem perpipaan pada sebuah unit instalasi pengolahan air minum. Foto: Istimewa
D i masa silam Indonesia dikenal
sebagai negara yang kaya air
tawar. Wilayah Indonesia yang
diselimuti kawasan hutan lebat telah
menjadi bak penampung alami air tawar.
Air hujan yang jatuh diserap oleh hutan
yang kemudian diproses secara alami
menjadi mata air, dimana aliran sungai
dan danau berawal. Nenek moyang
bangsa Indonesia secara turun temurun
selama berabad-abad, menciptakan
berbagai macam mitos dan pantangan.
Hal ini dilakukan untuk menjaga
kelestarian hutan dan melindungi setiap
sumber air yang ada. Mereka sadar
bahwa suatu saat nanti sumber air tawar
bisa habis sehingga harus dipelihara,
digunakan, dan dikelola secara bijak.
Saat ini pembabatan hutan, penambangan,
dan pembukaan lahan untuk
perumahan dilakukan secara serampangan
dan membabi buta, mengakibatkan
menurunnya kualitas ketersediaan sumber
air tawar. Semakin maraknya penggunaan
ilmu pengetahuan dan teknologi
yang diadopsi dari Negara-negara Barat
dengan dalih modernisasi, telah menghancurkan
sendi-sendi kearifan lokal.
Keselarasan hubungan antara manusia
dan alam dalam mengelola hutan dan air,
tidak diindahkan lagi.
Perilaku masyarakat Indonesia saat
ini juga mengalami perubahan yang sangat
drastis, mereka sudah meninggalkan
pengelolaan hutan dan air secara tradisional
karena dipandang primitif dan
tidak modern. Masyarakat menggunakan
air dengan seenaknya sendiri, seolaholah
air tidak akan pernah habis.
Masyarakat kurang menyadari bahwa
persediaan air tawar di negeri ini sangat
lah terbatas, padahal jumlah kebutuhan
akan air bersih makin meningkat dari
tahun ke tahun seiring makin bertambahnya
jumlah penduduk. Sumber air tidak
lagi dijaga sehingga penuh dengan sampah,
limbah, dan tertutup bangunan. Bila
hal tersebut dibiarkan dan tidak diperbaiki
maka Indonesia akan menjadi negara
yang mengalami kelangkaan air tawar.
Kebutuhan Akan Air dan Pentingnya
Hutan
Air menjadi pusat material dan
budaya kehidupan masyarakat di seluruh
dunia. Sayangnya, sumber daya paling
bernilai ini berada dalam ancaman.
Kendati dua pertiga planet bumi terdiri
atas air tetapi saat ini menghadapi
kelangkaan air yang parah. Dalam semua
kasus, kisah kelangkaan air adalah kisah
ketamakan, teknologi yang serampangan,
dan pengambilan melebihi kapasitas
alam. Ketersediaan air dalam suatu ekosistem
tergantung pada iklim, fisiografi,
vegetasi, dan geologi wilayah bersangkutan.
Dalam semua bidang tersebut, manusia
modern telah merusak bumi dan
menghancurkan kapasitasnya untuk
menerima, menyerap, dan menampung
air. Pembabatan hutan dan pertambangan
telah menghancurkan kemampuan
serap yang dimiliki tanah untuk menyimpan
air. Pertanian dan hutan monokultur
telah mengeringkan ekosistem.
Meningkatnya penggunaan bahan bakar
minyak telah menyebabkan polusi udara
dan perubahan iklim dan menjadi penyebab
utama terjadinya banjir, tsunami,
dan kekeringan yang terus berulang.
Hutan adalah bendungan alami di mana
daya serapnya bisa menjaga air dan
melepaskannya secara perlahan dalam
bentuk mata air dan sungai kecil.
Penebangan hutan dan pertanian
monokultur membuat air menghilang
dan merusak kemampuan tanah untuk
mengkonservasi air.
Sebelum Revolusi Hijau, air tanah
bisa didapatkan melalui teknologi irigasi
tradisional yang protektif. Akan tetapi,
teknologi-teknologi yang bersandar pada
�� WAWASAN 1 ��
14 Percik
Juli 2007 Percik 14
Juli 2007
SISTEM PENGELOLAAN AIR
PADA MASYARAKAT
KAMPUNG NAGA
�� Oleh: Raditya Permana, S.H., M.Hum
energi manusia dan hewan yang bisa diperbarui ini dianggap
tidak efisien. Teknologi ini kemudian digantikan oleh mesin
berbahan bakar minyak dan pompa listrik yang menyerap air
lebih cepat dari kemampuan siklus alam untuk mengisi ulang air
tanah (Vandhana Shiva, 2002: 1-3).
Masyarakat Kampung Naga
Di tengah derasnya arus modernisasi, maka sebaiknya kita
menengok kembali kearifan lokal dari masyarakat Kampung
Naga di dalam mengelola hutan dan sumber air tawar secara
tradisional yang sampai saat ini masih dipertahankan. Lokasi
Kampung Naga terletak di kawasan berbukit di antara Garut
dan Tasikmalaya.
Kawasan yang dijadikan tempat permukiman masyarakat
Kampung Naga dikelilingi lahan pertanian sawah berteras-teras
dan hutan tutupan. Sebagian lagi berupa kolam tempat penampungan
air dan sekaligus menjadi tempat memelihara ikan.
Sehingga secara ekologis, pola perkampungannya
mencerminkan pola lingkungan masyarakat Sunda
yang umumnya terdapat di daerah-daerah
perdesaan.
Dalam pola tersebut, terdapat tiga elemen
penting yang
saling mendukung
dalam pemenuhan
kebutuhan seharihari.
Yakni rumah
sebagai tempat
tinggal, sumber air
yang selalu tersedia,
dan kebun
serta kolam tempat pemeliharaan
ikan. Karena pemukiman masyarakat
Kampung Naga mengelompok
dalam satu lokasi yang sudah ditetapkan, maka peruntukan
lahan dalam tata ruang kampungnya lebih dipertegas lagi
berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dengan tidak mengabaikan
faktor ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungannya.
Jika dicermati lebih seksama, pola peruntukan lahan di
Kampung Naga terbagi dalam tiga kategorisasi kawasan yaitu;
1) Kawasan suci, adalah kawasan yang tidak boleh dikunjungi
sembarang orang. Kawasan itu harus selalu dijaga
kelestarian dan kesuciannya dari pengaruh-pengaruh luar dan
diawasi secara bersama.
Secara kongkret, kawasan yang dianggap suci tersebut merupakan
bukit kecil yang berada di sebelah barat tempat permukiman
mereka. Bukit pertama merupakan hutan kecil yang ditumbuhi
pohon-pohon tua yang bisa disebut hutan larangan, yaitu
hutan yang penuh dengan pantangan. Di tempat itu pulalah
leluhur mereka dimakamkan. Selain hutan larangan, di kawasan
tersebut terdapat hutan tutupan yang ditumbuhi berbagai jenis
tanaman keras yang umumnya sudah ratusan tahun. Hutan
tutupan selain merupakan mata rantai lingkungan yang berperan
terhadap iklim mikro, sekaligus merupakan sumber kehidupan
mereka mengingat sangat beranekaragamnya jenis tumbuhan
di sana.
2) Kawasan bersih, adalah tempat permukiman masyarakat
Kampung Naga. Selain menjadi tempat didirikannya bangunanbangunan
rumah dengan gaya arsitektur tradisional Sunda, di
kawasan ini terdapat bangunan lumbung, masjid, dan balai
pertemuan.
3) Kawasan kotor adalah daerah yang permukaan tanahnya
lebih rendah. Kawasan tersebut letaknya bersebelahan dengan
Sungai Ciwulan yang sekaligus
menjadi salah satu batas
Kampung Naga. Bangunan
yang terdapat di kawasan
kotor umumnya
merupakan bangunan penunjang.
Bentuknya sederhana
dengan bahan-bahan berasal dari alam sekitar. Antara
lain tempat pancuran yang biasa digunakan untuk mandi dan
cuci serta keperluan sehari-hari lainnya, kandang ternak, saung
lisung, dan kolam (Her Suganda, 2006: 26-28).
Sistem Pengelolaan Air
Nenek moyang Kampung Naga mewariskan ilmu pengetahuan
berupa teknologi penyaluran air secara turun temurun.
Lazimnya ilmu pengetahuan tersebut dikenal sebagai ilmu
pengetahuan tradisional.
Sistem pengetahuan itu secara terus menerus disempurnakan
dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, sistem pengetahuan
yang dimiliki masyarakat itu selalu terkait erat dengan kelestarian
dan keseimbangan lingkungan alam di mana mereka hidup.
Adanya hubungan yang erat dan kausal antara makrokosmos
(alam jagad raya) dan mikrokosmos (manusia) mengandung
kearifan dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia
dan lingkungannya (Kusnaka Adimihardja, 2004 6-7).
�� WAWASAN ��
Percik 15
Juli 2007
Air untuk kebutuhan Kampung Naga berasal dari dua sumber
air yang dialirkan melalui buluh bambu. Air dari mata air di
selatan kampung digunakan untuk air minum dan kebutuhan
memasak Sebagian air permukaan yang melewati sawah dilewatkan
ke bak-bak penyaringan untuk dialirkan ke bak air
wudlu dan jamban. Di jamban, air ini digunakan untuk keperluan
mandi cuci dan kakus.
Selain berfungsi sebagai kolam tempat pemeliharaan
ikan, balong berfungsi juga sebagai tangki septik
alami yang mengendapkan limbah manusia.
Kegiatan mencuci, mandi, buang air
besar dan kecil, berlangsung di jamban.
Air kotor dari jamban kemudian
dialirkan ke balong yang berada
tepat di bawahnya. Selain itu, air
untuk mengisi balong juga berasal
dari pembelokan air permukaan
yang mengalir tanpa melalui proses
penyaringan (Adry Padma, dkk,
2001: 16).
Dengan diletakkannya jamban dan
saung lisung di tepi balong, kotoran manusia dari
jamban dan dedak sisa tumbukan padi dari saung lisung menjadi
sumber makanan ikan-ikan di balong. Selanjutnya, ikan
dikonsumsi manusia dan seterusnya, sehingga dengan cara
sederhana ini terbentuklah daur makanan yang tidak kalah dari
teknologi masa kini. Dalam menjaga kelangsungan permukiman,
masyarakat Naga berusaha memanfaatkan sumber daya
alam tanpa merusaknya. Dengan memadukan pengetahuan
dengan teknologi sederhana, serta dengan keperdulian terhadap
sumber daya alam, masyarakat mengolah alam secara optimal
untuk memenuhi berbagai kebutuhan vital mereka. Ini semua
dilakukan agar keselarasan hidup manusia dengan lingkungan
sekitarnya tetap terjamin (Adry Padma, dkk, 2001: 17).
Kolam memiliki banyak fungsi karena selain merupakan
tempat penampungan air buangan dari pancuran, sekaligus
merupakan tempat memelihara ikan. Di salah satu sudut yang
terletak di sisi kolam, berdiri bangunan saung lisung. Disebut
demikian karena bangunannya hanya merupakan gubuk tanpa
dinding di mana di dalamnya terdapat
dua buah lisung untuk menumbuk
padi atau gabah.
Lisung panjang digunakan
untuk
menumbuk
padi
dalam bentuk
malai agar menjadi
gabah pecah kulit.
Setelah itu, gabah tersebut
dipindahkan ke lesung kecil lalu
untuk kedua kalinya ditumbuk dengan
alu. Untuk memperoleh beras dengan kualitas
yang diharapkan, kadangkala dibutuhkan proses
pengolahan lagi yang disebut disosoh. Artinya beras
tersebut ditumbuk sekali lagi sehingga sisa produksi berupa
bekatul, terbuang. Dedak atau bekatul yang merupakan sisa
kegiatan produksi pengolahan beras, secara otomatis didaur
ulang ke kolam menjadi makanan ikan (Her Suganda, 2006:
28).
Banyaknya larangan/pamali bagi siapa saja yang memasuki
hutan tutupan dan hutan larangan, menjadi modal dasar bagi
terjaganya kelestarian hutan di Kampung Naga, sehingga sumber
air juga dapat terpelihara dengan baik. Kepatuhan dan
keteguhan masyarakat Kampung Naga dalam menjaga identitas
diri dan tradisi nenek moyang, telah membuktikan bahwa mereka
mampu bertahan dari derasnya arus modernisasi.
Kearifan masyarakat Kampung Naga dalam mengelola
hutan dan air sungguh patut ditiru dan dikembangkan. Bagi
masyarakat Kampung Naga air adalah milik bersama sehingga
harus dikelola secara bersama pula, hal ini dimaksudkan agar
setiap orang mendapatkan alokasi air yang adil. Masyarakat
Kampung Naga menyadari bahwa air sangatlah vital bagi
kelangsungan hidup manusia, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya. ��
DAFTAR PUSTAKA
- Adry Padma, dkk, Kampung Naga;
Permukiman Warisan Karuhun, Foris, Bandung, 2001.
-Her Suganda, Kampung Naga;
Mempertahankan Tradisi, Kiblat, Bandung, 2006.
-Maude Barlow dan Tony Clarke, Blue Gold;
Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
-Vandhana Shiva, Water Wars;
Privatisasi, Profit, dan Polusi, Insist Press, Yogyakarta, 2002.
Sumber gambar:
Adry Padma, dkk, Kampung Naga;
Pemukiman Warisan Karuhun, Foris, Bandung, 2001, hal 16.
�� WAWASAN 1 ��
16 Percik
Juli 2007
Upaya merubah pandangan dan perilaku masyarakat tidaklah
mudah. Pengalaman melakukan transek sarana
sanitasi dasar (jamban) menunjukkan model jamban
tertentu tidak cocok dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan
setempat.
Berbagai model kemasan (paket) yang diberikan pemerintah
maupun lembaga non-pemerintah, banyak yang hanya menjadi
monumen, tidak terawat dan tidak diminati. Sementara model
Kamal Khar yang diberi nama Community Led Total Sanitation
(CLTS) dimana masyarakat membangun dan mengembangkan
jamban sendiri tanpa masukan apapun dari luar, untuk daerah
yang rawan air diperkirakan mempunyai resiko tertentu sehingga
perlu dilakukan adaptasi.
Model jamban seperti apakah yang sesuai dan pantas dikembangkan
sehingga bisa diminati masyarakat?
Kasus Beberapa Desa
Model jamban yang selama ini dikembangkan memiliki
syarat mutlak yaitu ketersediaan air, sehingga untuk daerah tertentu
yang rawan air akan sulit diterapkan. Di sisi lain bila
masyarakat mengembangkan model sendiri sesuai kondisi
lingkungannya, pengetahuan mereka tidak cukup untuk bisa
mengembangkan model yang higienis.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, banyak penduduk yang tinggal di perbukitan
sedangkan sumber airnya berada di bawah. Daerah seperti inilah
yang rentan terjadinya wabah diare.
Untuk mengambil air yang lokasinya jauh, mereka menggunakan
jerigen plastik berkapasitas 5 liter. Sehari, konsumsi air
tiap keluarga yang jumlahnya antara 5 sampai 7 orang adalah 5
jerigen plastik atau 25 liter. Padahal secara normal konsumsi air
tiap jiwa adalah 30 sampai 40 liter. Air sebanyak 25 liter
nalarnya hanya cukup untuk masak dan cuci piring. Bagaimana
mereka mandi?
Kondisi ini tak beda dengan di Kabupaten Flores Timur,
Sikka, dan Ende. Dengan menggunakan metode historic time
lines dapat terungkap bagaimana mereka mendapatkan air dan
tingkat konsumsi air per hari.
Transek sarana air dan jamban saat melakukan assessment
tersebut dapat dijelaskan bahwa tempat yang rawan air umumnya
sarana sanitasi dasarnya tidak berkembang dan bila dipaksakan
membangun jamban hasilnya justru tidak higienis.
Di beberapa desa seperti di Tamburi, Sumba Timur, yang
pernah mendapatkan bantuan sarana jamban dari UNICEF,
sarananya tidak dipakai bahkan sarana yang semula berjumlah
20 buah tinggal 10 buah.
Sementara di Jawa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah,
yang mempunyai tradisi mebuat kolam air tawar, mempunyai
kebiasaan membangun jamban di atas kolam sehingga kotorannya
langsung menjadi santapan ikan. Mereka juga sulit untuk
membangun jamban dengan tanki septik.
Bahkan para pemilik kolam ikan di sebuah desa di Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah, rela membayar orang
yang mau BAB (buang air besar) di jamban kolam milik mereka.
Ada beberapa kondisi di daerah yang patut dipertimbangkan.
Bagaimana seyogyanya membangun sarana jamban sehingga
secara teknis memenuhi syarat kesehatan dan dari aspek
lingkungan adaptable.
�� WAWASAN 3 ��
Percik 17
Juli 2007
TEKNOLOGI JAMBAN YANG
TEPAT BAGI MASYARAKAT
�� Oleh: Alma Arief
Jamban yang dibangun masyarakat tanpa subsidi melalui
pemicuan CLTS. Foto: Istimewa.
Model CLTS
Model CLTS yang dikembangkan Kamal Khar secara sederhana
mengabstraksi prinsip-prinsip antara lain, mengandalkan
partisipasi masyarakat secara aktif, tanpa subsidi dari luar, solidaritas
sosial, dan kebanggaan masyarakat sebagai elemen
motivasi.
Model ini telah diterapkan di berbagai daerah dengan hasil
yang luar biasa. Dalam waktu sekejap masyarakat membangun
sarana jamban yang dikembangkan sendiri, mau merubah perilaku
BAB di sembarang tempat, dan pertumbuhan pembangunan
yang sangat pesat.
Dalam hitungan bulan, penduduk desa telah memiliki jamban
sehingga terbebas dari BAB di sembarang tempat. Model ini
berhasil diterapkan di beberapa desa di Kabupaten Sambas
(Kalimantan Barat), Muara Bungo (Jambi), Bogor (Jawa Barat),
Pandeglang (Banten), Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat),
dan sebagainya.
Daerah yang menerapkan model CLTS relatif tidak menghadapi
masalah air sehingga model apapun yang dikembangkan,
apakah leher angsa, plengsengan, tidak ada masalah.
Jamban bisa dipakai tanpa gangguan bau sehingga pengguna
akan merasa nyaman.
Model Ecosan untuk Daerah Rawan Air
Model jamban ecosan yang murni dikembangkan di RRC,
belakangan memperoleh sambutan hangat. Model ini selain
environmentally friendly dalam arti tidak mencemari dan
merusak lingkungan juga higienis. Selain itu, model ini juga
telah berhasil merubah apa yang semula di kategorikan sebagai
waste.
Teknologi ecosan pada prinsipnya terdiri dari beberapa
komponen, yaitu pemisahan air seni dari faeses yang masingmasing
ditampung dalam bejana terpisah, pemanfaatan air seni
yang ditampung untuk pupuk tanaman, penaburan abu di faeses
yang telah ditampung untuk proses pengeringan dan pengomposan,
dan pemanfaatan kompos faeses untuk pupuk tanaman.
Pupuk yang dihasilkan baik dari air kencing maupun faeses
kering merupakan pupuk organik yang banyak mengandung
nitrogen dan sangat diperlukan tanaman. Pupuk tersebut
melalui proses penebaran abu sudah terbebas dari mikro organisme
pathogen sehingga aman untuk ditebarkan di lahan pertanian.
Masalahnya adalah apakah model ecosan bisa dikembangkan
oleh masyarakat terutama di daerah kering dan rawan
air? Apakah masyarakat mau merubah pandangan bahwa buangan
manusia baik faeses maupun urin dari yang semula sebagai
waste menjadi sumberdaya? Untuk merubah pandangan
seperti itu perlu penjelasan dari orang yang memahaminya.
Mendekati Ecosan
Jamban di atas kolam ikan atau yang dibangun di dalam
rumah tapi bermuara di kolam ikan juga pada dasarnya beberapa
aspek rantai prosesnya sesuai dengan ecosan. Prinsipnya
memanfaakan waste sebagai benda yang berdaya guna, yaitu
untuk makanan ikan.
Hanya disini tidak ada proses pengolahan tapi langsung sebagai
makanan ikan, sehingga menjadi berbeda dengan ecosan.
Produk ecosan setelah melalui proses pengeringan dan pengomposan
menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomi, sedangkan
jamban di atas kolam produknya menjadi makanan ikan.
Bagaimanapun jamban di atas kolam ikan atau yang
bermuara di kolam ikan belum bisa memenuhi prinsip environmentally
friendly. Pembuangan langsung ke kolam telah menjadi
sumber pencemaran air permukaan baik empang, sungai,
danau, dan sebagainya. Pencemaran oleh bakteri escherichia
coli (e coli) bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit diare.
Apabila setelah dilakukan assessment masyarakat memang
benar-benar mau menerapkan model ecosan untuk daerah kekeringan
air, hal yang perlu dilakukan adalah membuatkan
desain teknologi sederhana sehingga masyarakat mampu membangun,
mengoperasikan, dan memeliharanya.
Sedangkan untuk daerah yang masyarakatnya mempunyai
kebiasaan, budaya, mengembangkan kolam ikan tawar dan
membuat jamban di atas kolam, maka yang perlu dilakukan
adalah membuatkan model yang higienis dengan mengintervensi
pada rantai prosesnya, sehingga menjadi environmentally
friendly. ��
* Konsultan WASPOLA
�� WAWASAN 3 ��
18 Percik
Juli 2007
WC komunal di Pondok Pesantren Al-Falah Kabupaten Pamekasan.
Foto: Oswar Mungkasa
Pemanasan global bukanlah sebuah proses yang sifatnya
alamiah tanpa campur tangan manusia. Semenjak manusia
menemukan mesin uap pada abad ke-18 dan dilanjutkan
temuan mesin berbahan bakar batubara dan minyak,
tidak bisa disangkal dari situlah pemanasan global dimulai.
Karena itu, dalam kaitan pemanasan global manusia adalah
variabel paling utama.
Hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan World
Wildlife Fund (WWF) di penghujung abad ke-20 atas peran
mesin tersebut. Karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan
nitraoksida (N2O) sebagai penyebab terbanyak naiknya jumlah
emisi di atmosfir bumi disumbang oleh sektor industri energi
dengan angka 36 persen. Sektor ini terdiri pembangkit listrik
tenaga batubara dan kilang minyak. Kemudian dari sektor
transportasi menyumbang 27 persen dan disusul sektor industri
menyumbang 21 persen.
Pembangkit listrik ini membuang energi dua kali lipat dari
energi yang dihasilkan. Pembangkit listrik bertenaga batubara
menggunakan energi 100 unit, menghasilkan energi 35 unit, dan
membuang percuma 65 unit. Karena itu dari 1.000 megawatt
yang dihasilkan pembangkit listrik bertenaga batubara akan
mengemisikan 5,6 juta ton karbondioksida per tahun.
Sementara itu, pembakaran kendaraan bermotor yang
mengonsumsi bahan bakar sebanyak 7,8 liter per 100 km dan
menempuh jarak 16 ribu km setiap tahunnya akan mengemisikan
3 ton karbondioksida ke udara. Bisa dibayangkan jika
jumlah kendaraan bermotor di Jakarta lebih dari 4 juta
kendaraan, berapa ton karbondioksida yang masuk ke atmosfer
per tahun?
Metana dan Sampah
Sekalipun karbondioksida dianggap paling banyak menyumbang
terjadinya pemanasan global, sesungguhnya yang paling
berbahaya adalah metana. Metana ini 23 kali lebih kuat daripada
karbondioksida. Sumber gas metana antara lain rawa, TPA
(tempat pembuangan akhir), penambangan gas alam, dan pembakaran
biomasa. Dalam hubungannya dengan sampah, TPA
menjadi sumber gas metana karena adanya proses penguraian
sampah secara anaerobik (tanpa oksigen) oleh jasad renik.
Pengelolaan sampah kota-kota di Indonesia menggunakan
sistem 3P, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan.
Dengan meningkatnya aktivitas dan jumlah penduduk,
maka jumlah sampah juga meningkat. Timbunan sampah
kota diperkirakan meningkat lima kali lipat tahun 2020.
Kalau tahun 1995 jumlah rata-rata produksi sampah perkotaan
di Indonesia 0,8 kg per kapita per hari, tahun 2000 menjadi 1,0
kg per kapita per hari, maka tahun 2020 diperkirakan 2,1 kg per
kapita per hari. Ujung penanganan sampah sistem 3P adalah
TPA. Sayangnya, sampai saat ini TPA sistem open dumping di
mana sampah ditumpuk di dalam galian tanah, belum memperhatikan
aspek sanitasi. Maka, timbullah berbagai pencemaran
lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air tanah,
�� WAWASAN 4 ��
PEMANASAN
GLOBAL
Percik 19
Juli 2007
�� Oleh: Imam M
Cerobong asap sebuah pabrik turut memperparah fenomena
pemanasan global. Foto: Bowo Leksono.
dan berkembangbiaknya penyakit menular.
Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 450 TPA yang
notabene adalah sumber diproduksinya gas metana. Sebagai
contoh, sampah sebanyak 1.000 ton, dengan kandungan sampah
organik katakanlah 56 persen akan menghasilkan gas
metana 21.000 ton setiap tahunnya atau setara dengan CO2
486.500 ton.
Resiko
Jika pendekatan yang digunakan "melihat dan menunggu,
tanpa melakukan apa-apa", diperkirakan pada tahun 2100, temperatur
atmosfer akan meningkat 1,5-4,5 derajat celcius.
Dampak lainnya berupa musnahnya berbagai jenis keanekaragaman
hayati, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan
badai, angin topan, dan banjir.
Es dan glasier di kutub semakin cepat mencair, meningkatnya
jumlah tanah kering yang potensial menjadi gurun karena
kekeringan yang berkepanjangan, naiknya permukaan laut
hingga menyebabkan banjir yang luas, dan kenaikan suhu air
laut.
Diperkirakan pada tahun yang sama permukaan air laut naik
hingga 15-95 cm. Beberapa kejadian terakhir berkait dengan
permukaan air laut adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil
sehingga memaksa penghuninya pindah tempat. Dua pulau tak
berpenghuni di Kiribati di Lautan Pasifik yaitu Tebua Tarawa
dan Abenuea tenggelam pada 1999 dan pengosongan pulau
Tegua oleh penduduknya adalah bukti konkret.
Sementara itu, kenaikan suhu air laut yang menyebabkan
terjadinya pemutihan karang dan kerusakan terumbu karang di
seluruh dunia mengancam kelangsungan ekosistem kehidupan
di laut. Frekuensi kebakaran hutan semakin meningkat, meluasnya
penyebaran penyakit-penyakit tropis semacam malaria ke
daerah-daerah baru karena bertambahnya populasi serangga
(nyamuk), dan daerah-daerah tertentu menjadi sesak karena
terjadi arus pengungsian.
Antisipasi
Persoalan pemanasan global ini bukan sebuah persoalan
negara dengan penghasil emisi tertinggi saja, dalam hal ini
Amerika Serikat kemudian disusul Cina, Prancis, Inggris,
Jerman, Kanada, dan Jepang. Persoalan pemanasan global
adalah persoalan semua negara sebab efek dari pemanasan
global ini dirasakan setiap manusia di bumi ini.
Langkah antisipasi harus dilakukan untuk mengurangi jumlah
emisi yang dikeluarkan ke atmosfer. Paling tidak seruan
mengembalikan jumlah emisi ke angka sebelum tahun 1990
sebagaimana dicanangkan dalam pertemuan di Rio de Jenero di
Brazil pada tahun 1992 dan Protokol Kyoto di Jepang adalah
butir yang patut mendapat dukungan.
Ada dua langkah yang bisa ditempuh. Pertama, melalui
kesepakatan politik antarnegara sebagaimana tercermin dalam
pertemuan di Rio de Jenairo dengan membuat kesepakatan
yang lebih efektif berkenaan dengan batas pengeluaran emisi ke
atmosfer. Dan berbagai pertemuan sejenis dalam forum-forum
lain, semisal dengan pertemuan delapan negara maju (G-8) di
Jerman bulan Juni 2007 yang fokusnya pada masalah pemanasan
global.
Langkah kedua yang perlu diambil seraya menunggu hasil
yang positif dari berbagai pertemuan antarnegara tersebut
adalah dengan langsung melakukan langkah-langkah antisipatif.
Paling tidak persoalan penemuan sumber energi yang
ramah lingkungan semakin mendesak untuk dilakukan.
Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi ramah
lingkungan sangat ditunggu hasilnya sehingga secara pasti
dapat mengganti energi dari pembakaran fosil.
Berkait dengan sampah, barangkali masyarakat Eropa bisa
dijadikan cerminan. Tahun 2005 masyarakat Eropa tidak membuang
sampah organiknya langsung ke TPA. Sampah organik
diolah dulu agar gas itu tidak diproduksi dalam jumlah besar.
Pengolahan menggunakan cara insinerasi, pengomposan, dan
produksi biogas.
Sementara itu, untuk mengikat karbondioksida yang dilepas
ke atmosfer, perlu penanganan serius menjaga hutan dari pembalakan
liar. Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan keberadaan
hutannya semakin hari dalam kondisi kritis memiliki
tanggung jawab yang besar.
Gerald Foley pada tahun 1993 mengatakan dengan melihat
jumlah karbondioksida yang mencapai titik ekstrem di atmosfer,
bumi memerlukan hutan seluas Benua Australia untuk
mengikat karbondioksida. Selain itu, perilaku hemat energi
bukan saja seruan moral belaka, tetapi bermakna ekologis yang
jauh lebih tinggi nilai moralitasnya karena berkait masalah
bertahan tidaknya mahkluk hidup di permukaan bumi ini. ��
Imam M., pengamat ekologi, tinggal di Jakarta
�� WAWASAN 4 ��
20 Percik
Juli 2007
Gas metana yang dihasilkan tumpukan sampah banyak
menyumbang terjadinya pemanasan global. Foto: Istimewa.
Dingin udara pagi masih terasa menusuk hingga tulang.
Pagi itu, jarum jam sudah hampir menunjukkan pukul
10. Belum setetes pun air mengalir dari kran. Tak ada
harapan bisa mandi apalagi memasak bila tidak sejak malam
hari menyimpan air untuk kebutuhan
dipagi hari.
Potret seperti ini terjadi setiap
hari di Desa Ciruyung, tepatnya
di Grumbul atau Dukuh
Pengasinan, Kecamatan Karangpucung,
Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah. Namun warga
desa tak merasa khawatir karena
ada tempat pilihan untuk
memenuhi kebutuhan air setiap
harinya.
Sungai tampaknya masih
menjadi tempat yang nyaman
bagi warga desa melakukan aktifitas.
Untuk mandi, mencuci,
dan buang air besar. Meskipun
tidak setiap saat air sungai itu
terlihat jernih. Kesadaran warga
memiliki jamban sendiri pun masih terbatas.
"Ya gimana ya, kami sudah sejak lama sekali mandi dan
mencuci di sungai ini. Jadi nggak capek dibanding mencuci di
sumur," ujar Watinah (56). Dan saat itu, air Sungai Cikuya yang
melintasi Desa Ciruyung dalam
kondisi tidak terlalu bersih karena
semalaman hujan deras mengguyur.
Dapat dipahami alasan warga
karena memang untuk mendapatkan
satu ember air dari sumur
timba cukup melelahkan. Mata
air dalam sumur-sumur itu cukup
dalam sehingga membutuhkan
tenaga ekstra.
Pagi hari, disaat ayam jago
menyisakan kokoknya dan
burung-burung berkicauan,
puluhan warga desa dari anakanak
hingga orang dewasa, bergerombol
sepanjang Sungai
Cikuya. Tak ada yang perduli, di
bagian atas sungai untuk buang
AIR DI CIRUYUNG
Percik 21
Juli 2007
�� REPORTASE ��
Salah satu bak penampungan air di Desa Ciruyung,
Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap
Jawa Tengah. Foto: Bowo Leksono.
air besar, sementara di bagian bawah untuk mencuci dan mandi.
Suryati (14) sudah sejak pukul 05.30 WIB berada di sungai,
membawa setumpuk pakaian kotor untuk dicuci. "Tiap pagi saya
mencuci pakaian keluarga sebelum berangkat sekolah," kata
gadis desa itu. Seusai tugas mencuci selesai, Suryati tinggal
membersihkan diri dengan mandi berendam.
Puluhan perempuan desa melakukan hal serupa setiap pagi.
Tidak perduli air sungai berwarna kekuningan atau bahkan
kecoklatan pertanda air yang kotor. Mereka tetap merasa nyaman
dengan apa yang mereka lakukan sebagai suatu rutinitas
yang sudah berlangsung lama.
Sumur Umum
Potret masyarakat pinggiran seperti ini ternyata tak hanya
terjadi di kota-kota besar. Di desa yang terletak di lereng pegunungan
pun, pemandangan serupa masih saja terlihat. Padahal
di Dukuh Pengasinan, dengan jumlah penduduk lebih dari
seribu dari sekitar 60 kepala keluarga, sudah dibangun lima
sumur umum untuk warga.
"Sumur-sumur itu dibangun agar dimanfaatkan warga
untuk kebutuhan mereka. Tapi ya tidak semua warga mau, karena
merasa kepenak mandi dan cuci di sungai" tutur Kamyo (28),
tokoh pemuda yang juga mengakui belum ada kesadaran warga
akan pentingnya air bersih untuk kesehatan.
Karena tidak semua warga memanfaatkannya, sumur-sumur
umum yang terletak di tengah-tengah permukiman itu tidak terawat
dengan semestinya. Kondisi bangunan memprihatinkan
dan cenderung tidak bersih, meskipun masih ada beberapa
warga yang memanfaatkannya.
Menurut pengakuan Kamyo, selama ini tidak pernah ada
penyuluhan dari pemerintah daerah atau pihak manapun untuk
memberi penyuluhan kesadaran total pada warga desa. "Bantuan
juga hampir tidak pernah ada. Pengadaan dan penanganan
kebutuhan air bersih atas swadaya warga," tutur pemuda itu.
Bak Penampungan Air Bersih
Dukuh Pengasinan yang merupakan wilayah Desa Ciruyung
bisa dikatakan dukuh yang terpencil. Untuk sampai ke
Pengasinan harus melewati jalan terjal dan berliku, menembus
lereng perbukitan. Naik turun bukit dengan hamparan hutan
dan juga persawahan menandakan sebagian besar warga menggantungkan
hidupnya dari hasil hutan dan sebagai petani.
Dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari
terutama memasak, warga Dukuh Pengasinan bersama-sama
membangun dua bak penampungan air bersih. Air tersebut
dialirkan dari mata air yang terletak di perbukitan di daerah
Cikahuripan dengan menggunakan pipa paralon yang mudah
pecah.
Suparno, salah satu tokoh masyarakat Pengasinan yang juga
menjabat kaur pembangunan di Desa Ciruyung, mengungkapkan
bak penampung air dibangun warga secara swadaya. "Terus
terang bak penampung air belum bisa dimanfaatkan warga
secara menyeluruh. Baru separohnya. Itu saja tidak selalu lancar
aliran air yang sampai ke rumah warga," tuturnya.
Suparno mengatakan ketidaklancaran air tidak hanya
masalah tingkat kebutuhan warga akan air bersih, tapi juga pengaruh
peralatan yang masih seadanya. "Semuanya diusahakan
warga sendiri," katanya.
Terlihat pipa-pipa plastik untuk mengaliri air warga berukuran
relatif kecil melintasi pekarangan dan jalan menuju
rumah-rumah warga. Tidak jarang ditemui pipa-pipa yang
bocor dan tidak bersegera diperbaiki.
Warga seolah sudah terlalu biasa dengan kebocoran air
bersih yang melalui pipa-pipa plastik berukuran kecil. Mereka
menyadari bahwa pipa-pipa yang digunakan kurang layak pakai.
Perlu dana besar untuk membuat jaringan air yang selayaknya.
Menurut Suparno, warga melakukan gotong royong memperbaiki
aliran air saat terjadi kerusakan di bagian hulu. "Untuk
kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan, setiap bulan warga
membayar iuran sebesar Rp 1.000,-".
Warga pengasinan tidak dapat mengakses air bersih bila terjadi
kerusakan jaringan air yang parah. Biasanya kerusakan ini
terjadi disebabkan tanah longsor atau batu yang jatuh menimpa
pipa sehingga pecah dan rusak.
Sebenarnya Ciruyung bukan daerah yang kekurangan air
tapi karena pengelolaan dan peralatan yang masih sangat terbatas,
sehingga akses air bersih pun belum bisa dianggap
memadai. �� Bowo Leksono
�� REPORTASE ��
22 Percik
Juli 2007
Kebocoran selang air bersih kerap ditemui di jalan-jalan Desa
Ciruyung. Warga seperti tidak memperdulikan kondisi ini.
Foto: Bowo Leksono.
B ulan Februari dan lima tahun lalu
di bulan yang sama, Jakarta dan
daerah di sekitarnya baru saja
menderita kerugian hingga Rp 18,7 triliun
di samping korban jiwa yang mencapai
angka 159 jiwa. Semua ini akibat bencana
yang menjadi langganan warga ibu
kota setiap tahun, banjir.
Belum tuntasnya pembangunan
Banjir Kanal Timur ramai menjadi
pembicaraan saat mencari solusi banjir
tahunan ini. Kendala pembebasan lahan
yang berlarut-larut ditengarai sebagai
penyebab tersendatnya pembangunan
BKT. Namun usulan solusi lain berupa
normalisasi sungai-sungai juga tidak
dapat berjalan lancar karena bersinggungan
dengan kehidupan masyarakat di
daerah bantaran sungai. Banjir di Jakarta
juga tidak terbebas dari masih maraknya
pembuangan sampah ke sungai-sungai.
Pembuangan sampah ke sungai juga
menyebabkan kualitas air sungai semakin
buruk. Ditambah kenyataan masih
sangat besarnya debit air limbah yang dibuang
ke sungai termasuk limbah domestik.
Padahal sungai tersebut seharusnya
menjadi sumber air baku bagi instalasi
pengolahan air minum yang ada di Jakarta
sendiri. Dengan kenyataan tersebut
maka semakin langka pula ketersediaan
air baku bagi masyarakat Jakarta.
Jakarta juga bukan merupakan kota
dengan status penanganan sanitasi yang
baik. Hanya baru sekitar 3 persen daerah
Jakarta yang menerapkan sistem pembuangan
terpusat (off site) yang ada di
daerah Setiabudi.
Berangkat dari kondisi tersebut,
Badan Regulator PAM DKI Jakarta sebagai
pihak yang terlibat dalam penyediaan
air minum/bersih di Jakarta mengusulkan
rencana pembangunan proyek
Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT) system.
MPDT ini berupa sebuah terowongan/
saluran bawah tanah dengan ukuran
diameter dan panjang yang cukup besar.
Pembangunan MPDT dinilai dapat
menjadi pemecahan masalah manajemen
sumber daya air di Jakarta secara efektif
dan berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan
pemecahan masalah banjir,
penanganan limbah cair perkotaan, kekurangan
air baku, perbaikan kualitas sungai,
serta konservasi air tanah baik kualitas
maupun kuantitasnya.
Selain itu pembangunan MPDT tidak
akan terbentur permasalahan ketersediaan
dan pembebasan lahan karena hampir
sebagian besar dari seluruh komponen
MPDT konstruksinya berada di bawah
permukaan tanah dan juga proses pembangunannya
pun tidak akan mengganggu
aktifitas masyarakat dan pengguna
jalan.
Penerapan aplikasi MPDT dimulai
dengan membagi area Jakarta menjadi 3
area utama yaitu Barat, Pusat, dan Timur.
Pelaksanaan pembangunannya dilakukan
secara bertahap sesuai dengan tingkat
urgensi masalah. Area Pusat merupakan
usulan prioritas dan sebagai pilot
project untuk pengendalian puncak banjir
dari Sungai Ciliwung. MPDT Pusat ini
ditempatkan di bawah sepanjang Sungai
Ciliwung dan Banjir Kanal Barat mulai
dari Jl. MT. Haryono melalui Banjir
Kanal Barat yang memiliki panjang kurang
lebih 22 km dengan diameter 12 m.
MPDT merupakan sebuah high technology
dan proyek yang sangat besar
sehingga memerlukan dana yang cukup
besar pula mencapai Rp 16,3 triliun.
Namun sebesar 70 persen biaya tersebut
direncanakan berasal dari peran serta
�� TEROPONG ��
Percik 23
Juli 2007
MULTI PURPOSE
DEEP TUNNEL
Satu Langkah untuk Berbagai Masalah:
Drainase, Air Bersih, dan Air Limbah
Dinding
Beton 1,03 m
Diameter
Dalam 11,83 m Kabel
Deteksi Panas
Jalur Keluar
Asap
Ventilasi
Udara
Pintu
Keluar
Darurat
Kamera
CCTV
setiap 200 m
Hidran
Air Limbah
Jalur Bawah
Jalur Atas
Panel Deteksi
Karbon
Jalan Darurat
Diameter
Luar 13,26 m
pihak swasta melalui skema public private
partnership.
Untuk mendukung hal tersebut
MPDT dirancang memiliki komponen
revenue yang dapat dijadikan investasi
bagi pihak investor tersebut melalui jalan
tol, Sewerage System termasuk Water
Reclamation Plant dan Utility Shaft yang
dapat digunakan untuk pipa gas, air
bersih, kabel PLN, fiber optic dan
Telkom.
Dengan demikian dalam rancangannya
pada bagian atas MPDT akan ditempatkan
pula pipa sebagai pipa utilitas.
Bagian tengah akan terdapat dua lapis
jalan yang digunakan sebagai jalan tol
(motorway) bawah tanah atau subway
untuk sistem Mass Rapid Transit. Sedangkan
bagian bawahnya akan dijadikan
saluran limpasan air hujan lokal dan
juga sekaligus ditempatkan sebuah pipa
penyalur air limbah.
MPDT memiliki beberapa komponen
sesuai dengan fungsinya. Salah satu komponen
berupa saluran di bawah tanah
(deep tunnel) yang dibangun pada
kedalaman 20 hingga 75 M dengan diameter
4-18 M. Deep tunnel ini terdiri dari
saluran vertikal (vertical shaft) yang
akan membawa air dari sungai utama dan
beberapa daerah potensi genangan pada
saat hujan turun dan saluran-saluran
pipa horizontal (horizontal tunnel) yang
membawa air limpasan bersamaan dengan
limbah cair perkotaan (sewerage
system) yang berasal dari combine sewer
overflow (CSO) menuju tempat pengolahan/
reklamasi.
Dalam keadaan terjadi banjir seluruh
MPDT (kecuali untuk sewerage dan
jaringan utilitas lain) akan terisi air
limpasan yang berasal dari sungai utama
(Sungai Ciliwung untuk MPDT Pusat),
dan dari beberapa titik potensial genangan
pada saat hujan lokal. Limpasan
kemudian dialirkan ke utara pada sepanjang
jaringan MPDT untuk kemudian
dibuang ke laut melalui sea outfall sistem
secara gravitasi dan dengan pemompaan.
Kejadian ini hanya berlangsung beberapa
hari dalam setahun selama musim banjir.
Debit yang masuk ke dalam MPDT
adalah debit puncak banjir pada Sungai
Ciliwung yang dikurangi dengan pengambilan
terlebih dahulu disistem intake
yang terdapat pada titik awal jaringan
MPDT. Sistem intake tersebut berfungsi
sebagai retarding basin/pond untuk
proses pemisahan benda-benda padat
dan kasar berupa pasir, batu, kerikil,
sampah dan lain-lain yang terbawa aliran
untuk tetap menjaga fungsi operasional
dan pemeliharaan MPDT.
MPDT akan dilengkapi juga dengan
Flood Forecasting & Warning Centre di
MT Haryono melalui SCADA secara
REAL TIME untuk mengetahui dengan
lebih tepat "datang dan besarnya banjir".
Hal ini dimonitor melalui rain gauges
yang ditempatkan pada DAS Ciliwung
plus Weather Radar. Komponen lain dari
MPDT adalah reservoir air di bawah
tanah yang dibutuhkan untuk menyimpan
cadangan air baku yang berasal dari
limpasan air atau genangan yang terjadi
akibat hujan atau curah hujan tinggi
bersamaan dengan akumulasi limbah cair
perkotaan dalam hitungan debit harian.
Instalasi Pengolahan Air Limbah
yang juga merupakan bagian MPDT akan
mereklamasi limbah cair dan juga
limpasan air hujan. Air hasil olahan dapat
digunakan untuk tambahan air baku
PAM, air penggelontor saluran drainase
kota, air penyiram taman kota, dan untuk
dialirkan ke sungai-sungai atau kali terdekat
dalam upaya perbaikan kualitas
badan air tersebut.
Komponen lain MPDT, Instalasi
Pengolahan Lumpur, akan mengolah
lumpur endapan yang ada di reservoir
dan dari hasil proses reklamasi dan pengolahan
air baku dengan menggunakan
anaerobic bilogical process. Hasil olahan
berupa pupuk organik dapat digunakan
untuk keperluan perkebunan dan pertanian.
Selama proses pengolahan dihasilkan
pula gas metan (CH4). Gas
metan tersebut dapat digunakan guna
mendukung program diversifikasi energi
dari pemerintah yang memanfaatkan bioenergi
untuk mengganti penggunaan
bahan bakar fosil yang semakin kritis
ketersediannya.
Walaupun keseluruhan penjelasan di
atas dapat menggambarkan MPDT sebagai
sebuah teknologi yang lengkap dan canggih,
namun MPDT tetaplah bersifat "komplementer"
terhadap aspek pengendali
banjir sehingga komitmen pemerintah
pusat dan pemda-pemda terkait dalam
pengelolaan SDA di Jakarta harus tetap
dilaksanakan secara bersama. �� Afif Nu'man
�� TEROPONG ��
24 Percik
Juli 2007
Reservoir Bawah Tanah
Instalasi
Reklamasi
Air
Reservoir
Pipa Terowongan
Bawah Tanah
Saluran Air Limbah Tercampur
Bak
Pengendap
I ndonesia khususnya Jakarta bukanlah satu-satunya tempat
yang menerapkan teknologi seperti MPDT (Multi Purpose
Deep Tunnel), negara-negara lain termasuk Malaysia di
Asia Tenggara telah lebih dahulu menerapkan teknologi tersebut.
Bahkan perencanaan MPDT mencontoh penerapan yang
telah dilakukan negeri Jiran tersebut yang lebih dikenal dengan
nama SMART.
Stormwater Management and Road Tunnel atau SMART,
merupakan terowongan drainase dan sekaligus terowongan
jalan yang terletak di Kuala Lumpur (Malaysia). SMART merupakan
sebuah proyek besar di Malaysia, yang merupakan
terowongan drainase terpanjang di Asia Tenggara dan kedua
terpanjang di Asia. Tujuan pembangunan terowongan ini adalah
untuk menanggulangi masalah banjir di Kuala Lumpur sekaligus
juga mengurangi kemacetan pada jam sibuk.
Proyek ini dimotori pemerintah, termasuk Pengelola Jalan
Raya Malaysia (Malaysian Highway Authority) dan Departemen
Irigasi dan Drainase Malaysia (Department of Irrigation
and Drainage Malaysia), bekerjasama dengan perusahaan kerjasama
Gamuda Berhad dan Malaysian Mining Corporation
Berhad (MMC).
Rancangan SMART memiliki dua komponen utama dari
terowongan yaitu terowongan drainase sebagai pengendali banjir
(stormwater) dan terowongan kendaraan bermotor. Bagian
stormwater, terowongan memiliki panjang 9,7 km dengan diameter
13,2 m. Konstruksi terowongan ini menggunakan metoda
Tunnel Boring Machine (TBM) dengan tipe Slurry Shield. Untuk
pembangunannya konstruksi tersebut memakan biaya 1.887 juta
ringgit Malaysia atau mencapai 514,6 juta dollar Amerika.
Untuk bagian kendaran motornya, SMART memiliki panjang
hingga 4 km yang terdiri dari dua lapis (double deck).
Selain itu bagian ini memiliki 4 buah jalur yang bisa digunakan
untuk kendaraan bermotor. Terowongan kendaraan bermotor
ini hanya sesuai untuk kendaraan ringan. Sedangkan sepeda
motor dan kendaraan berat tidak diperkenankan. Pekerjaan
konstruksi SMART dimulai tahun 2003, dan selesai pada tahun
2007. Sementara penggunaan terowongan untuk kendaraan
bermotor resmi dibuka per 14 Mei 2007.
Bagaimana Terowongan digunakan?
Terdapat tiga skenario pemanfaatan terowongan pada
SMART. Skenario pertama yaitu ketika dalam situasi normal
atau tidak terjadi hujan deras yang menghasilkan aliran air yang
besar. Pada kondisi ini, air tidak akan dialirkan melalui
terowongan. Skenario kedua, sistem SMART akan diaktifkan
ketika curah hujan di atas normal. Air dialirkan melalui
terowongan pada bagian bawah terowongan kendaraan bermotor.
Pada situasi ini, terowongan kendaraan bermotor tetap
berfungsi. Sedangkan untuk skenario ketiga yaitu saat terowongan
kendaraan bermotor ditutup. Pada kondisi ini, aliran air
sudah sangat besar sehingga seluruh terowongan akan berfungsi
sebagai saluran drainase. Terowongan akan difungsikan kembali
sebagai jalur kendaraan bermotor 48 jam setelah penutupan.
�� OM
�� TEROPONG ��
Stormwater Management
and Road Tunnel (SMART)
Skenario Malaysia Tangani Banjir
Percik 25
Juli 2007
Sungai
Kilang
Reservoir
Penyimpanan
Reservoir
Penyimpanan
Sungai
Kerayong
Waduk
Penahan
Jalur Banjir
Jalur Banjir dan Jalan
Daerah Padat
SKENARIO I
SAAT TIDAK ADA HUJAN & BANJIR
SKENARIO II
SAAT TERJADI BANJIR
SKENARIO III
HANYA PADA SAAT BANJIR BESAR
J A L U R
S M A RT
D i sebuah taman yang dipenuhi tanaman bunga,
sekelompok anak remaja asik bersenda gurau.
"Sebentar ya Mas, aku take dulu," kata seorang gadis
pada Percik. Ia berlari kecil dan bergabung dengan anak-anak
itu untuk sebuah pengambilan gambar FTV (film televisi) bertajuk
Bodyguard Cinta yang rencananya akan ditayangkan salah
satu televisi swasta.
Tidak begitu lama terdengar, "Cut! Oke break dulu!," teriak
seorang asisten sutradara menyudahi pengambilan gambar itu.
"Kita mau ngobrol di mana, Mas!," ajak gadis remaja itu
berbinar.
Ya, Tasya nama gadis itu. Gadis yang dulu dikenal sebagai
penyanyi cilik sekarang sudah beranjak remaja. Mungkin bagi
banyak orang atau bahkan anak remaja sepantarannya, obrolan
di Taman Bunga Cibubur, Jakarta Timur siang itu, tidak begitu
menarik.
Tapi bagi artis bernama lengkap Syafa Tasya Kamil,
bahasan seputar sampah sangatlah menyenangkan. Sudah sejak
lama Tasya tertarik dengan persoalan lingkungan hidup. Tak
heran siswi kelas III SMP Al Izhar Jakarta ini dinobatkan sebagai
"Duta Cilik Lingkungan Hidup" oleh Kementerian
Lingkungan Hidup Republik Indonesia sejak awal 2006.
"Tugas terpenting aku ya menghimbau masyarakat agar
cinta dan perduli pada lingkungan," tutur pembawa acara
Pildacil (pemilihan da'i cilik) di salah satu stasiun televisi swasta
yang sebentar lagi duduk di bangku SMA.
Menurut Tasya, sekedar himbauan atau penyuluhan tidak
dengan mudah membuat orang cinta pada lingkungannya.
"Perlu ada kesadaran yang dimulai dari diri sendiri dulu dan itu
harus dimulai dari sekarang," ujar penyanyi berparas imut
kelahiran Jakarta, 22 November 1992.
Presenter, bintang iklan, dan sekaligus pemain sinetron ini
memberi contoh sederhana tentang cinta lingkungan dengan
tidak membuang sampah sembarangan. Contoh ini, kata Tasya,
sebelum untuk masyarakat yang lebih luas, untuk keluarga dulu
baru kemudian lingkungan RT, RW, sekolah dan sebagainya.
"Sering teman-teman di sekolah merasa segan saat buang sampah
sembarangan pas ada aku," ungkap pelantun lagu "Libur
Telah Tiba" yang akrab di telinga anak-anak masa itu.
Sejak penobatan Duta Cilik Lingkungan, Tasya kerap memberikan
himbauan di berbagai tempat, terutama di Jakarta. Saat
banjir melanda kota Jakarta, ia pun bekeliling ke lokasi banjir
dengan senang hati. Mendatangi masyarakat kelas bawah yang
terkena musibah.
Tugas Akhir tentang Sampah
Ketertarikan pada kebersihan lingkungan memancing Tasya
membuat tugas akhir sekolah bertemakan sampah. Awalnya
peraih penghargaan AMI Award
untuk kategori penyanyi
anak terbaik, album
terbaik, dan lagu
terbaik ini tidak
begitu mengerti
tentang sampah.
"Ternyata sampah
itu bisa dipilah-
pilah. Dan memang
ini cara
mengatasi persoalan
sampah
sejak dari keluarga
karena bila sudah
sampai
TPA (tempat
pembuangan
a k h i r )
h a n y a
d i b i -
a r k a n
�� TAMU KITA
26 Percik
Juli 2007
"Sampah Bisa
Jadi Sahabat
Kita"
Foto-foto:
Bowo Leksono.
menggunung," papar artis remaja dengan tugas akhir berjudul
"Membudayakan Pengolahan Sampah pada Masyarakat
Jakarta".
Artis yang kesehariannya disibukkan kegiatan les menyanyi
dan presenter ini menambahkan, kita sudah seharusnya memilah
sampah menjadi tiga bagian. Sampah organik yaitu dedaunan,
sampah kering seperti kertas dan plastik, serta sampah
berbahaya seperti logam dan bahan berbahaya lainnya.
Tasya berpendapat membuang sampah sembarangan
masih menjadi budaya masyarakat Indonesia. "Jangankan
memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya saja
belum dilakukan banyak orang".
Pembuktian bahwa masyarakat, khususnya masyarakat
Jakarta, belum perduli terhadap bahaya sampah terjawab dari
hasil sebaran angket Tasya kepada 50 warga Jakarta. Dari simpulan
hasil angket itu, yang kemudian menjadi data dalam tugas
akhir Tasya, jauh di bawah angka 50 persen masyarakat Jakarta
tidak melakukan pemilahan sampah di rumah mereka.
Banyak masyarakat, lanjut Tasya, yang tidak melakukan
pemilahan sampah bukan hanya karena malas tapi juga tidak
biasa dan ketidaktahuan. "Masyarakat itu masih susah. Mereka
belum berpikir jangka pendek apalagi jangka panjang akan
bahaya sampah," ujar penggemar warna pink, ungu, biru, dan
nila ini.
Sampah adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita.
Setiap hari dipastikan manusia menghasilkan sampah. Bila
tidak ditangani secara serius, sampah akan jadi musuh
masyarakat, penyebab banjir dan bermacam penyakit.
Menurut Tasya, sampah bisa dimanfaatkan sehingga menjadi
sahabat kita. Caranya, terang penyanyi yang bercita-cita
menjadi arsitektur ini, dengan mendaur ulang yang sebelumnya
dilakukan pemilahan. "Sampah itu bisa jadi kompos atau
dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan," jelas penyuka
masakan nasi goreng dan kentang goreng ini. Di Jakarta,
belum banyak daerah yang menerapkan daur ulang sampah.
Baru di Kelurahan Banjarsari, Jakarta Selatan.
Faktor mengapa kesadaran masyarakat masih kurang dalam
penanganan masalah sampah, ujar Tasya, karena Pemerintah
belum menerapkan aturan tegas untuk itu. "Belum ada undangundang
khusus persampahan dengan sanksi yang tegas," kata
artis yang berkeinginan menjadi sutradara dan script writer
film indie ini.
Tasya mempunyai himbauan tidak cuma kepada masyarakat
untuk memulai memilah sampah, tapi juga pada Pemerintah.
"Bila masyarakat tidak mampu berswadaya dalam penanganan
sampah, sudah menjadi kewajiban Pemerintah membantu
masyarakat," kata gadis penggemar suara emas penyanyi Rossa
ini.
Tugas akhir Tasya yang memang jarang dibuat pelajar
seusianya, tidak hanya dipresentasikan di depan dewan guru
dan teman-teman sekolahnya. Tapi juga di depan Pakar
Lingkungan Prof. Emil Salim bersama utusan beberapa
organisasi, yayasan, dan LSM lingkungan.
"Waktu presentasi di depan guru dan teman-teman,
ya seru banget karena suasananya tidak formal. Tapi
saat di depan Pak Emil, rasanya deg-degan," ujar
pemain sinetron "Nyanyian Burung" yang sempat
memperoleh penghargaan Golden Cairo for TV
Programmes ini dengan lesung pipit yang menggemaskan.
Namun, Tasya bisa melewati presentasi itu
dengan hasil yang memuaskan. Ia sendiri tidak
merasa berat menjalaninya karena lebih
banyak ke persoalan sharing.
Sebagai Duta Cilik Lingkungan, apa
Tasya selalu membuang sampah pada
tempatnya? "Ya, insya Allah,". Kok?
"Iya, manusia kan terkadang khilaf,"
jawab Tasya mengakhiri obrolan.
�� Bowo Leksono
Percik 27
Juli 2007
Tidak sedikit masyarakat Indonesia
yang hidup di seputar daerah
gambut. Kalimantan dan Sumatera
adalah contohnya. Daerah-daerah di
kedua pulau itu, seperti Tarantang dan
Barabai, wilayah di Banjarmasin, Kalimantan
Selatan atau di Palembang Sumatera
Selatan.
Masyarakat di daerah itu menggantungkan
hidupnya dari air gambut. Karena
memang semua sumber air berunsur
gambut. Air bersih yang memenuhi
syarat sulit diperoleh. Padahal mengonsumsi
air gambut ini menyebabkan rusaknya
gigi.
Untuk ketersediaan air bersih di daerah
yang bersumber air gambut, diciptakan
alat penyaring air gambut yang
kemudian dinamakan Shirvaqua. Meskipun
sudah selama dua tahun dalam
memproses alat ini, namun belum banyak
dikenal terutama masyarakat di
daerah gambut.
"Kami memang belum memasarkan
alat ini. Saat ini baru ada 20 unit. Kami
sedang berusaha mengajak kerjasama
dengan berbagai pihak termasuk pemerintah
untuk pengadaan lebih banyak lagi
alat ini," tutur Irvan Jacob R., direktur
PT. Shirva Raya, perusahaan pemasar
Shirvaqua, saat mendemokan alat ini di
Jakarta.
Shirvaqua berupa tabung yang terbuat
dari bahan fiberglass yang didesain
khusus sehingga tahan tekanan, tidak
mudah pecah atau bocor dan tidak berkarat.
"Alat ini dibuat dengan low cost
termasuk juga perawatannya," ujar Irvan.
Karena diciptakan untuk memenuhi
kebutuhan air bersih bagi masyarakat
menengah ke bawah, alat ini pengoperasiannya
secara manual. Tidak menggunakan
bahan kimia sehingga relatif tahan
lama.
Seperti halnya alat-alat penyaring air
konvensional, alat ini juga menggunakan
media filter yang terdiri dari pasir dan
batuan alam. Ada pasir laut dan jenis pasir
silih yang berfungsi menghilangkan
zat besi, batu bata dan karbon aktif
(arang) untuk menghilangkan warna, dan
zeolit atau tawas.
Pada alat penyaring ini, dibagi menjadi
enam tempat penyaring air gambut.
Masing-masing berisi pasir, arang, dan
tawas yang melakukan fungsi penyaringan
sendiri-sendiri melalui sela-sela
lubang kecil yang dibuat untuk itu.
Air gambut dialirkan dari sebuah
ember besar yang didalamnya diletakkan
pelampung untuk mengukur kuantitas
air. Di bagian bawah alat penyaring, terdapat
kran untuk mengalirkan air hasil
saringan.
Dari hasil uji coba, setiap satu jam,
alat ini menghasilkan sekitar 90 liter air
bersih. Dalam ember besar, pengisian air
baku dilakukan setiap 45 menit sekali.
"Perhitungan ini semuanya tergantung
pada tingkat kualitas air. Semakin keruh
ya semakin lama prosesnya," ujar Irvan.
Alat ini memang diciptakan khusus
penyaring air gambut, tidak untuk jenis
air lainnya seperti air rawa maupun air
asin. Kedua jenis air itu tidak dapat diolah
menjadi air bersih dengan alat ini.
Setelah melalui pemeriksaan laboratorium
Departemen Kesehatan RI, menilai
parameter yang diperiksa terhadap
alat ini memenuhi persyaratan air bersih,
kemudian diujicobakan di daerah yang
berair gambut. Hasilnya?
"Masyarakat sangat senang sekali
karena selama bertahun-tahun mereka
kesulitan mendapaatkan air bersih," ungkap
Irvan. Ia menjamin air bersih yang
dihasilkan Shirvaqua meskipun untuk
konsumsi air minum tetap harus dimasak
dulu karena memang bukan air siap
minum. �� BW
�� INOVASI ��
28 Percik
Juli 2007
SHIRVAQUA
Unit Pengolahan Air Gambut
Direktur PT Shirva Raya, Irvan Jacob R, penemu alat pengolah air gambut.
Foto: Bowo Leksono.
S ejak 2002 Plan di seluruh dunia
menggunakan pendekatan program
bernama Child Centered Community
Development (CCCD) atau diterjemahkan
sebagai Pengembangan Masyarakat
Berpusat Pada Anak.
Pendekatan CCCD berbasis pada hak.
Dalam pendekatan ini anak, keluarga dan
masyarakat berperan aktif dalam proses
pembangunan. Pendekatan ini juga berupaya
meningkatkan kapasitas dan peluang
anak-anak, keluarga dan masyarakat
untuk bekerja sama dengan pihak lain
dalam mengatasi penyebab struktural
dan akibat dari kemiskinan pada anak
disemua tingkatan.
Pendekatan CCCD dimaksudkan
untuk mengatasi, lebih dari sekadar
gejala-gejala, kemiskinan tetapi akar
penyebab kemiskinan. Misalnya, CCCD
tidak serta merta membangun sekolah
jika tidak ada sekolah tetapi mencari
jawaban atas pertanyaan "mengapa tidak
ada sekolah?". Pertanyaan ini secara
otomatis menuntut keterlibatan anak,
keluarga dan masyarakat serta organisasi
masyarakat untuk memberi jawaban
demi keberlanjutan program pendidikan
tersebut.
Pendekatan CCCD dirancang untuk
membantu anak dan keluarga mereka,
masyarakat dan mitra kerja Plan serta
staf Plan agar mendorong anak, keluarga,
masyarakat dan organisasi masyarakat
mempromosikan hak-hak anak; menciptakan
terbentuknya lingkungan yang
kondusif bagi anak perempuan dan lakilaki
untuk berpartisipasi dan menyuarakan
gagasan dan keprihatinan mereka,
dan bagi orang dewasa untuk bekerja
bersama anak, dan bukan hanya bekerja
untuk anak tapi bersama-sama menjawab
alasan mendasar kemiskinan pada
anak.
Bagaimana cara kerja CCCD?
Plan memulai pendekatan ini dengan
apa yang dinamakan partisipasi. Pada
tahap ini, anak dan keluarga mereka diajak
secara aktif terlibat dalam pengambilan
keputusan dan identifikasi permasalahan
yang menerpa mereka. Hal ini
dilakukan melalui forum-forum diskusi
kelompok dimana semua pandangan dari
peserta didengar dan dipertimbangkan.
Ini sering menjadi suatu tantangan
tersendiri bagi masyarakat untuk bersedia
mendengarkan suara dari kelompok
yang terpinggirkan dan terdiskriminasi
akibat umur, gender, cacat atau kelompok
sosial tertentu.
Partisipasi anak dalam hal ini meru-
�� SEPUTAR PLAN ��
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT BERPUSAT
PADA ANAK
Salah satu kegiatan memfasilitasi anak-anak dalam perencanaan pembangunan
di desa mereka. Foto: Plan Indonesia
Percik 29
Juli 2007
pakan hak anak. Mungkin bagi anakanak,
mengikuti kegiatan diskusi dan
mengutarakan pendapat merupakan pengalaman
pertama mereka tetapi pengalaman
ini diharapkan mampu mengubah
pola hubungan orang dewasa-anak,
kepercayaan dan praktik-praktik diskriminatif
terutama terhadap anak
perempuan dan anak dari kelompok
minoritas.
Pada tahap berikutnya, setelah adanya
partisipasi yang menyeluruh dari
masyarakat, perlu dilakukan pembentukan
kelompok atau organisasi anak dan
orang dewasa yang menangani masalahmasalah
khusus seperti kekurangan air
bersih, minimnya layanan pendidikan,
dll.
Dengan adanya kelompok ini, akan
terjadi tukar pengalaman dan pendalaman
atas isu-isu setempat dan kemungkinan
solusi melalui sumber daya yang
ada. Mereka pun mampu mengidentifikasi
kebutuhan untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan
permasalahan mereka.
Selain itu dengan adanya kelompok/
organisasi, masyarakat merasa 'memiliki'
permasalahan tersebut dan tergerak
untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan mereka dalam mengatasi
permasalahan itu. Kelompok anak
juga penting karena mereka dapat membagikan
pengetahuan yang secara khusus
dimiliki anak dan kebutuhan yang
dirasakan anak.
Misalnya, dalam kasus pembangunan
barak paska tsunami Aceh, anak-anak
menyatakan kebutuhan ruangan untuk
menjaga privasi setiap anggota. Atau
dalam pembangunan sekolah, anak-anak
menyuarakan perlunya kamar mandi terpisah
bagi anak perempuan dan laki-laki
dan perlunya tempat parkir. Pengalaman
ini akan menjadi hal penting dalam proses
mendukung anak menjadi warga
negara yang aktif dan bertanggungjawab.
Dalam identifikasi masalah, sering
kali masyarakat merasa tidak mampu
berbuat banyak karena keterbatasan kapasitas
di dalam kelompok masyarakat.
Karenanya, diperlukan suatu kemitraan
dengan organisasi lain entah dari pemerintah,
LSM atau sektor swasta.
Mitra luar dalam hal ini dapat memberikan
bantuan pendukung atau pelengkap
yang diperlukan untuk mengatasi
masalah. Selain itu, bentuk kemitraan
juga memungkinkan untuk menggandakan
program-program daerah yang
sukses di daerah lain sehingga semakin
banyak anggota masyarakat yang
menikmati keberhasilan program.
Kemitraan dengan organisasi lain
juga sangat diperlukan bagi upaya aksi
bersama, advokasi dan pendidikan pembangunan
demi mempengaruhi pemerintah
dan lembaga-lembaga internasional
terhadap permasalahan kemiskinan pada
anak dan hak serta kesejahteraan anak.
Mengapa CCCD dianggap berpusat
pada anak? Karena program atau proyekproyek
yang dilaksanakan itu berpusat
pada anak dan menghormati anak sebagai
subyek/pemegang hak dan menjawab
keprihatinan dari anak-anak dan mengatasi
kedua elemen kemiskinan pada
anak yaitu kurangnya sumber daya dan
akses terhadap pelayanan dasar dan
bagaimana orang dewasa memperlakukan
anak. ��
�� SEPUTAR PLAN ��
Siklus Process dalam CCCD
Percik 30
Juli 2007
Mendekati separuh jalan menuju
deadline pencapaian Millennium
Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015, kinerja pencapaian
Indonesia masih kurang menggembirakan,
bahkan cenderung menurun.
Berdasarkan laporan A Future
Within Reach dan Laporan MDGs Asia-
Pasifik tahun 2006 yang dikeluarkan
UNDP, Indonesia termasuk dalam negara-
negara yang mengalami kemunduran
dalam upaya mencapai target
MDG.
Laporan tersebut juga menempatkan
Indonesia dalam kategori terbawah
bersama Banglades, Laos, Mongolia,
Myanmar, Pakistan, Papua Nugini dan
Filipina. Maka sangat jelas bahwa tantangan
Indonesia untuk mencapai target
10 pada tujuan nomor 7 yaitu mengurangi
separuh, pada tahun 2015, dari
proporsi penduduk yang tidak memiliki
akses terhadap air minum dan sanitasi dasar,
merupakan tugas yang sangat berat.
Berdasarkan Laporan Perkembangan
MDG hingga tahun 2004, penduduk
Indonesia yang telah mempunyai akses
terhadap sarana sanitasi dasar mencapai
67,1 persen. Angka tersebut sangat
menggembirakan, akan tetapi pada kenyataannya
sebanyak 76,2 persen dari 52
sungai di Jawa, Sumatera, Bali, dan
Sulawesi tercemar berat oleh cemaran
organik. Mayoritas sungai yang terdapat
di kota padat penduduk seperti di pulau
Jawa cenderung lebih tercemar oleh bakteri
coliform dan fecal coli.
Keberadaan bakteri fecal coli tersebut
menunjukkan telah terjadinya pencemaran
tinja pada sungai-sungai tersebut.
Limbah cair yang berasal dari rumah
tangga ternyata juga menjadi penyumbang
terbesar menurunnya kualitas air di
wilayah DKI Jakarta. Dari keseluruhan
jumlah air buangan di Jakarta yang mencapai
1.316.113 meter per kubik, 75
persennya berasal dari limbah rumah
tangga. Dapat disimpulkan besarnya
angka untuk jumlah sarana sanitasi dasar
di atas tidak dibarengi kualitas yang
memadai untuk mencegah pencemaran
limbah domestik terhadap lingkungannya.
Akibat lainnya, diare menjadi penyebab
kedua terbesar kematian balita di
Indonesia, yaitu 46 per 1.000 kelahiran
hidup dan penyebab ketiga terbesar pada
kematian bayi, yaitu 32 per 1.000 kelahiran
hidup. Selain itu, berdasarkan studi
yang dilakukan Indonesia Sanitation
Sector Development Program (ISSDP),
buruknya kualitas air baku akibat ren-
�� SEPUTAR ISSDP ��
Menuju "Konferensi Sanitasi Indonesia 2007"
Tantangan Permasalahan Sanitasi:
Keterpaduan Seluruh Stakeholders
Membentuk Komitmen Bersama
Percik 31
Juli 2007
Kepala Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah Bappenas, Nugroho Tri Utomo saat diskusi
Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Konferensi Sanitasi Nasional 2007 di arena
pameran Indowater 2007. Foto: Sekretariat ISSDP.
dahnya penanganan sanitasi, menyebabkan pelanggan PDAM
harus mengeluarkan biaya 25 persen lebih mahal untuk pembayaran
rekening tagihannya.
Bahkan daerah miskin perkotaan seperti di Jakarta, air baku
yang telah tercemar menyebabkan masyarakat miskin harus
mengeluarkan uang 5-10 persen lebih besar untuk membeli air.
Harga yang dikeluarkan masyarakat miskin tersebut ternyata
lebih mahal dibandingkan harga yang harus dikeluarkan
masyarakat yang tinggal di daerah kaya bahkan di negara maju
sekalipun (Laporan Pembangunan Manusia 2006, UNDP).
Berkaitan hal tersebut, para stakeholders sanitasi harus
mulai melakukan upaya bersama mempercepat kinerja pembangunan
sektor sanitasi. Upaya tersebut dapat diawali melalui
forum yang mempertemukan seluruh stakeholders sanitasi dan
merancang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi
berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan
sanitasi. Pada forum ini para stakeholders dapat duduk
bersama mendiskusikan berbagai permasalahan dan tantangan
dalam pembangunan sanitasi.
Menyadari hal tersebut, pemerintah bersama stakeholders
terkait berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Sanitasi
Nasional pada Agustus 2007. Adapun harapan yang ingin dicapai
dari penyelenggaraan konferensi ini adalah meningkatnya
profil sektor sanitasi di Indonesia. Sebagaimana kita sadari
bersama isu sanitasi menempati urutan rendah dalam wacana
diskusi di masyarakat dan sebagian besar pengambil keputusan.
Isu politik, ekonomi, dan hiburan menempati urutan teratas
dalam isu-isu yang paling menarik. Karena itu, penyelenggaraan
Konferensi Sanitasi ini, perhatian publik diharapkan tersedot
dan tentu harus ada tindak lanjutnya agar isu sanitasi tetap
menjadi perhatian publik.
Menghasilkan rumusan tindakan-tindakan yang perlu
segera dilaksanakan dalam rangka pembangunan sanitasi.
Kondisi sanitasi yang buruk di Indonesia saat ini merupakan
akumulasi dari kelalaian selama ini dalam pembangunan sanitasi.
Dan tentunya kondisi ini hanyalah suatu rangkaian bom
waktu yang mungkin akan meledak secara bersamaan di sebagian
besar kawasan di Indonesia. Untuk mencegah musibah
yang lebih besar tentunya perlu dilakukan langkah-langkah
nyata yang harus segera dilakukan dengan pemikiran yang
terencana dan terukur.
Menjadi suatu forum pertukaran informasi dan pengalaman
dalam pembangunan sanitasi bagi seluruh stakeholders. Masih
belum jelasnya koordinasi dalam pembangunan sektor sanitasi
menyebabkan banyaknya program-program sanitasi yang berjalan
sendiri-sendiri. Temuan-temuan berharga dari suatu program
atau para pengelola kegiatan sanitasi seringkali berdiri
sendiri dan tidak diketahui para stakeholders lainnya. Padahal
mungkin saja temuan-temuan tersebut merupakan salah satu
kunci keberhasilan untuk suatu program atau kegiatan sanitasi
yang sedang dilakukan.
Terbangunnya komitmen kerjasama antarstakeholders
dalam pembangunan sanitasi. Belum adanya kerjasama yang
baik antara stakeholders dalam pembangunan sanitasi bisa jadi
karena belum adanya komitmen bersama yang mengikat para
stakeholders. Selama ini mungkin perbedaan yang ada hanya
sekedar siapa yang menyelenggarakan kegiatan, padahal tujuan
dan kepentingannya sama, yaitu mengembangkan sektor sanitasi
demi kesejahteraan masyarakat. Adanya persamaan inilah
yang harusnya diterjemahkan sebagai komitmen bersama para
stakeholders.
Berbagai macam argumen yang kuat tentang pentingnya
pembangunan sanitasi akan sia-sia tanpa komitnmen politis
yang memaksa para pengambil keputusan untuk melaksanakannya.
Kegiatan dan program sanitasi yang baik hanya merupakan
rangkaian dari suatu kebijakan yang diambil para pengambil
keputusan.
Konferensi yang direncanakan ini akan mengusung sebuah
tema besar, yaitu "Mobilisasi Sumber Daya untuk Peningkatan
Pembangunan Sanitasi". Tema besar ini dipilih karena seringkali
minimnya anggaran dan lemahnya sumberdaya manusia
dijadikan alasan dalam pelaksanaan suatu pembangunan sanitasi
yang tidak mememadai. Pada konferensi ini akan melibatkan
berbagai stakeholders sanitasi dari unsur pemerintah,
perguruan tinggi, lembaga donor, sektor swasta, media massa,
dan delegasi negara-negara tetangga. �� Sekretariat ISSDP
�� SEPUTAR ISSDP ��
32 Percik
Juli 2007
Contoh salah satu MCK dengan kondisi yang memprihatinkan akibat
kurangnya dana operasi. Foto: Istimewa.
Permasalahan seputar air minum dan penyehatan lingkungan
(AMPL) secara sadar maupun tidak, akan
dirasakan masyarakat di berbagai pelosok negeri. Ini
perlu perhatian dan penanganan serius terutama bagi penentu
kebijakan di daerah.
Berbagai permasalahan terungkap saat Lokakarya Penyusunan
Strategi Komunikasi AMPL di Kebupaten Kebumen,
Jawa Tengah, 13-24 Juni 2007, di Hotel Candisari Kebumen.
Lokakarya yang digelar Pokja AMPL Kabupaten Kebumen
dihadiri unsur Bappeda, PU, PMD, Dinkes, camat, kepala desa,
LMD, dan pelaku media. Secara bebas mereka menyuarakan
persoalan sektor AMPL dan tantangan komunikasi.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten
Kebumen Suroso memaparkan, dalam kurun waktu dua tahun,
Kebumen telah kehilangan enam titik mata air yang berpotensi,
yaitu dari 36 titik ditahun 2006 menjadi 22 titik di tahun 2007.
Permasalahan ini semakin dipertegas Kepala Bappeda Arief
Irwanto yang menyatakan hilangnya sumber mata air diikuti
penurunan kualitas air permukaan akibat limbah industri dan
domestik. "Hilangnya titik mata air merupakan kondisi yang
sedang menjadi perhatian kami," ungkapnya.
Kenyataan ini kerap tidak mendapat perhatian kalangan
luas, terutama pengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena
informasi tidak terkomunikasikan sehingga kurang diketahui
kalangan luas, masyarakat yang kurang mengerti permasalahan,
serta pengambil kebijakan yang kurang mendapat informasi
mendalam tentang persoalan yang sesungguhnya.
Pentingnya Strategi Komunikasi
Persoalan kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak
berfungsinya sarana AMPL, dan berbagai persoalan lain
semakin meningkat akibat buruknya mekanisme komunikasi
antarpihak disamping persoalan teknis, regulasi dan pendanaan.
Keengganan berkomunikasi kemudian mengakibatkan
timbulnya persoalan-persoalan baru dalam pengelolaan AMPL.
Lemahnya interaksi komunikasi antara masyarakat dan
pengambil keputusan menimbulkan rasa frustasi di masyarakat.
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan AMPL kadangkala
ditanggapi setengah hati. Pemangku kepentingan harus diidentifikasi
agar aspirasi tersampaikan kepada orang yang tepat.
Untuk mendapatkan dukungan dari legislatif, informasi AMPL
harus dikemas secara jelas dan konsisten.
Terungkap ketertarikan seorang anggota dewan terhadap isu
AMPL. "Saya sekarang benar-benar jatuh cinta sama AMPL,
saya akan berjuang untuk peningkatan anggarannya," ungkap
Dian Lestari, anggota DPRD Kabupaten Kebumen.
Rencana Kerja Pokja AMPL Kabupaten dan Dukungan
WASPOLA
Bila menginginkan AMPL menjadi prioritas pembangunan,
maka berbagai persoalan harus diselesaikan secara tuntas.
Dalam konteks inilah WASPOLA memfasilitasi lokakarya yang
bertujuan mengembangkan pemahaman penerapan strategi
komunikasi, menjajaki kebutuhan dan identifikasi persepsi,
sikap dan perilaku stakeholders, dan menyusun rancangan
implementasi strategi komunikasi.
Selain materi dasar komunikasi disampaikan juga strategi
penanganan media (media handling), pemetaan kelompok strategis,
manajemen komunikasi dan desain program komunikasi.
Setidaknya dalam lokakarya ini, terlihat adanya peningkatan
pemahaman peserta terhadap pentingnya strategi komunikasi
untuk mempengaruhi pihak luas. Terlihat dari rencana kerja
yang disusun masing-masing kelompok kecamatan.
Mempublikasikan kekeringan di desa, melakukan pertemuan
dengan legislatif, mengembangkan teater rakyat sebagai media
komunikasi, dan sebagainya. �� Dormaringan HS
�� SEPUTAR WASPOLA ��
Percik 33
Juli 2007
PENGUATAN STRATEGI
KOMUNIKASI
di Kabupaten Kebumen
Peserta Lokakarya dalam salah satu sesi permainan kelompok.
Foto: Dorman.
Adalah Gaylord Nelson, senator Amerika Serikat, yang
pada 22 April 1970 memproklamasikan Hari Bumi
(Earth Day) sebagai ungkapan kekhawatirannya terhadap
semakin kotor dan tercemarnya bumi akibat ulah manusia.
Ide ini kemudian ditanggapi serius sehingga pada Konferensi
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai lingkungan
hidup yang diselenggarakan 5 Juni 1972 di Stockholm, ditetapkanlah
tanggal konferensi tersebut sebagai Hari Lingkungan
Hidup Sedunia. Indonesia juga ikut terlibat dalam konferensi
tersebut yang menghadirkan Prof. Emil Salim yang saat itu
menjabat sebagai Kepala Bappenas.
Tujuan penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup adalah
untuk memperdalam kesadaran publik dalam memelihara dan
meningkatkan lingkungan serta tidak memberikan efek-efek
negatif atas lingkungan.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2007 di Indonesia
Bencana alam yang seperti tak henti melanda bangsa
Indonesia menuntut kesadaran kita akan arti pentingnya
pelestarian lingkungan. Karena itu, Peringatan Hari Lingkungan
Hidup 2007 memetik tema "Iklim Berubah, Waspadalah
Terhadap Bencana Lingkungan!".
�� Tepat 5 Juni 2007, di Istana Negara, peringatan dipimpin
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden
menekankan sebagai negara kepulauan, pemanasan global
bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Selanjutnya Presiden meminta masyarakat Indonesia
untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan
bersama-sama dengan masyarakat dunia. Seperti
peringatan tahun sebelumnya, kepada para "pahlawan
lingkungan", Presiden memberikan penghargaan berupa
Kalpataru dan Adipura.
�� Kementerian Negara Lingkungan Hidup menggelar Pekan
Lingkungan Indonesia 2007. Berbagai kegiatan dilaksanakan
termasuk pameran yang digelar di Jakarta
Convention Center dan berbagai perlombaan seperti lomba
kreasi barang bekas, melukis lingkungan, melukis poster,
dan detektif lingkungan di Suaka Marga Satwa Muara
Angke, Jakarta Utara.
�� Sementara di Kantor KLH sendiri ratusan siswa dari berbagai
sekolah se-Jakarta berunjuk kebolehan dalam lomba
mendesaian website, poster, animasi, grafis, pemprogramer
komputer, pembuatan video klip dan lomba mengarang
bertema lingkungan hidup yang dikemas dalam
bentuk ajang kreasi siswa 2007.
�� Masyarakat Bali Barat memperingati Hari Lingkungan
secara ritual berupa pembersihan laut. Kegiatan dilakukan
sebagai pelengkap kegiatan pembersihan pantai dan
terumbu karang, khususnya dari ancaman mahkota
berduri (acanthaster plancii).
�� Para aktivis lingkungan di sejumlah daerah mendesak
Pemerintah mengambil langkah-langkah konkret penyelamatan
lingkungan. Seperti di Pontianak, Kalimantan Barat,
mereka meminta Pemerintah menghentikan berbagai
kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan.
�� Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik
Lingkungan (BP-HMJTL) Universitas Trisakti didukung
WWF (World Wide Fund), GloW. Alliance (Global
Warming Alliance), dan Greenpeace menyelenggarakan
"6th Trisakti Environmental Fair 2007". Gelaran ini dimeriahkan
serangkaian kegiatan seperti, pendidikan dan
pelatihan (diklat) ISO 14001, pameran lingkungan, lomba
fotografi, uji emisi, dan ajang kreatifitas lainnya. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
Percik 34
Juli 2007
"Iklim Berubah, Waspadalah Terhadap Bencana Lingkungan!"
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2007
Longsor mudah terjadi karena kurang ditopang akar pepohonan.
Foto: Bowo Leksono.
Empat miliar tahun lebih, bumi yang manusia pijak tercipta.
Planet bumi terbentuk dari kumpulan gas dan plasma
panas sampai kemudian ada kehidupan di atas muka
bumi. Berbagai makhluk hidup mendiaminya, termasuk manusia.
Demikian catatan ilmiah tertoreh.
Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dikaruniai akal
yang mampu membangun peradaban. Karena itu, nasib bumi
bergantung pada kemauan dan kehendak bebas manusia itu
sendiri.
Bagaimana manusia mampu bertahan dan meneruskan
eksistensinya? Sangat ditentukan keberhasilan manusia dalam
memelihara tempat tinggalnya. Jika Bumi hancur, dipastikan
tamat pula riwayat peradaban manusia beserta segala jenis
kehidupan di muka bumi ini.
Seperti halnya manusia, semakin tahun usia bumi semakin
tua. Sementara selama sekian abad lamanya, manusia cenderung
memanfaatkan bumi. Bukan merawat apalagi
melestarikannya.
Dua tahun terakhir, isu pemanasan global (global warming)
mencuat. Ditandai mencairnya es di bagian kutub bumi ini.
Inilah penyebab berbagai bencana alam termasuk merajalelanya
jenis penyakit seperti TBC dan flu burung.
Menurut para ahli, sudah 40 persen es di kutub selama 40
tahun mencair. Diperkirakan 50 hingga 70 tahun lagi daratan
yang dihuni manusia di planet bumi ini akan tenggelam. Proses
ini semakin cepat dengan ketidakperdulian penghuninya. Ini
bukan lagi masalah individu atau masalah satu-dua negara.
Nasib bumi adalah tanggung jawab seluruh penduduk dunia.
Untuk apa ada ulang tahun bumi? Untuk apa manusia setiap
22 April memperingati sebagai Hari Bumi? Jelas bukan seremonial
semata yang diperlukan bumi untuk kelangsungan hidup
manusia. Tapi tindakan nyata dari kesadaran manusia akan
nasib tempat mereka hidup dan melangsungkan keturunan.
Oleh karena itu, sangat tepat apabila pada Hari Bumi, manusia
merenungkan kembali perjalanan bumi dan bagaimana
nasib planet yang memberi kehidupan bagi makhluk bernama
manusia. Peringatan Hari Bumi sebagai momentum sejarah
jelas ditujukan agar umat manusia ingat bahwa kita hanya
punya satu planet yang bisa didiami.
Lepas dari sejarah bumi, tidak akan berarti apa pun. Karena
yang terpenting bagaimana umat manusia menjaga dan
bersegera menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dan menjadikan
Hari Bumi setiap hari agar ingatan dan kesadaran kita
untuk generasi mendatang.
Bumi sudah sangat tua. Bahkan manusia sendiri sudah bisa
memperkirakan kehancurannya. Akankah kehancuran planet
yang kita cintai ini lebih cepat karena ulah kita sendiri?
Sepertinya kita perlu menunduk sekejap bagaimana nasib anakcucu
kita kelak.
Sejarah Hari Bumi
“Saya prihatin melihat masalah lingkungan tidak menjadi
isu dalam dunia politik Amerika. Rakyat prihatin, tetapi para
politikus tidak.”
Demikian bunyi sebagian kalimat pidato Senator Wisconsin,
Gaylord Nelson pada tahun 1969 di Seattle, Amerika Serikat.
Saat itu, ia mengusulkan agar diberlakukan secara nasional apa
yang disebut teach in, yaitu sesi kuliah tambahan yang membahas
tema-tema kontroversial yang sedang hangat, khususnya
tema lingkungan hidup.
Gagasan Nelson mendapat dukungan luar biasa dari
masyarakat sipil. Inilah embrio lahirnya Hari Bumi. Karena
setahun kemudian tepatnya 22 April 1970, jutaan orang turun
ke jalan, berdemonstrasi memadati Fifth Avenue, New York.
Tidak kurang 1500 perguruan tinggi dan 10 ribu sekolah berpartisipasi
berunjuk rasa di New York, Washington, dan San
Fransisco.
Majalah Time menulis sekitar 20 juta orang turun ke jalan
pada hari itu, bersama-sama mencanangkan Hari Bumi dan
menyerukan protes untuk memulai sebuah "revolusi hijau".
Peringatan Hari Bumi pertama kali pada tahun 1970 dinilai
merupakan puncak kejayaan gerakan lingkungan hidup era
1960-an.
Fenomena gerakan Hari Bumi pertama kali Amerika Serikat
tersebut, lahirlah berbagai kelompok besar pelestari lingkungan
hidup, antara lain Environmental Action (di Washington, 1970),
kelompok Greenpeace (kelompok pelestari lingkungan yang
dikenal radikal dan militan, lahir pada 1971), Environmentalist
�� SEPUTAR AMPL ��
Percik 35
Juli 2007
REFLEKSI
HARI BUMI
Keseimbangan alam mutlak diperlukan. Dan manusia sangat
berperan di dalamnya. Foto: Bowo Leksono.
for Full Employment (kelompok penentang
industrialisasi, lahir 1975),
Worldwatch Institute (pusat penelitian
dan studi yang mengumpulkan berbagai
informasi ancaman lingkungan global,
1975), dan masih banyak lagi kelompok
pemerhati lingkungan yang lain.
Berbagai analisa menyebutkan ledakan
ini muncul karena bergabungnya
generasi pemrotes (sebagian terbesar
kalangan pelajar, mahasiswa, dan sarjana)
yang dikenal sebagai motor gerakan
anti perang dan pembela hak-hak sipil
yang radikal dengan aktifis lingkungan
tahun 1960-an.
Gerakan yang monumental ini menurut
Nelson, yang meninggal pada 4 Juli
2005 di usia 89 tahun, sebagai "ledakan
akar rumput yang sangat mencengangkan".
Tak salah bila Nelson disebut
sebagai Bapak Hari Bumi Internasional.
Dan hingga saat ini, setiap 22 April,
negara-negara di seluruh dunia memperingatinya.
Rangkaian Peringatan Hari Bumi di
Berbagai Pelosok Negeri
�� Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) mengadakan serangkaian
acara berupa aksi kreatif
sahabat WALHI, seminar nasional,
dan jambore nasional. WALHI juga
menyerukan "jeda tebang" untuk
menghentikan sementara eksplorasi
dan penggundulan hutan yang
membawa bencana ekologis bagi Indonesia.
�� Pemerintah Kota Bogor bekerjasama
Institut Pertanian Bogor
(IPB) membuat 5.250 lubang
resapan biopori di 21 kelurahan
yang tersebar di enam kecamatan di
Kota Bogor pada 21 April 2007.
Sekitar 4.000 warga dari berbagai
elemen berpartisipasi dalam pembuatan
lubang resapan biopori.
�� Ribuan warga Kota Parigi, Sulawesi
Tengah bersama organisasi massa
dan pemerintah setempat pada 22
April 2007 menggelar Aksi Bersih
Kota.
�� Mahasiswa Fisip Universitas Airlangga
Surabaya melakukan gerakan
moral dan aksi nyata dengan mempercantik
tong-tong sampah di
lingkungan kampus. Sebelumnya,
mereka melakukan aksi bagi-bagi
komik gratis untuk menyerukan
kecintaan terhadap lingkungan.
�� Mahasiswa ITB mengadakan
rangkaian kegiatan berupa penanaman
pohon, pemutaran film
bertema pemanasan global, outbound
menyusuri alam dengan
melakukan proses edukasi, diskusi,
pengambilan data tentang kondisi
lingkungan sekitar; pameran foto
dan poster, pameran produk, dan
workshop, acara musik bagi
lingkungan hidup, dan karnaval.
�� Masyarakat di sepanjang Pantai
Mertasari, Sanur, Bali melakukan
beach clean up sepanjang 9 kilometer.
Kegiatan ini diikuti sedikitnya
3000 warga Denpasar dan sekitarnya
terdiri dari anak-anak sekolah,
masyarakat adat Sanur,
karyawan hotel, restoran, art shop,
NGO's, dan lainnya.
�� Ratusan mahasiswa dari Program
Studi Kehutanan Universitas
Haluoleo (Unhalu) Kendari melakukan
aksi turun jalan membagikan
ratusan bibit pohon pada 21 April
2007. Mereka melalukan long
march dan membagikan ratusan
pohon mahoni, rambutan dan petai
kepada sejumlah pengguna jalan.
�� Mahasiswa Universitas Negeri Musamus
Merauke, Provinsi Papua,
menanam 100 pohon berbagai jenis
sebagai bagian program World
Wildlife Fund (WWF) Indonesia
pada 14 April 2007. Pohon-pohon
tersebut ditanam di lingkungan
kampus mereka.
�� Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten
Ketapang mengadakan serangkaian
kegiatan dan perlombaan.
Kegiatan berupa Kecil Menanam
Dewasa Memanen (KMDM)
dan lomba menanam pohon bagi
anak-anak TK/RA. Disamping itu
digelar lomba mewarnai dan
menggambar bertemakan lingkungan
hidup.
����Sekitar 60 pelajar dan mahasiswa di
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah pada 10 April 2007
melakukan kegiatan penanaman
pohon di sejumlah titik di kota
Palangka Raya. Kegiatan ini terlaksana
atas kerjasama Program
Konservasi Mawas Yayasan BOS,
WWF Indonesia, Mapala Sylva Raya
Unpar, bersama dengan pelajar
yang tergabung dalam Perkumpulan
Orang Borneo, mulai dari pelajar
SD, SLTP, dan SMU. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
36 Percik
Juli 2007
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang,
Banten, patut dibanggakan. Pada kegiatan Kuliah Kerja
Mahasiswa (KKM) tematik tahun ini salah satu pilihan konteks
yaitu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), satu
tema yang masih belum dianggap 'sexy'.
Pada acara Pembekalan Pembimbing dan Peserta KKM,
Senin (25/6), Rektor Untirta Prof. Dr. H. Yoyok Mulyana, M.Ed,
melaporkan ada 66 mahasiswa dan 38 dosen pembimbing yang
hendak disebar ke 76 desa dari 9 kecamatan di Provinsi Banten.
"Diharapkan nantinya mahasiswa dapat menjadi pemicu dalam
penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat," terangnya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir, Kasubdit Persampahan
dan Drainase Bappenas Dr. Oswar Mungkasa mewakili Direktur
Permukiman dan Perumahan Bappenas, Wakil Gubernur
Banten Drs. H.M. Masduki, M,Si, dan WASPOLA.
Dr. Oswar Mungkasa menegaskan bahwa kepedulian pada
AMPL tidak hanya milik pemerintah saja tapi seluruh stakeholder
lainnya. "Ini baru pertama kali, kampus mengangkat tema AMPL
untuk KKM dan semoga menjadi contoh bagi kampus lain di
Indonesia," ungkap anggota Pokja AMPL pusat ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Drs. H.M. Masduki, M, Si
berjanji akan turut memantau dan mengamankan hasil kerja
KKM lewat Pokja AMPL daerah. Wagub pun merasa bangga
dengan kampus yang pertama kali menggunakan AMPL sebagai
tema KKM.
"Mahasiswa Untirta harus menjadi lokomotif atau pelopor
pembangunan AMPL di masyarakat," jelas Masduki. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
Percik 37
Juli 2007
UNTIRTA ANGKAT TEMA AMPL
Dalam rangka mendukung dan persiapan
Program Nasional PAMSIMAS
(Penyediaan Air Minum Berbasis
Masyarakat), pada 18-23 Juni 2007,
Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri
menyelenggarakan Orientasi MPA/
PHAST (Metodology Participatory Assessment/
Participatory Hygiene and Sanitation
Transformation) di Makassar,
Sulawesi Selatan.
Peserta orientasi berasal dari Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo,
Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten
Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten
Bualemo, dan Kabupaten Banjar di
mana setiap provinsi dan kabupaten
diikuti 4 peserta yang terdiri dari unsur
Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat,
Bappeda, Dinas PU/Cipta Karya dan
Dinas Kesehatan.
Masalah air minum dan penyehatan
lingkungan masih menjadi persoalan bagi
masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok
daerah. Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah untuk mendorong
pembangunan di bidang AMPL diantaranya
melalui PAMSIMAS.
Keberlanjutan pembangunan AMPL
dipengaruhi beberapa aspek antara lain
keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan
proyek. Namun berdasarkan
pengalaman sebelumnya, salah satu
kendala dalam pelaksanaan program
adalah lemahnya kemampuan aparatur
pemerintah dalam memfasilitasi keterlibatan
masyarakat .
Melalui orientasi ini panitia penyelenggara
bermaksud memperkenalkan
MPA/PHAST sebagai piranti assesments
dan meningkatkan kemampuan peserta
memfasilitasi penerapan MPA/PHAST
dalam perencanaan, pemantauan, dan
evaluasi pembangunan air minum dan
penyehatan lingkungan.
Kunjungan lapangan dilakukan ke 3
desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi
Selatan. Di setiap desa yang dikunjungi,
para peserta berperan sebagai fasilitator
untuk menerapkan perangkat MPA/
PHAST yang telah dipelajari sebelumnya
di dalam kelas untuk mendapatkan gambaran
eksisting sarana air bersih dan sanitasi
di desa kunjungan. �� FN
Orientasi MPA/PHAST
dan Penerapannya dalam Perencanaan
Wakil Gubernur Banten Drs. H.M. Masduki, M.Si saat
membuka acara. Foto: Bowo Leksono.
Pameran dan seminar bertaraf internasional digelar di
Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada 20-22 Juni
2007. Ada empat industri pameran yang dikemas dalam satu
penyelenggaraan dan masing-masing saling terkait. Satu diantaranya
bidang industri pengelolaan air dan limbah air (Indo
Water).
Pameran Indo Water 2007 dibuka Menteri Pekerjaan Umum
yang diwakili Dirjen Ciptakarya Ir. Agus Widjanarko, MIP.
Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum banyak menyinggung
peran PDAM dalam menyediakan air baku bagi
masyarakat.
"Berdasarkan peraturan yang ada, ke depan PDAM tidak
bisa lagi melakukan monopoli dalam penyediaan air bagi
masyarakat. Siapa pun boleh berperan, baik dari kalangan masyarakat,
koperasi, maupun badan usaha," tutur Agus. Untuk
itu, lanjutnya, PDAM harus profesional dan mampu mengembangkan
manajerial agar bisa bersaing.
Para peserta pameran yang banyak menyajikan alat yang
berhubungan dengan pengelolaan air. Ini satu bukti peran dunia
usaha dalam industri pengelolaan air yang nantinya akan berguna
bagi kepentingan masyarakat.
Tak ketinggalan, Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan) bersama WASPOLA dan Pokja
Gorontalo turut unjuk gigi di pameran besar tersebut.
Pengunjung dimanjakan dengan berbagai seminar dan diskusi
interaktif. Kelangkaan air baku dan ketersediaan sanitasi
untuk masyarakat tampaknya terus menjadi isu penting di
negeri ini.
Dialog interaktif bertajuk "Kemana Air Bersihku" digelar
dengan menghadirkan duta lingkungan yang juga seorang
penyanyi, Nugie, Ketua Perpamsi Ir. Marju Kodri, nara sumber
dari BPSPAM dan LAPI ITB dengan moderator Oswar
Mungkasa, Pemimpin Redaksi Majalah Percik.
Tak ketinggalan Pokja AMPL, ISSDP, dan WASPOLA menggelar
Diskusi Dalam Rangka Sosialisasi Rencana Pelaksanaan
Konferensi Sanitasi Nasional 2007 yang terbuka bagi media
massa dan umum. Menampilkan pembicara Kepala Sub
Direktorat Air Minum dan Air Limbah Bappenas Ir. Nugroho Tri
Utomo.
Ada Apa dengan Sanitasi di Indonesia
Sebenarnya ada apa dengan sanitasi di Indonesia hingga
direncanakan pada akhir Agustus 2007 digelar Konferensi
Sanitasi Nasional tingkat menteri? Dan ternyata tidak ada apaapa,
artinya dari dulu kita tidak perduli dengan yang namanya
sanitasi.
"Di Indonesia, sanitasi masih dianggap urusan pribadi.
Padahal sampai hari ini 20 juta rakyat Indonesia masih buang
air besar (BAB) sembarangan," ungkap Nugroho. Karena itu,
lanjutnya, mengapa begitu tinggi angka diare di Indonesia, bahkan
tertinggi di Asia.
Menurut Nugroho, mengapa sanitasi selama ini tidak tertangani
dengan baik, karena belum mendapat prioritas dari
berbagai pihak. "Kita tidak cukup punya keinginan dan komitmen
untuk membangun sanitasi yang baik," tuturnya.
Di akhir diskusi, para peserta dipersilahkan memberi
masukan terhadap isu yang akan disajikan dalam konferensi
mendatang dengan cara menuliskan pada selembar kertas yang
kemudian ditempel pada selembar kain.
Sebelum diskusi seputar sanitasi, digelar pula diskusi tentang
"Pengolahan Air di Rumah Tangga". Hadir pada acara tersebut,
Zainal I. Nampira, Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air
Depkes, Deputy Project Director & Community Mobilization
Rieneke Rolos, dan Cognizant Technical Officer USAID Irma
Setiono.
Menurut Rieneke Rolos, pengolahan air minum di rumah
tangga itu mempunyai masalah yang kompleks yaitu berkenaan
dengan ketidaktahuan bagaimana mengolahnya. "Kuncinya ya
secara terus-menerus menginformasikan dan memberi pemahaman
tentang pengolahan air minum yang baik," ujarnya. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
Pameran Indo Water 2007
Menggelar Berbagai Seminar dan
Diskusi Seputar AMPL
38 Percik
Juli 2007
Dialog interaktif bertajuk “Kemana Air Bersihku” di pameran
Indowater 2007 menghadirkan penyanyi dan
Duta Lingkungan Hidup, Nugie. Foto: Bowo Leksono.
Departemen Kesehatan RI baru-baru ini menggelar
Pertemuan Konsultasi Teknis Program Lingkungan Sehat
dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun
2007 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan
berlangsung dari 12-15 Juni 2007.
Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen dalam menyatukan
langkah yang terkoordinasi dan sinergis baik pusat,
provinsi dan kabupaten/kota, serta UPT Ditjen PP&PL dalam
mengimplementasikan perencanaan yang strategis, terfokus
serta pencapaian sasaran dan target yang jelas, terukur serta
nyata dalam penyelenggaraan program lingkungan sehat 2008.
Dalam sambutan pembukaan, Gubernur Sulawesi Selatan
yang diwakili Asisten II mengatakan, pihaknya menyambut baik
pertemuan yang diselenggarakan di Kota Makassar. "Dipilihnya
Kota Makassar tentu bukan tanpa alasan, karena kota ini adalah
salah satu kota metropolitan yang terus dipantau kebersihannya,"
ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal PP & PL Dr. I Nyoman
Kandun, MPH, menjelaskan pengertian sehat, seperti saat WHO
dibentuk tahun 1988 bahwa sebetulnya sehat itu menyangkut
jasmani, rohani dan sosial. "Bahkan manusia itu harus hidup
sehat dan harmoni dengan lingkungannya," jelasnya.
Pada dasarnya, lanjut Nyoman, pembangunan kesehatan
merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dan merupakan investasi
dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Pertemuan nasional itu menghadirkan nara sumber antara
lain Dirjen Bina Bangda Depdagri, Bappenas, dan Walikota
Bontang sebagai walikota yang dianggap berhasil dalam mewujudkan
Program Kota Sehat.
Diharapkan hasil pertemuan memberikan manfaat untuk
penyelenggaraan program kesehatan yang lebih baik. Tahun
depan rencananya pertemuan serupa digelar di Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo. �� BW
Upaya Pemerintahan Kota Makassar
dalam mewujudkan Makassar sebagai
Kota Sehat tampaknya terus diusahakan.
Saat ini, kota yang terletak di pantai
barat Pulau Sulawesi dengan penduduk
lebih dari satu juta jiwa itu masih
jauh menyandang predikat Kota Sehat.
Kegagalan Makassar memperoleh
penghargaan Adipura tahun ini adalah
satu bukti bahwa Pemerintah Kota
bersama masyarakatnya harus bersinergi
dan bekerja keras mewujudkan kotanya
menjadi kota yang didambakan.
Secara konkret, tidak banyak ditemukan
sudut-sudut kota yang nyaman
dipandang mata. Lalu lintas pun masih
terlihat semrawut. Tampaknya, Makassar
yang menitikberatkan pada pembangunan
sektor maritim dan perdagangan dalam
penataan kota, harus memperhatikan
fungsi lingkungan.
Ketua Forum Kota Bersih Makassar Dr.
dr. Noer Bahry Noor memaparkan dalam
mewujudkan Makassar menjadi Kota Sehat,
tidak hanya perubahan secara fisik. "Tapi hal
terpenting adalah perubahan pola pikir
masyarakatnya," ungkapnya.
Pengertian Kota Sehat seperti dirumuskan
Departemen Kesehatan, adalah
suatu kota yang secara terus menerus
berupaya meningkatkan kualitas lingkungan
fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan
potensi masyarakat agar dapat
memaksimalkan seluruh potensi kehidupan
baik secara bersama maupun
mandiri. �� Bowo Leksono
�� SEPUTAR AMPL ��
Percik 39
Juli 2007
Pertemuan Konsultasi Teknis Program
Lingkungan Sehat dan Evaluasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2007
Makassar Menuju Kota Sehat
Dirjen PP&PL Dr I Nyoman Kandun, MPH sedang memberi sambutan.
Foto: Bowo Leksono.
P ada tanggal 23 Agustus 2006
telah ditandatangani Nota Kesepahaman
Penyediaan Air Bersih di
Nusa Tenggara Timur antara Deputi
Sarana dan Prasarana Bappenas,
Gubernur NTT, Bupati Alor, dan Bupati
Ende. Nota Kesepahaman ini
pada intinya mencakup kesepakatan
pihak terkait untuk mendukung
penyediaan air bersih di Kabupaten
Alor dan Kabupaten Ende melalui
perpanjangan kegiatan ProAIR di
NTT pada tahun 2006-2008.
Untuk itu, tersedia dana hibah
dari Kfw Jerman sebesar 2,3 juta
Euro untuk kegiatan pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi,
termasuk kegiatan penyiapan masyarakat dan peningkatan
kapasitas aparat pemda. Pemda Alor dan Ende menyiapkan
dana pendamping 10 persen dari
dana hibah diluar dana administrasi.
Sebagai tindak lanjut, pada
tanggal 28 Mei-1 Juni 2007 dilaksanakan
kegiatan kunjungan
lapangan dengan agenda penyerahan
Nota Kesepahaman dan
meninjau kemajuan pelaksanaan
pekerjaan.
Pada kesempatan itu Tim
(Bappenas, Depkes, dan Bangda
Depdagri) berkesempatan bertemu
langsung dengan Gubernur
NTT dan Bupati Alor. Hasil peninjauan
menunjukkan pelaksanaan pekerjaan masih dalam
taraf pengumpulan dana pemeliharaan dari masyarakat dan
penyiapan DED. �� OM
S ebagai bagian dari pengelolaan data AMPL, pada Selasa, 29
Mei 2007 diadakan Lokakarya Data AMPL sehari di
Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Lokakarya ini
adalah amanat dari proses penyusunan Renstra AMPL
Kabupaten Bangka dalam kerangka penyediaan acuan data
dasar. Hadir dalam fasilitasi ini adalah stakeholder AMPL daerah
seperti Bapedalda, Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan,
Dinas PMD, Camat, dengan fasilitasi dari Bappeda Kabupaten
Bangka dibantu tim Waspola dan Pokja AMPL.
Pembukaan Lokakarya disampaikan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka. Diamanatkan dalam pembukaannya antara
lain penekanan arti penting pengelolaan data bagi perencanaan
pembangunan. Pengelolaan data yang buruk akan mempengaruhi
perencanaan yang buruk, akibatnya proses pembangunan
yang salah arah. Hal ini sesuai prinsip garbage ingarbage
out.
Pada bagian selanjutnya adalah diskusi partisipatif untuk
identifikasi pengeloaan data. Diskusi dibagi dalam 2 kelompok,
yaitu Kelompok Dinas dan Kelompok Kecamatan. Sebagai
bahan diskusi adalah hasil pengumpulan data dari tiap desa di 8
kecamatan mengenai kondisi AMPL di daerah tersebut. Instrumen
sederhana dengan menggunakan metode registrasi ini
menjadi bahan pemicu dalam mengidentifikasi pengelolaan
data eksisting.
Sesi selanjutnya mengenai penjelasan MDG's sektor air
minum dan penyehatan lingkungan. Dalam sesi ini dikemukakan
indikator MDG's AMPL, penggunaan basis data, serta
contoh penghitungan data di Kabupaten Bangka.
Kemudian diskusi mengenai rumusan kebutuhan indikator
data apa saja yang perlu dikembangkan untuk Kabupaten
Bangka sendiri. Masing-masing dinas menjabarkan data eksisting
yang dimiliki serta kemungkinan pengembangan. Ditemukan
beberapa indikator tumpang tindih antardinas serta
belum jelasnya tugas dan fungsi tiap institusi (who's doing
what?).
Beberapa usulan yang dikembangkan dalam hasil diskusi ini
antara lain; a) Membangun clearing house untuk data di tingkat
kabupaten. Instansi yang cukup strategis dalam hal ini adalah
Bappeda. Clearing house akan berperan dalam hal mengelola
arus lalu lintas data antarinstansi (agent of interexchange). Untuk
itu diperlukan program database untuk membantu fungsi
ini. b) Selain itu, juga diusulkan untuk dikembangkan dalam forum
Pokja AMPL Daerah dalam pengaturan kategorisasi dan klasifikasi
data yang dikelola masing-masing dinas. c) Kesepakatan
lainnya adalah menindaklanjuti lokakarya data ini dalam pertemuan
yang membahas pengelolaan data yang lebih detil. �� GTM
�� SEPUTAR AMPL ��
40 Percik
Juli 2007
Penyerahan Nota Kesepahaman dan
Kunjungan Lapangan ProAIR
Lokakarya Pengelolaan Data AMPL Kab. Bangka
Penyerahan Nota Kesepahaman kepada Gubernur NTT.
Foto: Sutrisno
S ebuah prestasi yang membanggakan kembali tertoreh. Kali
ini datang dari wilayah Jawa Timur. Salah satu kecamatan
di Kabupaten Lumajang, yaitu Kecamatan Gucialit, masyarakatnya
berhasil menorehkan prestasi sebagai kecamatan yang 100
persen telah memiliki dan menggunakan sarana sanitasi jamban.
Sehingga masyarakatnya terbebas dari BAB (buang air
besar) sembarangan.
Prestasi ini ditandai dengan "Deklarasi Kecamatan Gucialit
Sebagai Kecamatan 100 Persen Masyarakat Telah Memiliki dan
Menggunakan Sarana Sanitasi Jamban" di Desa Dadapan, pada
21 Mei 2007 lalu. Pada acara deklarasi itu, hadir Tim CLTS
Pusat dari unsur Depkes dan Depdagri, disamping Tim CLTS
Provinsi Jawa Timur dan jajaran Muspida Kabupaten
Lumajang.
Keberhasilan masyarakat Gucialit tidak terlepas dari program
CLTS (Community Led Total Sanitation). CLTS merupakan
salah satu metode pemberdayaan untuk merubah perilaku
masyarakat yang diprakarsai dan dipimpin masyarakat
sendiri tanpa subsidi dari Pemerintah.
Metode ini merupakan salah satu metode yang dikembangkan
di Kabupaten Lumajang sejak tahun 2005, sejalan dengan
pelaksanaan Desa Siaga dan Desa Sehat melalui Gebang Mas
yang semuanya bertujuan menciptakan Lumajang Sehat 2007.
Bupati Lumajang H. Achmad Fauzi dalam sambutannya
memaparkan, di bidang pemberdayaan, Kabupaten Lumajang
telah memiliki tenaga-tenaga yang telah dilatih sebagai fasilitator
CLTS untuk bisa memfasilitasi masyarakat baik di tingkat
kabupaten maupun kecamatan. "Saya yakin metode CLTS ini
bisa diterapkan bukan hanya untuk memicu jamban, namun
bisa diterapkan di bidang lain," ungkapnya.
Masyarakat Kecamatan Gucialit telah menunjukkan keberhasilan
yang sekaligus menyumbangkan salah satu bentuk partisipasi
dalam mewujudkan Lumajang Sehat 2007. Bupati meminta
kepada masyarakat Lumajang melalui kepala Satker (satuan
kerja) dan camat untuk bersama-sama mewujudkan
Lumajang Sehat 2007. "Cita-cita ini hanya bisa diwujudkan dengan
tindakan nyata dan saya yakin Kabupaten Lumajang akan
menjadi kabupaten sehat," ujarnya. �� BW
Data mengatakan, saat ini, lebih dari
100 juta penduduk Indonesia tidak
memiliki akses terhadap air minum yang
aman. Baru sebagian kecil penduduk
memanfaatkan air bersih dari pipa. Dari
cakupan pelayanan wilayah yang sudah
terdapat akses pipa PDAM (Perusahaan
Daerah Air Minum), baru mencapai 37
persen. Sementara cakupan pelayanan
administrasi hanya sekitar 13 persen.
PDAM kerja bersama BRI (Bank
Rakyat Indonesia) menyediakan kredit
mikro bagi masyarakat yang memerlukan
akses air bersih. Kredit mikro
adalah fasilitas berupa dana tunai untuk
sambungan baru pipa PDAM bagi
masyarakat yang memerlukan. Maksimal
pinjaman sejumlah Rp 3 juta dengan
jangka waktu pengembalian maksimal
dua tahun.
Cara mendapatkan kredit, calon
pelanggan datang ke PDAM untuk
mengisi formulir sesuai persyarakatan
PDAM dan BRI. PDAM dan calon
pelanggan yang memenuhi syarat, dokumennya
diteruskan ke BRI melalui kantor
BRI unit/kecamatan, kantor BRI
kabupaten/kota. Calon pelanggan yang
memenuhi syarat membuka tabungan di
BRI. Kemudian BRI menyetujui permohonan
kredit pelanggan dan BRI
menyetujui mentransfer uang pembayaran
sambungan baru ke rekening PDAM
pada Bank BRI.
Bila permohonan kredit disetujui,
calon pelanggan akan mendapatkan fasilitas
air bersih PDAM sistem paket
lengkap dengan satu kran di halaman
rumah. Penambahan persil atau
tambahan kran di dalam rumah akan
dikenakan biaya tambahan sesuai pengukuran
di lapangan. Bila Anda belum
mengakses air bersih, segera saja mengambil
kredit mikro BRI. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
Percik 41
Juli 2007
Masyarakat Gucialit
Terbebas BAB Sembarangan
Kredit untuk Sambungan Air PDAM
Foto: Bowo Leksono.
S alah satu rangkaian Peringatan
Hari Air Dunia (World Water Day)
tahun ini di tingkat nasional adalah
Pameran Hari Air Dunia 2007 yang digelar
di Kantor Departemen Pekerjaan
Umum, Jakarta. Pameran ini berlangsung
selama tiga hari, 2-4 Mei 2007.
Pameran yang sudah menjadi agenda
tahunan ini diikuti 62 peserta yang membutuhkan
123 stan. Para peserta pameran
datang dari berbagai kelompok, mulai
dari instansi pemerintah, swasta, hingga
organisasi yang bergerak dibidang lingkungan
hidup.
Dalam kesempatan pembukaan pameran,
Direktur Jenderal Sumber Daya
Air Ir. Siswoko, Dlpl, HE, menyampaikan
pesan-pesan Menteri Pekerjaan Umum,
bahwa Hari Air Dunia bagi bangsa Indonesia
bukan untuk sekedar merayakan
atau bersyukur atas rahmat yang diberikan
Tuhan Yang Maha Esa berupa air
yang melimpah di tanah air ini.
"Namun kita sekaligus diingatkan
kembali bahwa kita punya masalah dengan
air. Tahun ini kita diingatkan
kembali, akibat turunnya air di semua
bagian muka bumi berupa hujan yang
tidak merata karena pengaruh iklim yang
sekarang berubah drastis dan turunnya
daya serap air di muka bumi akibat
kerusakan lingkungan yang semakin
menurun. Semua ini mengakibatkan kita
mempunyai masalah kelangkaan air pada
musim kering," papar Siswoko.
Siswoko menekankan saatnya disadari
bersama bahwa Indonesia sudah
mengalami kelangkaan air khususnya di
daerah yang curah hujannya sedikit.
Kelangkaan air menjadi masalah kehidupan
berikutnya sepanjang tahun. "Ketika
jumlah air di sumbernya yang sudah
sangat terbatas ditambah dengan penurunan
kualitas air karena pencemaran diantara
akibat ulah manusia maka semakin
menjadikan air barang langka dan
mahal," tuturnya.
Setelah membuka pameran, Siswoko
berkeliling mengunjungi stan yang berderet
di pelataran Kantor Departemen
Pekerjaan Umum. Salah satu stan adalah
milik Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan) dan
WASPOLA. Turut berpartisipasi di tempat
ini yaitu ISSDP dan Plan Indonesia.
Berbagai produk informasi berkaitan
dengan air minum dan penyehatan
lingkungan tersedia lengkap di stand ini.
"Stan ini menarik karena banyak
informasi yang bisa didapat dari sini.
Tapi saya kira persoalannya bagaimana
Pokja AMPL mesukseskan gagasannya
yaitu dengan semakin banyak daerah di
Indonesia yang membutuhkan yang disentuh,"
kata Sahroel Polantolo, salah
satu pengunjung kepada Percik.
Lebih lanjut, Sahroel menyayangkan
sebagai sebuah lembaga yang mempunyai
banyak informasi dan kegiatan nyata
bagi masyarakat membuka stan yang
kecil. "Sayang ya, tempatnya sempit jadi
kami yang berkunjung untuk mencari
informasi kurang leluasa," katanya.
Hari Air Dunia 2007 sudah memasuki
tahun ke-15 sejak pertama kali didengungkan
pada 1992 oleh PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) yang akhirnya
menetapkan 22 Maret sebagai Hari Air
Dunia. Dan negara-negara PBB di seluruh
dunia memperingatinya setiap tahun.
Berdasarkan kesepakatan para
pemangku kepentingan di tanah air, tema
peringatan tahun ini "Coping with Water
Scarcity" diselaraskan menjadi mengatasi
kelangkaan air, menangani banjir
secara terpadu.
Diharapkan pameran sebagai salah
satu rangkaian peringatan Hari Air
Dunia tidak sekedar seremonial semata.
Saatnya dibutuhkan kesadaran penuh
dari pemerintah dan seluruh masyarakat
bahwa kelangkaan air sudah kita
rasakan. Dan penanganan masalah banjir
yang banyak terjadi di berbagai daerah
juga menjadi tanggung jawab
bersama. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
Pameran Hari Air Dunia 2007
BERHARAP TAK SEKEDAR
SEREMONIAL SEMATA
42 Percik
Juli 2007
Stan Pokja AMPL-WASPOLA di pameran Hari Air Dunia 2007. Foto: Bowo Leksono.
Krisis multidimensi yang terus melanda bangsa Indonesia
berpengaruh kesemua bidang kehidupan, tak terkecuali
kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan. Efek pemanasan
global (global warming) yang menjadi masalah seluruh
dunia adalah salah satunya.
Hal ini terkuak pada acara Pengukuhan Kader Pelestari
Lingkungan dan Duta Lingkungan Hidup Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Minggu malam (22/4), di pelataran Kantor DPP
PKB Jakarta. Gelaran acara ini bertepatan peringatan Hari
Bumi 2007.
Sebelum mengukuhkan, Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) PKB H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si mengatakan,
PKB yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau
(green party) bertekad melalui pintu lingkungan hidup akan
menyelesaikan berbagai krisis bangsa.
Dalam kesempatan itu, penyanyi dangdut Inul Daratista dan
pesinetron Tengku Firmansyah dikukuhkan sebagai Duta
Lingkungan Hidup PKB. "Saya ingin Indonesia hijau kembali,"
tegas Inul usai pengukuhan. Dipenghujung acara diputar film
An Inconvenient Truth, film dokumenter terbaik Oscar 2007,
sutradara Davis Guggenheim.
Wujud dari misi lingkungan partai bersimbol bumi ini dengan
adanya lima juta kader pelestari lingkungan di seluruh
Indonesia yang siap menjalankan tugas-tugas lingkungan.
Mampukah lima juta pelestari lingkungan ini "menghijaukan"
kembali Indonesia? Kita tunggu saja. �� BW
Di Indonesia, kebutuhan air
bersih yang bisa langsung
dikonsumsi dinilai belum memasyarakat.
Sementara tercatat sekitar 22
persen atau 52 juta masyarakat kita
di perkotaan dan perdesaan belum
berkesempatan mengakses air bersih.
Untuk memasyarakatkan berbagai
tawaran teknologi sederhana
berkenaan dengan pengolahan air
minum, telah digelar presentasi dan
diskusi bertema "Sosialisasi Berbagai
Opsi Baru Pengolahan Air
Minum Tingkat Rumah Tangga"
kerjasama antara Departemen
Kesehatan RI, WHO, dan USAID pada
Kamis (19/4), di gedung Ditjen Penyehatan
Lingkungan Depkes, Jakarta.
Direktur Penyehatan Lingkungan Dr
Wan Alkadri, SS, MSc dalam pengantarnya
memaparkan sekitar 90 persen
penduduk Indonesia untuk memperoleh
air minum dengan cara dimasak. "Ini
pandangan lama. Padahal tidak ada jaminan
air minum yang direbus akan terhindar
dari penyakit," katanya.
Sementara itu, Environmental
Health Adviser WHO
Shamsul Huda mengatakan
bahasan manajemen pengolahan
air minum di tingkat
keluarga sejalan dengan salah
satu strategi WHO. "Strategi
ini berupa peningkatan akses
terhadap air bersih yaitu evaluasi
berbagai pilihan teknologi
yang dapat digunakan dalam
penyediaan air minum,"
jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dipresentasikan
beberapa teknologi
pengolahan air minum yang sederhana,
relatif murah dan efektif bagi
masyarakat, seperti air rahmat, aquatabs,
purifier of water (PUR), sodis, dan
model alat filtrasi sederhana. �� BW
�� SEPUTAR AMPL ��
Percik 43
Juli 2007
Berbagai Tawaran Air Siap Konsumsi
5 Juta Pelestari Lingkungan
Siap "Menghijaukan" Indonesia
Presentasi dan diskusi berbagai teknologi pengolahan air
minum di Dekes. Foto: Bowo Leksono.
Pengukuhan Inul Daratista Dan Tengku Firmansyah sebagai Duta
Lingkungan Hidup PKB. Foto: Bowo Leksono.
"M ulai hari ini, kita berharap
tidak ada lagi situ-situ yang
dijadikan realestate atau
perumahan," tegas Menteri Pekerjaan
Umum Djoko Kirmanto dalam sambutan
Pencanangan Revitalisasi Situ Cikaret,
Desa Tengah, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Rabu (9/5).
Sebelumnya dilakukan penandatanganan
nota kesepahaman tiga menteri
antara Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Kehutanan, dan Menteri Pertanian.
Acara ini sebagai puncak peringatan Hari
Air Dunia ke-15 tahun 2007.
Dalam kesepakatan bersama, tiga
departemen akan menyusun program
secara terpadu untuk mensinergikan
kegiatan-kegiatan konservasi sumber
daya lahan dan sumber daya air.
Keberadaan situ sangat penting, karena
itu tidak boleh ada lagi situ yang berubah
fungsi untuk kepentingan lain.
Djoko Kirmanto memandang sumber
daya lahan dan sumber daya air sekarang
ini sudah mengalami degradasi yang
mencemaskan sebagai penyebab bencana
alam seperti banjir, tanah longsor, dan
kekeringan. "Kita harus secepat mungkin
berupaya memulihkan fungsi situ dan
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai
kawasan lindung dengan partisipasi aktif
masyarakat luas," tuturnya.
Terjadinya bencana banjir dinilai
salah satunya karena banyak situ yang
tidak berfungsi. Situ-situ seharusnya
sebagai "tempat parkir" air hujan bahkan
bisa menjadi air tanah sebagai penyedia
air cadangan. Karena itu perlu ada revitalisasi.
"Perlakuan kita terhadap lahan di sekitar
kita belum ada timbal-baliknya. Degradasi
fungsi DAS adalah karena aktivitas
manusia yang merusak dan justru mencelakakan
diri sendiri," ujar Djoko.
Rencananya lebih dari 140 situ di
Bodetabekpunjur (Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Puncak, dan Cianjur) akan
direvitalisasi hingga 2009. Departemen
PU sudah menganggarkan Rp 250 miliar.
Tahun ini revitalisasi dilakukan pada 51
situ, sementara 2008 dan 2009 masingmasing
51 situ dan 40 situ.
Upaya revitalisasi situ antara lain
melalui pengerukan dan pembangunan
fisik seperti spillway, intake dan jogging
track. Departemen PU sendiri sudah
melakukan program revitalisasi situ sejak
1996 dan sejak pascabanjir besar tahun
ini upaya tersebut lebih maksimal.
Tiga departemen terkait akan berupaya
melakukan pembinaan meliputi
penyuluhan, peningkatan kepedulian,
bimbingan teknis, advokasi, peningkatan
kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia, serta pendampingan masyarakat.
Menteri PU merasa yakin masyarakat
akan menyambut baik bila
menyadari itu semua, untuk itu perlu gerakan
nasional.
Sementara Menteri Kehutanan M.S.
Kaban menjelaskan Pemerintah sudah
mulai merehabilitasi lahan DAS seluas
110 ribu hektar di Jabodetabekpunjur
pada tahun ini yang menelan anggaran
sebesar Rp 850 miliar. "Anggaran itu
terkumpul secara terintegrasi antar-
Departemen PU, Kehutanan, dan Pertanian.
Namun, semua lead berada di Departemen
PU," jelasnya.
Wakil Bupati Bogor Albert Pribadi
menyambut baik upaya Pemerintah
Pusat. "Kabupaten Bogor sendiri memiliki
93 situ dan 15 diantaranya dalam kondisi
rusak. Kami bersama masyarakat
mendukung penuh program revitalisasi
ini," ungkapnya.
Lebih jauh, Albert mengatakan akan
mengambil tindakan tegas terhadap bangunan
yang menyalahi peraturan tata
ruang. "Kami sudah memilki peraturan
tata ruang berupa Perda. Dan bagi seluruh
bangunan yang melanggar akan
segera mengalami proses pembongkaran,"
tegas Albert.
Semoga, situ-situ yang ada benarbenar
menjadi "tempat parkir" bagi air
sehingga akan menjadi sumber cadangan
air dan turut menanggulangi bencana
banjir. �� BW
�� SEPUTAR AMPL 4 ��
44 Percik
Juli 2007
Jadikan Situ "Tempat Parkir" Air
Karikatur: Rudi Kosasih 2007
Ribuan anak usia sekolah dasar berjajar
memenuhi lapangan Monumen
Nasional (Monas), Jakarta,
Minggu (6/5). Dari raut wajah mereka
tampak keriangan. Apa sebenarnya
yang sedang mereka lakukan?
Ya, anak-anak yang masih polos itu
sedang mengampanyekan kebiasaan cuci
tangan pakai sabun. Kebiasaan cuci tangan
ini bertujuan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui penerapan
perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup
bersih dan sehat sudah seharusnya dimulai
sejak dini, sedari kecil agar menjadi
kebiasaan.
Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat Aburizal Bakrie menandai pencanangan
kampanye tersebut dengan melepaskan
balon udara didampingi Menteri
Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri
Pendidikan Bambang Sudibyo, dan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan
Meutia Hatta.
Tak hanya di Jakarta, Program Kampanye
Nasional Cuci Tangan Pakai Sabun
(hand washing campaign) yang sekaligus
untuk memperingati Hari Pendidikan
Nasional, juga digelar serentak di Bandung,
Medan dan Surabaya.
"Kampanye seperti ini perlu dilakukan
karena meskipun sederhana tapi belum
banyak yang mau membiasakan diri
mencuci tangan dengan benar," kata Ical,
sapaan akrab Aburizal Bakrie di hadapan
sekitar 2.700 ibu dan anak dari 25 sekolah
dasar (SD) di DKI Jakarta dan Bekasi.
Padahal, lanjut Ical, kebiasaan mencuci
tangan dengan benar dapat mengurangi
resiko terjangkit diare hingga 40
persen dan mencegah penularan penyakit
yang lain seperti infeksi kulit, pneumonia,
dan flu burung.
Pada kesempatan itu, Menkokesra
mengawali kampanye berupa cara mencuci
tangan yang benar kepada para siswa
dan orang tua murid. Ia mencuci kedua
telapak tangannya dengan sabun, membasuhnya
dengan air, dan mengeringkannya
dengan handuk yang kering dan
bersih.
Kemudian diikuti Menkes, Mendiknas,
Menneg Pemberdayaan Perempuan,
pejabat dari UNICEF, dan sejumlah pejabat
yang hadir lainnya. Kampanye tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya perilaku
hidup bersih dan sehat selanjutnya
akan dapat menekan angka kejadian penyakit
menular.
Sebelum pencanangan program ini,
telah diadakan kampanye media dan pelatihan
cuci tangan pakai sabun sebagai
cara mudah hidup sehat di berbagai sekolah
dasar di seluruh Indonesia. Agar masyarakat
luas dapat mengetahui lebih
banyak program nasional ini, Menkokesra
didukung USAID Indonesia melalui
Program Jasa Lingkungan (Environmental
Services Program) melakukan
�� PROGRAM ��
Percik 45
Juli 2007
Cara Mudah Hidup Sehat
Pencanangan Program Kampanye Nasional
Cuci Tangan Pakai Sabun 2007
Para dokter kecil mempraktekkan cuci
tangan paki sabun pada acara pencanangan
Kampanye Nasional Cuci Tangan Pakai Sabun
2007, di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.
Foto: Bowo Leksono.
kampanye berbasis internet sebagai penunjang
kegiatan Kampanye Nasional
Cuci Tangan Pakai Sabun 2007.
Makna Cuci Tangan Pakai Sabun
Cuci tangan pakai sabun adalah cara
penting untuk bisa mencegah penyebaran
penyakit menular, beberapa diantaranya
diare, flu burung, dan tipes. Menurut
penelitian, membiasakan cuci tangan pakai
sabun dapat menekan angka kematian
anak di Indonesia. Karena penyakit
diare menjadi penyebab kematian bayi
yang cukup tinggi.
Diare bukan masalah yang sepele
mengingat di Indonesia tercatat rata-rata
terjadi 100 ribu kasus diare per tahun.
Sehingga perlu dipahami dan disadari
bersama bahwa mencuci tangan dengan
sabun adalah perilaku yang mudah dilakukan
dan efektif untuk mencegah
diare.
Badan kesehatan dunia WHO (World
Health Organization) juga mencatat penyebab
kematian terbesar bagi bayi dan
balita (anak bawah lima tahun) di dunia
adalah ISPA (infeksi saluran pernapasan
atas) dan diare. Cuci tangan pakai sabun
bisa melepaskan kuman penyebab infeksi
dengan murah dan mudah, sehingga
dianggap sebagai salah satu cara efektif
mencegah terjadinya penyakit.
Bagi Indonesia, cuci tangan pakai sabun
ini bisa menurunkan angka kematian
bayi dan balita di Indonesia yang saat ini
tercatat 35 per 1000 kelahiran hidup untuk
bayi 0-12 bulan dan 46 per 1000 kelahiran
hidup untuk anak bawah lima tahun
(balita).
Program ini sebenarnya telah dihembuskan
sejak Januari 2006 bahkan beberapa
program telah dirintis dari tahun
2005 dengan tujuan; meningkatkan pengetahuan
dan merubah sikap ibu rumah
tangga yang mempunyai balita tentang
manfaat cuci tangan pakai sabun. Mengembangkan
kelompok-kelompok masyarakat
yang mendukung masalah higinitas
dan sanitasi termasuk perilaku cuci
tangan pakai sabun. Dan mengembangkan
metode, pesan-pesan, dan produk
komunikasi versi komunitas.
Fakta Berbicara
Angka-angka di atas menjadi acuan
agar masyarakat sadar dan peduli arti
pentingnya hidup sehat dengan memulainya
dari kedua tangan. Untuk itu program
kampanye dimaksudkan agar
pemahaman masyarakat semakin kuat
dan pada akhirnya dikembalikan pada
manusianya sendiri.
Berikut beberapa fakta tentang arti
pentingnya kebersihan tangan:
1. Tangan adalah salah satu penghantar
utama masuknya kuman penyakit ke
tubuh manusia. Cuci tangan dengan
sabun dapat menghambat masuknya
kuman penyakit ke tubuh manusia
melalui perantaraan tangan.
2. Tangan manusia yang kotor karena
menyentuh feses mengandung kurang
lebih 10 juta virus dan 1 juta bakteri.
3. Kuman penyakit seperti virus dan
bakteri tidak dapat terlihat secara
kasat mata sehingga sering diabaikan
dan mudah masuk ke tubuh
manusia.
4. Hampir semua orang mengerti pentingnya
cuci tangan pakai sabun
namun tidak membiasakan diri
untuk melakukannya dengan benar
pada saat yang penting.
Langkah Tepat Cuci Tangan Pakai
Sabun
1. Basuh tangan dengan air yang
mengalir, cuci dengan sabun, dan gosok
kedua tangan selama 20 detik hingga
berbusa. Pastikan menggosok bagian di
sela-sela jari, di bawah kuku, dan punggung
tangan.
2. Bilas tangan dengan air mengalir
selama 10 detik.
3. Keringkan tangan dengan menggunakan
kain lap yang bersih dan kering.
Waktu Penting Cuci Tangan Pakai
Sabun
1. Sebelum makan.
2. Sesudah buang air besar.
3. Sebelum memegang bayi.
4. Sesudah menceboki anak.
5. Sebelum menyiapkan makanan.
Mencuci tangan dengan menggunakan
sabun akan mampu mengurangi
hingga 47 persen penderita diare dan 30
persen untuk infeksi saluran pernafasan
akut atau ISPA (infeksi saluran pernapasan
atas). Tidak perlu mahal untuk
hidup sehat dan dengan cara yang mudah
pula. Jadi kapan lagi kita memulai hidup
sehat? �� BW
�� PROGRAM ��
46 Percik
Juli 2007
Anak-anak Sekolah Dasar bergembira
menyambut program Cuci Tangan
Pakai Sabun.
Foto: Bowo Leksono.
Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pembangunan
Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan sejak Pelita I
sampai sekarang. Menurut laporan Bank Dunia dengan
menggunakan data Susenas 2004, baru 48 persen penduduk
terlayani air bersih. Untuk daerah perkotaan 42 persen dari
jumlah penduduk perkotaan dan daerah perdesaan 51 persen
dari jumlah penduduk perdesaan.
Dalam laporan tersebut disebutkan selama 8 tahun dari
1994 sampai 2002, peningkatan cakupan air bersih hanya 10
persen di perdesaan dan 9 persen di daerah perkotaan. Selain
itu sebanyak 40 persen penduduk perdesaan buang air besar
tidak pada tempatnya yaitu di kebun, kolam, danau, sungai dan
laut.
Hal ini menyebabkan angka penyakit diare yang masih cukup
tinggi yaitu 280/1.000 penduduk dan menempati urutan ketiga
penyebab kematian pada bayi, urutan kedua pada balita dan
nomor lima pada semua umur, dan sering timbul dalam bentuk
kejadian luar biasa (KLB) dengan kematian cukup tinggi.
Rendahnya cakupan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan
disebabkan karena prioritas pemerintah dalam pembangunan
sarana air bersih dan sanitasi lingkungan bukan prioritas
utama. Oleh sebab itu Bank Dunia telah memberikan pinjaman
untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan
melalui proyek WSLIC-2.
Tujuan dan Teknik Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan proyek
WSLIC-2 khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan
masyarakat melalui penurunan kejadian diare pada balita dan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare
serta menentukan faktor-faktor yang paling dominan.
Penelitian ini merupakan penelitian survei (non experimental).
Teknik penelitian menggunakan kuesioner dengan responden
ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita. Desa yang
disurvei adalah desa yang telah dibangun sarana air bersih dan
sanitasi lingkungan dan desa yang belum dibangun sebagai
desa kontrol. Untuk desa kontrol digunakan desa yang hampir
sama kondisinya yaitu dari segi geografi, tingkat sosial ekonomi
dan perilaku masyarakat dengan desa yang telah dibangun.
Hasil
Hasil penelitian adalah terdapat penurunan angka kejadian
diare pada balita setelah pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi lingkungan di desa penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan
membandingkan antara desa kontrol (Desa Klampok)
yang belum terbangun sarana sebanyak 28 kejadian diare dengan
desa yang telah dibangun sarana yaitu desa Jambearjo
sebanyak 13 kejadian.
Apabila dihitung secara rata-rata pada semua umur penduduk
di daerah penelitian, dapat diturunkan kejadian diare
pada setiap 1.000 penduduk dari 154 kejadian menurun menjadi
90 kejadian diare. Penurunan kejadian diare pada balita diduga
oleh ketersediaan air bersih, sarana untuk membuang air besar,
perilaku mencuci tangan setelah buang air besar, mencuci
tangan setelah membersihkan balita buang air besar, buang tinja
bayi, membuang sampah dan pengetahuan kesehatan lingkungan.
Saran
Dalam penelitian disarankan agar pemerintah daerah dalam
mengurangi kejadian diare pada desa lain dapat mereplikasi
pendekatan proyek WSLIC-2 dengan lebih memperhatikan
pembangunan sarana membuang air besar berupa pembangunan
jamban dan mendorong perubahan perilaku hidup bersih
terutama dalam cuci tangan dan membuang sampah.
Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terutama desa
Jambearjo untuk mengetahui faktor-faktor lain penyebab kejadian
diare, karena walaupun dilaksanakan pembangunan
sarana air bersih kejadian diare pada balita masih ada. Sebagai
mana diketahui faktor penyebab diare tidak hanya disebabkan
masalah air bersih dan sanitasi lingkungan saja, tapi masih
banyak faktor lainnya. ��
Disarikan dari tesis Rheidda Pramudhy
pada Program Studi Ilmu Lingkungan
Pascasarjana
Universitas Indonesia
�� ABSTRAKSI ��
Hubungan Pembangunan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi Lingkungan
Terhadap Peningkatan
Derajat Kesehatan
(Studi Kasus Desa Jambearjo dan Desa Klampok Kabupaten Malang)
Percik 47
Juli 2007
ECENG GONDOK
UNTUK MENGOLAH LIMBAH TINJA
Tanya:
Betulkah tanaman Eceng Gondok dapat digunakan untuk
mengolah limbah tinja?
Darma
Pekanbaru
Jawab:
Tanaman Eceng Gondok dapat digunakan untuk mengolah
limbah tinja. Hal ini dikarenakan Eceng Gondok dapat hidup di
lingkungan perairan yang kaya zat organik dan miskin oksigen.
Senyawa organik yang terdapat dalam tinja akan dimanfaatkan
sebagai nutrisi oleh Eceng Gondok. Selain itu, Eceng
Gondok relatif mampu bertahan dalam kondisi perairan yang
kaya akan nitrat dan fosfat (NO3- dan PO43-) seperti perairan
yang tercemar dengan buangan domestik rumah tangga (deterjen).
Namun ledakan populasi Eceng Gondok juga membahayakan
karena dapat menyebabkan pendangkalan badan air
(timbunan batang Eceng Gondok yang mati dan menumpuk)
dan kandungan oksigen air akan merosot (menjadikan kondisi
septik-anaerobik pada air sehingga air menjadi hitam dan
berbau yang akhirnya membunuh biota air).
Selain itu, biji Eceng Gondok dapat bertahan dalam waktu
yang sangat lama meskipun di lingkungan yang sangat buruk.
Artinya, jika biji ini terlepas ke lingkungan (badan air bebas),
suatu saat dapat mengakibatkan berkembangnya Eceng Gondok
dalam jumlah yang tak terkendali dan di lokasi yang mungkin
sangat jauh dari lokasi asalnya (menjadi tanaman gulma).
PENGOMPOSAN LEBIH CEPAT
DENGAN KOTORAN TERNAK
Tanya:
Apakah proses pengomposan sampah akan menjadi lebih
cepat jika ditambahkan dengan kotoran ternak? Kemudian,
kotoran ternak apa yang paling baik untuk dicampurkan pada
proses pengomposan sampah?
Sopacua
Ambon
Jawab:
Kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk mepercepat proses
pengomposan, karena mampu memberikan penyesuaian
nilai rasio karbon/nitrogen pada sampah. Dalam aplikasinya,
diharapkan jumlah kotoran ternak yang dibutuhkan sedikit
mungkin setiap harinya (untuk menjamin keberlangsungan,
ketersediaan, dan keberlanjutan suplai kotoran ternak setiap
harinya).
Kotoran ternak yang terbaik adalah kotoran ayam (jumlah
yang dibutuhkan paling sedikit), sedangkan kotoran kambing
kurang baik untuk dijadikan campuran pada proses pengomposan
karena jumlah atau berat yang dibutuhkan bisa mencapai
5-6 kali kotoran ayam.
Berdasarkan karakteristik sampah rata-rata di Indonesia,
maka untuk mencapai proses pengomposan yang baik, rasio
antara jumlah sampah organik dengan kotoran ayam adalah 100
kilogram sampah organik berbanding 12 kilogram kotoran
ayam.
PENGOLAHAN AIR LINDI
Tanya:
Dalam pengolahan air lindi di TPA dengan menggunakan
kombinasi aerator, pembubuhan larutan tawas, dan filter.
a. Bagaimana urutan yang benar pengolahan lindi dengan
perlakuan seperti tersebut di atas serta alasannya?
b. Berapa lama aerator dioperasikan untuk mengolah air
lindi yang mempunyai debit 1,51/detik?
c. Berapa dosis tawas yang tepat untuk mengolah air lindi
dengan debit 1,51/detik tersebut?
Bambang Widiyoko
Sleman
Jawab:
a. Urutan yang benar adalah aerasi (dengan aerator), dilanjutkan
pembubuhan larutan tawas, pengendapan (sedimentasi),
baru dilanjutkan dengan filter (tidak bisa langsung
filter, harus melalui sedimentasi dulu. Hal ini untuk
mencegah filter cepat mampet).
b. Saya sarankan untuk mengolah air lindi di atas 12 jam (12-
18 jam).
c. Tawas yang dibutuhkan sekitar 50-60 mg/l. Dengan asumsi
1,5 liter/detik dan kemurnian tawas 60 persen, maka
dibutuhkan 12.95 kilogram tawas per hari. ��
�� KLINIK IATPI ��
48 Percik
Juli 2007
Majalah Percik bekerja sama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia, membuka rubrik Klinik.
Rubrik ini berisi tanya jawab tentang air minum dan penyehatan lingkungan.
Pertanyaan dapat disampaikan melalui redaksi Majalah Percik
Kontributor: Sandhi Eko Bramono (Sandhieb@yahoo.com), Lina Damayanti (Ldamayanti@yahoo.com)
Judul
ACCESS TO BASIC SERVICES FOR THE POOR
THE IMPORTANCE OF GOOD GOVERNANCE
Penulis:
Asia-Pacific MDG Study Series
Penerbit:
UNESCAP-UNDP-ADB, 2007
Tebal:
50 halaman
Buku ini ditulis untuk memaparkan
hal-hal yang berhubungan dengan
"Good Governance" dalam rangka pencapaian
MDGs (Millenium Development
Goals) yang sudah lama didengungkan.
Penjelasannya lebih menekankan pada
menghapuskan kemiskinan dengan
angka yang signifikan.
Buku setebal 50 halaman ini juga
menyajikan sejumlah strategi mengatasi
berbagai kendala yang menyulitkan
masyarakat dalam mendapatkan pel
a y a n a n
umum baik
dari segi fin
a n s i a l ,
legal, sosiok
u l t u r a l
s e t e m p a t
termasuk
aspek politik.
B u k u
ini dibagi
m e n j a d i
empat bab
p e n t i n g ,
yaitu Barriers
to Services, Strategies to Overcome
Barriers, The Importance of Good
Governance, dan Conclusions. Dalam
buku ini dibahas pula strategi dalam
menyentuh, melibatkan, dan memberdayakan
masyarakat miskin untuk
meningkatkan derajat kehidupan kaum
miskin.
Pembahasan khusus tentang pemberdayaan
masyarakat terdapat pada bab 3
di bagian sub bab Empowering the Poor.
Secara ringkas komitmen untuk menjadi
good governance sangat penting dalam
membuat stategi dalam menyediakan
pelayanan dasar dan pengurangan
kemiskinan secara efektif dan bekelanjutan.
Pemerintahan yang baik memastikan
bahwa masyarakat miskin dan kelompok
lain yang kurang beruntung dilibatkan
dalam membuat keputusan tentang
ketentuan pelayanan dan pengaruhnya
terhadap kehidupan mereka.
Keterlibatan kaum miskin sebagai
partisipasi dalam menggerakaan mengembangkan
kemandirian. Dan keterbukaan
merupakan dasar yang penting dalam
penyediaan pelayanan umum. �� BW
�� INFO BUKU ��
Percik 49
Juli 2007
MENGHAPUS KEMISKINAN SECARA SIGNIFIKAN
Judul
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
OTONOM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penulis:
Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, M.Si
Penerbit:
Citra Utama, 2005
Tebal:
290 halaman
Buku ini terdiri dari dua bagian, masing-
masing berisi lima sub bab. Bagian
pertama tentang perencanaan pembangunan
daerah otonom. Sedangkan
bagian kedua bicara pemberdayaan masyarakat.
Pada bagian pertama dijelaskan
bahwa perencanaan yang berkaitan dengan
pembangunan otonomi daerah
terbagi menjadi tiga tahap umum. Yakni
praperencanaan, perencanaan dan implementasi
beserta pengawasannya.
Tahap praperencanaan,
menekankan
k a m p a n y e
penyadaran
p e n t i n g n y a
perencanaan
berbagai pihak
seperti aparat
pemerintah,
anggota dewan
dan lainnya. Kemudian masuk proses
perencanaan dengan kajian awal yang
komprehensif mengenai daerah yang
bersangkutan untuk menghasilkan kerangka
pemikiran dasar tentang daerah
itu.
Sementara pada bagian kedua atau
bagian pemberdayaan masyarakat, penulis
memaparkan bahwa pemberdayaan
adalah satu upaya bagi masyarakat untuk
berperan aktif dalam pembangunan.
Pemberdayaan adalah proses bagi individu
di masyarakat untuk memiliki sifat
kemandirian, motivasi hingga keterampilan.
Pemberdayaan juga akan meningkatkan
produktifitas.
Penulis memaparkan ada lima hal
yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan.
Pertama, para pemimpin harus
mempunyai pemahaman jelas tentang
konsep pemberdayaan. Kedua, konsep
pemberdayaan itu mengasumsikan
adanya perubahan dalam budaya, baik
organisasi maupun perusahaan. Ketiga,
para pemimpin harus menyadari bahwa
dalam pelaksanaan konsep akan terjadi
perubahan peran, termasuk perubahan
peran peminpin yang berkurang.
Keempat, masyarakat juga harus mengubah
dirinya. Dan terakhir mesti disadari
bahwa proses pemberdayaan bukan
suatu yang instan. Proses ini membutuhkan
waktu. �� BW
Merencanakan dan Memberdayakan Masyarakat
The IRC International Water
and Sanitation Center (IRC)
http://www.irc.nl/content/search/?Sea
rchText=community+development&Sear
chButton=Search
Di dalam situs ini pengunjung dapat
memperoleh artikel mengenai community
development sebanyak 3394
judul. Artikel tersebut sebagian besar
dalam bentuk lesson learnt kegiatan
community development yang dilakukan
IRC di berbagai negara dalam proyekproyek
air dan sanitasi.
Situs ini milik IRC International
Water and Sanitation Center, yaitu
yayasan yang memfokuskan diri untuk
masalah air dan sanitasi bertujuan memfasilitasi
proses berbagi, mempromosikan,
dan menggunakan pengetahuan
yang ada sehingga pemerintah,
kaum profesional dan organisasi dapat
mendukung kaum miskin di negaranegara
berkembang memperoleh layanan
air dan sanitasi yang dapat mereka
gunakan dan pelihara. ��
Management Alternatives
for Human Services
http://www.mapl.com.au/ComDev.htm
Situs ini tidak khusus membahas community
development, namun melalui
situs ini pengunjung dapat memperoleh
penjelasan singkat mengenai konsepkonsep
dasar community development,
baik dari segi proses, hubungan dengan
berbagai segi kehidupan, serta outcome
yang akan diperoleh dari dilaksanakannya
kegiatan community development.
Situs ini dikelola oleh Management
Alternatives, suatu konsultan manajemen
yang memfokuskan diri bergerak
pada bidang community based, NGO dan
pemerintahan. ��
Community Development
Xchange
http://www.cdx.org.uk/about/whatiscd.
htm
Situs ini menyediakan informasi yang
cukup lengkap mengenai community
development dari definisi, glossary yang
berkaitan dengan community development
maupun tools yang dapat digunakan
agar suatu kegiatan community
development dapat berjalan efektif.
Disini juga tersedia bahan publikasi dengan
berbagai topik seputar community
development yang dapat dibaca pengunjung.
Beberapa topik menarik yang dapat
ditemukan antara lain: Community
Development-Everywhere and Nowhere:
rediscovering the purpose and practice
of community development, Political,
Professional, Powerful-understanding
community development, Having
Your Say-Responses to 'Building Civil
Renewal': A Review of Government Support
for Community Capacity Building,
Improving the Health of Communities:
the Role of Community Development in
Tackling Health Inequalities, dan lain
sebagainya. Tersedia juga forum diskusi
dengan beberapa topik pilihan.
Situs ini dikelola Community Development
Xchange, suatu organisasi
non-pemerintah yang memiliki tujuan
menciptakan perubahan melalui keadilan
sosial dan persamaan derajat dengan cara
mensosialisasikan nilai-nilai dan pendekatan
community development. ��
The Asset Based Community
Development Institute
http://www.northwestern.edu/ipr
/abcd.html
Melalui situs ini, pengunjung dapat
memperoleh bermacam materi
publikasi seputar Community Development.
Beberapa topik menarik yang
dapat ditemukan antara lain: Building
Communities from The Inside Out: a
Path Toward Finding and Mobilizing
Community Asset Voluntary Association
in Low Income Neighberhood: An
Unexplored Community Resources, A
Guide to Evaluating Asset Based
Community Development, dan lainnya.
Situs ini juga menyediakan discussion
group bagi pengunjung yang berminat.
Situs ini dikelola The Asset Based
Community Development Institute yang
menyadari bahwa community assets
merupakan kunci dalam pembangunan
yang berkelanjutan dan usaha-usaha
revitalisasi masyarakat daerah perdesaan.
��
Infed
http://www.infed.org/community/
b-comdv.htm
Di situs ini pengunjung dapat memperoleh
informasi seputar community
development yang cukup beragam,
antara lain dari sejarah adanya community
development sampai kegiatan partisipasi
komunitas dan capital sosial.
Beberapa referensi judul buku pilihan
seputar community development dipaparkan
disini. Situs ini dikelola Infed,
suatu NGO independent yang terdiri para
pengajar. �� RR
�� INFO SITUS ��
50 Percik
Juli 2007
Musyawarah atau memutuskan sesuatu hal secara
bersama-sama melalui perbedaan pendapat adalah
kunci kebersamaan hidup. Musyawarah, kata
yang diadaptasi dari bahasa Arab, sudah lama
dianut bangsa Indonesia sejak zaman nenek
moyang.
Ketika globalisasi dan modernitas terus
menggerus tanpa ampun, nilai-nilai
musyawarah sepertinya sulit untuk dipertahankan.
Apalagi bagi masyarakat yang
hidup di perkotaan yang dikenal dengan
anutan individualistis.
Sebuah tayangan yang dikemas apik
dalam sebuah VCD (video compact disk)
yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai
warisan nenek moyang masih sangat relevan diterapkan
di zaman modern ini. Sebagai satu wujud
pemberdayaan masyarakat. Istilahnya dari, oleh, dan untuk
masyarakat.
Saiyo Sakato, pengalaman musyawarah di Bukit Gombak,
sebuah video yang difasilitasi World Bank ini diawali gambaran
latar belakang kehidupan masyarakat di Jorong, Bukit Gombak,
Sumatera Barat. Pelaku-pelakunya adalah perempuan. Ada yang
bekerja sebagai penyadap getah karet dan ada yang berjualan
tikar pandan. Mereka banting tulang untuk menghidupi keluarga.
Meskipun masyarakat bertempat tinggal di tanah yang
indah, bukan jaminan mereka hidup harmonis antarsesama.
Pertengkaran antarindividu terjadi di tempat pemandian
umum. Mereka saling berebut. Semua orang membutuhkan
air, untuk mandi, mencuci, dan buang air.
Sementara hanya ada satu sumber air.
Dari sini permasalahan muncul. Dan
bagaimana masyarakat menyelesaikan permasalahan
mereka sendiri? Adalah tugas
kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mendamaikan
dan bersama-sama mencari jalan
keluar.
Musyawarah adalah kunci. Setiap pembahasan
sudah seharusnya melalui forum bersama
ini. Masyarakat mempunyai cara yang unik untuk
berkumpul. Saluang, salah satu kesenian tradisi
Minangkabau, dijadikan alat untuk menghadirkan warga.
Perbedaan pendapat harus dihormati dan dihargai sebagai
sesuatu yang wajar yang pada akhirnya menghasilkan satu
kesepakatan. Sedangkan implementasinya dengan cara bergotong
royong.
"Berat sama dipikul ringan sama dijinjing", sebuah pepatah
untuk bersama-sama menangani kesulitan air. Keterlibatan
seluruh masyarakat sebagai satu wujud pemberdayaan. Video
berdurasi 16 menit ini mengalir apik dengan bahasa lokal yang
kental dan musik Minang yang khas. �� BW
Setiap manusia, bukan tidak punya apa-apa.
Ia memiliki kemampuan walau sedikit,
paling tidak, rela, jujur, peduli, adalah
modal dasar yang dimiliki.
Demikian kalimat pembuka video
berdurasi 17 menit berjudul "Wujudkan
Impian". Video berupa dokudrama yang
diproduksi tahun 2005 mengalir dari sisi
pandang Ibu Yati. Perempuan tiga anak
ini bercerita tentang pengalaman hidupnya
yang sempat "jatuh" dikala krisis moneter
melanda. Biaya pendidikan dan hidup keseharian
tak mampu dipenuhi, ditambah suami
yang terPHK.
Fragmen yang dimainkan Ibu Yati dan keluarganya cukup
memberi deskripsi bagaimana seharusnya kaum miskin bangkit
ke arah hidup yang lebih baik. Ketika Ibu Yati turut berkumpul
dengan warga lain dalam sebuah kelompok bernama Puspasari,
dimulailah babak baru dalam kehidupan keluarganya.
Kelompok itu beranggotakan beragam latar
belakang yang mempunyai tujuan menyejahterakan
anggota. Tidak hanya kebutuhan simpan pinjam,
semua persoalan hidup pun dirembuk (musyawarah)
untuk dicari solusinya.
Tak sebatas itu, kelompok pemberdayaan
ini pun membahas bermacam hal mulai dari
kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi,
bahkan politik. Ada juga proses belajar berupa
baca tulis bagi anggota yang masih buta huruf.
Semua menjadi ringan ketika dikerjakan secara
gotong royong. Kesabaran dan kegigihan Ibu Yati
mengantarkannya menjadi Ketua Kelompok Puspasari.
Pendidikan rendah yang berujung kemiskinan inilah
yang dibidik P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan) dalam sebuah tayangan video. Pemberdayaan
melatih masyarakat menjadi pandai, maju, mandiri, dan bebas
dari kemiskinan. �� BW
�� INFO CD ��
Percik 51
Juli 2007
Musyawarah adalah Wujud Pemberdayaan Masyarakat
Wujudkan Impian Melalui Pemberdayaan
NO WAKTU KEGIATAN
1 01 Mei 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra diselenggarakan di Kota Gorontalo oleh WASPOLA
2 1-2 Mei 2007 Lokakarya Data diselenggarakan oleh WASPOLA di Kabupaten Bangka
3 Lokakarya "Studi Makro Identifikasi Kebutuhan Sumber Air Baku Nasional" diselenggarakan di Hotel
Grand Mahakam Jakarta oleh Ditjen Cipta Karya Departemen PU
4 02 Mei 2007 Pameran Hari Air Dunia XV 2007 diselenggarakan di Jl.Pattimura Kebayoran Baru Jakarta oleh Departemen PU
5 2-4 Mei 2007 Follow up Lokakarya Penyusunan Renstra di Kota Bone Bolango dan Pahuwato diselenggarakan oleh WASPOLA
6 3-4 Mei 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra diselenggarakan di Kab.Bangka Tengah oleh WASPOLA
7 04 Mei 2007 Lokakarya Kajian Pencemaran Sumber Air Minum diselenggarakan di Ged.D3 Jl.Percetakan Negara
Jakarta oleh Ditjen PP & PL Depkes
8 7-12 Mei 2007 Pelatihan MPA-PHAST untuk Pokja Nasional AMPL diselenggarakan di Semarang oleh Ditjen. PMD Depdagri
9 7-11 Mei 2007 Follow up Rencana Pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Renstra di Kab. Bima, Dompu, Lombok Tengah
diselenggarakan oleh WASPOLA
10 9-10 Mei 2007 Lokakarya Data Manajemen diselenggarakan di NTT oleh WASPOLA
11 09 Mei 2007 Pencanangan Revitalisasi Situ dan Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri PU, Menteri
Kehutanan dan Menteri Pertanian diselenggarakan di Situ Cikaret Kab. Bogor Jabar oleh Departemen PU
12 10 Mei 2007 Lokakarya AMPL-BM diselenggarakan di Kab. Soppeng oleh WASPOLA
13 12 Mei 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra di Kab. Wajo Sulawesi Selatan
14 15 Mei 2007 Pertemuan dengan Nederland Red Cross di Sekretariat Pokja AMPL, Jakarta
15 15 Mei 2007 Lokakarya Kebijakan dan Strategi Program Sanitasi untuk Propinsi ISSDP di Gedung Bappeda Jatim
diselenggarakan oleh ISSDP
16 15-16 Mei 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra AMPL-BM diselenggarakan di Kab. Pemalang oleh WASPOLA
17 21 Mei 2007 Deklarasi Masyarakat Gucialit Open Defication Free diselenggarakan di Desa Dadapan, Lumajang Jatim Dep. PU
18 21 Mei 2007 Pelatihan Teknis ProAir Bagi Aparat Dinas PU diselenggarakan di Balai Diklat ABP Wiyung Surabaya oleh
Ditjen PP & PL Depkes
19 21-24 Mei2007 Workshop Penyusunan Renstra di Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe diselenggarakan oleh WASPOLA
20 21 Mei 2007 Workshop Penyusunan Renstra di Kabupaten Peisir Selatan Sumatera Barat diselenggarakan oleh WASPOLA
21 22-24 Mei 2007 Lokakarya Basic Fasilitator di Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan oleh WASPOLA
22 22-23 Mei 2007 Persiapan MPA-PHAST di Makassar diselenggarakan oleh Direktorat PMD Depdagri bekerjasama dengan WASPOLA
23 24 Mei 2007 Talkshow AMPL: "Pencemaran Air Tanah" di DAAI TV
24 28-29Mei 2007 Monitoring Evaluasi Tim Teknis ProAir di Kab. Ende diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes.
25 28-30 Mei 2007 ToT Renstra di Provinsi NTT diselenggarakan oleh WASPOLA
26 29-30 Mei 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra di Kab. Bangka diselenggarakan oleh WASPOLA
27 29 Mei 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra di Bukit Tinggi diselenggarakan oleh WASPOLA
28 30-31 Mei 2007 Monitoring Evaluasi Tim Teknis ProAir di Kab. Alor diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes.
29 04 Juni 2007 Kick Off Meeting Proyek WSLIC II di Jakarta diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes
30 5-11 Juni 2007 Kunjungan Misi Supervisi Proyek WSLIC II di Provinsi Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes
31 6-7 Juni 2007 Finalisasi Penyusunan Renstra di Kabupaten Tanah Datar diselenggarakan oleh WASPOLA
32 8-9 Juni 2007 Pertemuan Perencanaan Pembangunan AMPL di Cisarua, Bogor diselenggarakan oleh Pokja AMPL
33 11-15 Juni 2007 Lokakarya Pendalaman Kebijakan dan Penyusunan Renstra di Kabupaten Cilacap diselenggarakan oleh WASPOLA
34 11-13 Juni 2007 Pelatihan Renstra di Kabupaten Konawe diselenggarakan oleh WASPOLA
35 14-15 Juni 2007 Pelatihan Renstra di Kabupaten Konawe Selatan diselenggarakan oleh WASPOLA
36 12-15 Juni 2007 Pertemuan Konsultasi Teknis Program Lingkungan Sehat dan Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten dan
Kota Sehat di Makassar diselenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes
37 11-15 Juni 2007 Training CLTS di Kabupaten Tanah Datar, dislelenggarakan oleh Ditjen PP&PL Depkes
38 18-23 Juni 2007 Pelatihan MPA-PHAST untuk Pokja Nasional AMPL diselenggarakan di Makassar oleh Ditjen. PMD Depdagri
39 18-22 Juni 2007 Pelatihan Teknis CWSHP di Provinsi Jambi diselenggarakan oleh Dep. PU
40 19-20 Juni 2007 Lokakarya Penyusunan Renstra di Kabupaten Bone Bolango diselenggarakan oleh WASPOLA
41 20-22 Juni 2007 Indowater Expo & Forum 2007 di Hall B Jakarta Convention Centre Jakarta diselenggarakan oleh Napindo Media Ashatama
42 20 Juni 2007 Dialog Interaktif: "Kemana Air Bersihku" di Summit Room Jakarta Convention Centre diselenggarakan
oleh Napindo Media Ashatama dalam rangka Indowater Expo & Forum 2007
43 25-29 Juni 2007 Pembekalan Kulian Kerja Mahasiswa (KKN) tematik AMPL di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten
diselenggarakan oleh Pokja AMPL Prop. Banten
44 25-29 Juni 2007 Pelatihan Teknis CWSHP di Pontianak Kalimantan Barat diselenggarakan oleh Dep. PU
45 29-30 Juni 2007 Lokakarya Sinergi WSLIC, UNICEF dan WASPOLA di Sumbawa diselenggarakan oleh UNICEF
�� AGENDA ��
52 Percik
Juli 2007
L A P O R A N
LAPORAN TRIWULAN I 2007 PROGRAM KERJASAMA
BAPPENAS - PLAN INDONESIA
Penerbit: Bappenas - Plan
Indonesia, 2007
LAPORAN KEGIATAN PERTEMUAN
STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN CLTS
Penerbit:
Departemen Kesehatan, 2006
INTEGRATED CITARUM WATER
RESOURCES MANAGEMENT
PROGRAM (ICWRMP)
Penerbit: Departemen Pekerjaan
Umum, 2006
B U K U
PROFIL LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN
MULTILATERAL: UNITED NATIONS
Penerbit: Direktorat
Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Bappenas, 2006
PROFIL LEMBAGA-LEMBAGA
PEMBIAYAAN MULTILATERAL:
WORLD BANK
Penerbit: Direktorat
Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Bappenas, 2006
PROFIL LEMBAGA-LEMBAGA
PEMBIAYAAN MULTILATERAL: ASIAN
DEVELOPMENT BANK (ADB)
Penerbit: Direktorat Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Bappenas, 2006
PROFIL LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN
MULTILATERAL: EUROPEAN
UNION
Penerbit: Direktorat Pendanaan Luar
Negeri Multilateral,
Bappenas, 2006
PROFIL LEMBAGA-LEMBAGA
PEMBIAYAAN MULTILATERAL:
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
Penerbit: Direktorat Pendanaan Luar
Negeri Multilateral,
Bappenas, 2006
MANAGING WATER IN THE HOME:
ACCELERATED HEALTH GAINS FROM
IMPROVED WATER SUPPLY
Penerbit: WHO, 2002
COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM WITH
CIVIL SOCIETY IN INDONESIA (CEP)
Penerbit: Sekretariat PKPM-BAPPENAS-JICA, 2004
WATER CRISIS: MYTH OR REALITY?
Penerbit: Taylor & Francis / Balkema, 2006
P E R A T U R A N
PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 2006
TENTANG IRIGASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO. 52/PMK.010/2006
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
KEPADA DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.53/PMK.010/2006
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH
DARI PEMERINTAH YANG DANANYA BERSUMBER DARI
PINJAMAN LUAR NEGERI
M A J A L A H
MAJALAH PERCIK JUNIOR,
Edisi II, April 2007
MAJALAH PERCIK,
Edisi April 2007, versi Bahasa Inggris
MAJALAH CSR REVIEW,
Volume I, No 3, Mei-Juni 2007
BULETIN CIPTA KARYA
No. 4, Tahun V, April 2007
�� PUSTAKA AMPL ��

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar